Mencari Platform Politik Bersama

Sekelompok pemuda terus mengerek bendera persatuan. Meski diiringi dengan irama sumbang, tetapi mereka tetap yakin akan mencapai hasil. “Kalaupun kongres ini tidak melibatkan keseluruhan, kami berharap menemukan sebuah platform politik,” tegas Agus Jabo Priyono, salah satu penggagas Kongres Pemuda Pergerakan.

Katanya, tanpa ada sebuah platform politik bersama, maka perlawanan-perlawanan yang sudah ada akan cepat menguap dan kurang memiliki daya politik. Platform politik itu, menurut Agus Jabo, ibarat piston yang merapatkan uap sehingga bisa menggerakkan lokomotif perubahan.

Untuk itu, menurut Agus Jabo, kongres itu akan menyimpulkan problem pokok rakyat Indonesia. Dengan sebuah kesimpulan mengenai problem pokok bangsa, Agus Jabo dan kawan-kawan berharap bisa merumuskan strategi politik, yakni mendefenisikan siapa musuh, siapa kawan, dan sektor-sektor mana yang perlu dinetralisir.

Hal senada disampaikan oleh Masinton, Ketua Umum Repdem, yang menganggap perumusan bersama mengenai platform politik akan semakin memperkuat landasan persatuan. “Jika persatuan ini diikat dengan sebuah platform politik yang jelas dan tegas, maka daya tekannya pun akan bertambah kuat,” katanya.

Saat ini, katanya, ada banyak sekali persoalan yang muncul, tetapi semua persoalan itu bisa ditinjau akar penyebabnya. Masinton mengajak kaum pergerakan untuk mengidentifikasi mana persoalan yang sifatnya mendasar dan mana yang turunan.

>>>

Dari serangkaian pertemuan pra-kongres, masalah pokok yang sering diangkat oleh kaum pergerakan adalah penjajahan asing atau neo-kolonialisme. Akan tetapi, seperti apa dan bagaimana wujud konkret neo-kolonialisme itu, masing-masing organisasi pergerakan masih perlu menguraikan lebih lanjut.

Haris Rusli Moti, misalnya, memberi contoh konkret bagaimana neo-kolonialisme beroperasi di Indonesia melalui puluhan UU produk DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, dalam kesimpulan Haris Rusli Moti, rejim SBY-Budiono dan DPR merupakan antek neo-kolonialisme.

Sedangkan bagi Desi Arisanti, yang berasal dari latar-belakang aktivis buruh, berusaha melihat perwujudan konkret neo-kolonialisme melalui eksploitasi tenaga kerja murah di Indonesia, penerapan sistim kerja kontrak dan outsourcing, dan terjadinya de-industrialisasi.

Lebih lanjut, menurut Desi Arisanti, kolonialisme baru saat ini tidak lagi mengambil bentuk penaklukan militer langsung, kendati masih terjadi sebagaimana kasus Libya, Irak, dan Afghanistan, tetapi melalui dominasi ekonomi dan pelemahan politik negara bangsa.

Agus Jabo, yang mengutip pidato Bung Karno di hadapan pengadilan kolonial, Indonesia Menggugat, berusaha menyebutkan empat ciri imperialisme atau neo-kolonialisme: (1) Indonesia tetap menjadi negeri pengambilan bekal hidup, (2) Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal untuk pabrik-pabrik di eropa, (3) Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil dari macam2 industri asing, (4) Indonesia menjadi lapang usaha bagi modal yang ratusan-ribuan-jutaan rupiah jumlahnya.

>>>

Meskipun baru akan diputuskan dalam kongres, tetapi sejumlah inisiator sudah punya bayangan mengenai platform politik. Haris Rusli Moti, misalnya, yang mengomandoi Petisi 28, akan mengusulkan platform anti-nekolim dalam kongres nanti.

Hal serupa juga diakui oleh Wenry Anshory, aktivis dari FAM UI. Katanya, perjuangan pokok ke depan ini harus diarahkan untuk menghancurkan imperialisme. Bahkan, menurut mahasiswa UI ini, perjuangan itu harus menempuh jalan “revolusi”.

Menurut Agus Jabo, karena imperialisme terutama menghancurkan perekonomian nasional, melemahkan politik nasional, dan merusak kebudayaan nasional, maka konsep Bung Karno mengenai Trisakti sangat relevan untuk menjadi platform politik.

Konsep Trisakti Bung Karno mengandung tiga hal: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. “Tiga konsep itu sangat relevan untuk menghancurkan imperialisme dan sekaligus menata kembali masa depan bangsa Indonesia,” kata Agus Jabo.

Sedangkan bagi Masinton, kendati juga mengambil gagasan Bung Karno, ia juga mengajukan tiga platform: nasionalisme , demokrasi, dan kerakyatan. Tiga platform itu, dalam keyakinan Masinton, hidup dan dianut oleh berbagai kelompok pergerakan di Indonesia.

Namun, kendati sudah ada gagasan-gagasan awal mengenai platform, tetapi para inisiator menyerahkan sepenuhnya kepada peserta kongres untuk merumuskan dan memutuskan platform politik bersama. (Agus Pranata)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut