Mencari Keadilan Jaminan Sosial

Sejak tahun 2004 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan ini tidak hanya bagi pekerja formal, pegawai negeri sipil, dan anggota/pesiunan TNI/Polri, melainkan mencakup seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang ini mengamanatkan pelaksanaannya dimulai tahun 2009 lalu, tapi belum terlaksana hingga sekarang karena berbagai sebab. Kita mendukung adanya sebuah sistem jaminan sosial yang berpihak kepada rakyat.

Namun, saat mengkaitkan rencana penerapan UU tersebut dengan kondisi ekonomi rakyat dewasa ini, kita temukan persoalan-persoalan yang mengganggu.

Undang-Undang SJSN mewajibkan rakyat untuk membayar iuran bagi tiap program, yang terdiri atas program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Makin banyak program yang diikuti, makin banyak pula iuran yang harus dibayar. Bagi fakir miskin dan masyarakat yang digolongkan “tidak mampu”, iuran (hanya) untuk jaminan kesehatan dibayar oleh negara. Jaminan lainnya harus tetap dibayar sendiri bila ‘diinginkan’ (sekalipun miskin dan tak mampu). Seluruh dana yang terkumpul, termasuk yang dari negara, akan dikelola oleh sebuah lembaga yang tengah dibahas keberadaannya lewat UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kewajiban iuran ini hadir, saat kondisi ekonomi rakyat memburuk, tak ada jaminan bekerja dan jaminan berpenghasilan tetap atau layak. Sebagian besar industri, terutama yang kecil dan menengah, belum sanggup memenuhi standar kesejahteraan pekerja, bahkan yang minimal sekalipun. Menurut data Depnakertrans, dari sekitar 100 juta pekerja saat ini hanya dua puluh persen yang berpenghasilan di atas dua juta rupiah per bulan. Sementara standarisasi kesejahteraan yang dibuat pemerintah, khususnya oleh BPS, masih kontroversial dan rawan rekayasa.

Kita berharap, semangat berbagai kalangan yang mendukung terlaksananya UU SJSN ini, tidak menghilangkan daya kritisnya terhadap situasi bangsa yang lebih fundamental. Kita sadari, sejumlah besar sumber-daya negeri ini (baik alam maupun manusia) masih terus dihisap oleh perusahaan-perusahaan raksasa (MNC dan TNC), dan dibawa ke luar negeri. Penghisapan tersebut berakibat hancurnya industri di dalam negeri, bertambahnya pengangguran dan kemiskinan.

Logisnya, di atas kondisi tersebut, negara harus menanggung semakin banyak rakyat yang dimiskinkan dan dilucuti dari kegiatan produktifnya. Diskriminasi terhadap fakir miskin dan golongan “tidak mampu”, yang hanya mendapatkan jaminan kesehatan, menunjukkan kesetengah-hatian negara memberikan jaminan kepada rakyatnya.

Mungkin benar, prinsip bahwa setiap iuran yang dibayarkan akan menjadi tabungan untuk digunakan pada waktu kemudian. Namun sangatlah tidak adil ketika rakyat terus dibebani berbagai iuran, dan atau pajak, sementara tingkat kesejahteraannya dibiarkan terus menurun.

Oleh karena itu, langkah industriliasi nasional, dengan terlebih dahulu menyelamatkan sumber daya ekonomi nasional, mutlak dibutuhkan. Program industrialisasi nasional lah yang dapat memberi jaminan bekerja dan berpenghasilan layak kepada seluruh rakyat. Dalam kondisi demikian, jaminan sosial yang diselenggarakan negara dapat mencakup aspek tambahan yang lebih luas, seperti jaminan pendidikan dan jaminan perumahan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Bambang Budiono

    Kayaknya program SJSN ini percuma saja digulirkan, karena ujung2nya nanti ya akan DIKORUPSI lagi. Masih jelas dalam ingatan rakyat kita tentang Dana Program Haji yg dikorupsi, Dana ASKES, Dana Pensiunan, yg juga dikorupsi dan masih banyak Dana2 lainnya yg pada dikorupsi. Bahkan Pajak pun Dikemplang oleh ‘orang’ yg Notabene menjabat Menteri Negara dan Dikorupsi oleh pejabat/ pegawai di Dirjen Pajak sendiri. Kalau sudah banyak kejadian semacam itu, tentunya APA KATA DUNIA!!!!!…….

  • Bambang Budiono

    Sungguh “Sesuatu” hal yang “aneh”, jika dalam suatu negeri yang sangat dikenal (oleh negeri2 lain) sebagai sebuah negeri yang Gemah Ripah Loh Jinawi ini tapi mayoritas rakyatnya hidup dalam kondisi makan saja susah…

    Akan tetapi “tidak menjadi aneh” lagi jika kemudian ditelaah lebih jauh,, karena “Inilah Negeri Para Bedebah”… Dimana para pemimpinnya hidup mewah, hasil dari menjadi Lintah, sedang rakyatnya makan saja susah, hasil dari mengais sampah…