Menasionalisasi Partai Politik

Partai politik (Parpol) sejatinya adalah lembaga politik milik publik. Sebab, raison d’etre partai politik adalah res publica, melayani kepentingan umum.

Dan itu tercermin pula dalam fungsi parpol. Dalam Undang-Undang (UU) parpol disebutkan lima fungsi utama parpol, yaitu pendidikan politik, perekat persatuan, artikulasi politik, partisipasi politik, dan melahirkan pemimpin politik. Semua fungsi itu berkaitan dengan kepentingan publik.

Gejala ‘Personal Party’

Namun, akhir-akhir ini muncul gejala tidak sehat dalam di tubuh kepartaian kita, yakni menguatnya gejala ‘partai personal’ (personal party). Merujuk pada Norberto Bobbio (1995) dan Mauro Calise’s (2000), partai personal adalah partai yang dibuat, dimiliki, dan digunakan untuk kepentingan satu orang.

Ada beberapa gejala partai personal yang nampak sekali dalam kehidupan kepartaian kita saat ini. Pertama, partai dilahirkan oleh seorang tokoh, baik tokoh kharismatik maupun pebisnis. Padahal, lazimnya partai dilahirkan oleh sehimpunan orang yang punya gagasan dan cita-cita politik yang sama.

Kedua, partai didirikan hanya sebagai “mesin elektoral” dari sang tokoh untuk mengejar kekuasaan. Padahal sejatinya partai harus menjadi alat untuk mengartikulasi kepentingan banyak orang, baik anggota maupun pendukung elektoral.

Ketiga, kekuasaan dalam pengambilan kebijakan partai tersentralisasi di tangan sang pemimpin/pendiri partai. Alhasil, partai personal tidak mengenal demokrasi internal.

Partai personal jelas memunggungi esensi politik, yakni seni menggunakan kekuasaan untuk kepentingan umum. Khittah politik adalah pengabdian pada kepentingan umum. Sebaliknya, partai personal mengabdi pada kepentingan pemilik partai.

Akibatnya, keinginan publik dan parpol tidak pernah berjalan selaras. Partai tidak pernah berfungsi sebagai alat artikulasi politik dari kehendak publik. Begitu juga di parlemen: orang-orang parpol yang ditunjuk sebagai wakil rakyat sangat jarang merepresentasikan kepentingan publik. Buktinya, ada banyak produk legislasi yang merugikan kepentingan publik.

Pembiayaan Parpol

Parpol seharusnya hidup dari iuran anggota. Sayang, sekarang ini sangat jarang parpol yang punya kader/anggota yang ideologis, militan, dan sukarela. Sehingga parpol kesulitan untuk menarik dan memaksimalkan iuran anggota.

Di sisi lain, untuk menggerakkan roda organisasi, partai membutuhkan biaya besar. Taruhlah partai Golkar sebagai contoh. Dalam setahun, DPP Golkar memberikan bantuan operasional kepada pengurus tingkat provinsi sebesar Rp 50 juta dan Rp 5 juta untuk pengurus tingkat kota/kabupaten. Artinya, dalam setahun partai berlambang pohong beringin ini butuh biaya sebesar Rp 3,9 miliar. Itu belum termasuk operasional DPP Golkar (kompas.com, 18 Juni 2012).

Sedangkan Very Junaidi, dalam Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek, memperkirakan dalam setahun parpol membutuhkan anggaran sebesar Rp 51,2 milyar. Itu belum termasuk biaya kampanye untuk pemilu nasional dan pemilu kepala daerah (Pilkada).

Anggaplah simulasi Very Junaidi itu benar. Dengan mengandalkan iuran anggota pun tidak cukup. Sebagai misal, sekarang ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya kader sekitar 700 ribu orang. Jika per orang dikenai iuran Rp 10 ribu, maka dana iuran partai yang terkumpul hanya sekitar Rp 7 milyar.

Pembiayan parpol yang sangat besar membuka peluang bagi menguatnya gejala partai personal. Penjelasannya sederhana: untuk menutupi biaya yang besar itu, partai membuka pintu selebar mungkin untuk pemilik modal. Dan itu dimungkinkan oleh UU Parpol. Dalam UU nomor 2 tahun 2011 tentang parpol disebut batas maksimum donasi pihak luar tersebut: Rp 1 milyar untuk perorangan dan Rp 7,5 milyar untuk badan usaha dalam jangka waktu satu tahun.

Malahan, tidak jarang kursi Ketua Umum menjadi lahan perebutan bagi pemilik modal. Sebab, dalam banyak kasus, Ketua Umum inilah yang menjadi pundi utama pembiayaan partai. Perebutan kursi Ketua Umum tak ubahnya perebutan kepemilikan partai. Saya kira, inilah yang menguatkan gejala partai personal.

Menjadikan Partai Milik Publik

Beberapa bulan lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo merespon usulan untuk menaikan bantuan keuangan dari APBN untuk partai politik. Konon, kata Menteri Tjahyo, usulan  tersebut sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Untuk diketahui, sekarang ini setiap parpol peserta pemilu mendapat bantuan keuangan dari APBN sebesar Rp 108 dikali perolehan suara mereka di pemilu. Sebagai misal, PDI Perjuangan yang mendapat suara 23,78 juta suara di pemilu 2014: 108 x 23,78 juta: Rp 2.557.598.868. Total bantuan keuangan dari APBN untuk 10 partai yang lolos ke DPR tercatat Rp 13.176.393.876.

Saya setuju dengan usulan tersebut. Setidaknya karena tiga alasan. Pertama, pembiayaan parpol oleh negara bisa dimaknai nasionalisasi parpol dari tangan personal: pemilik modal. Dengan sendirinya, parpol dikembalikan menjadi milik publik, karena yang mendanai parpol adalah publik.

Kedua, jika parpol menerima bantuan keuangan dari APBN, yang notabene uang rakyat, ada peluang bagi rakyat untuk menuntut transparansi keuangan parpol. Konsekuensi lebih lanjut, parpol punya kewajiban menyajikan laporan keuangannya secara reguler kepada publik.

Ketiga, publik punya hak untuk memveto kebijakan partai yang tidak selaras dengan kepentingan publik. Sebagai misal, akhir-akhir ini ada desakan kuat dari DPR untuk pembangunan gedung baru dan kenaikan gaji. Dua kebijakan itu, di mata publik, kurang tepat di tengah kondisi ekonomi negara yang masih terpuruk. Dalam konteks ini, misalnya, publik bisa memveto dua usulan tersebut melalui petisi atau sejenisnya.

Memang, pembiayaan parpol oleh negara berpotensi merusak independensi parpol. Namun, kekhawatiran itu bisa diredam jika demokrasi internal partai bisa dihidupkan kembali. Artinya, kedaulatan anggota dalam memutuskan kebijakan partai kembali berdiri tegak.

Rudi Hartono, Pemimpin Redaksi Berdikari Online; Wakil Sekretaris Jenderal Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut