Menaruh Harapan Pada Pimpinan Baru KPK?

JAKARTA: Proses panjang pencarian pimpinan KPK seperti sudah menemukan ujungnya. Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menghadap Presiden, siang tadi (28/8), untuk menyerahkan dua nama calon pengganti ketua KPK lama, Antasari Azhar.

Ketua Panitia Seleksi Pemimpin KPK, Patrialis Akbar, mengatakan, bahwa Bambang dan Busyro terpilih secara aklamasi setelah melalui lima rangkaian seleksi. “Kami berkesimpulan kedua orang inilah yang memenuhi kriteria pansel,” kata Patrialis Akbar.

Patrialis juga berani menjamin bahwa kedua orang ini sangat bersih, bukan titipan dari pihak manapun. Kedunya telah menyisihkan lima nama lainnya, yaitu Chaerul Rasjid, Fachmi, I Wayan Sudirta, Jimly Asshiddiqie, dan Meli Darsa.

Selanjutnya, setelah berada di tangan presiden, kedua nama ini akan diserahkan kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Berbagai pihak telah menaruh harapan kepada DPR, sebagai saringan terakhir, agar pimpinan KPK terpilih benar-benar dapat diandalkan untuk memimpin pemberantasan korupsi.

Bukan Orang Politik

Kedua tokoh ini dianggap layak karena bebas dari kepentingan politik. Menurut Todung Mulya Lubis, kedua tokoh tersebut adalah sosok yang tidak berpolitik. Keduanya diketahui tidak memiliki afiliasi dengan partai atau kekuatan politik manapun.

Ini penting, karena bagi sebagian orang, campur tangan politik justru seringkali menjerumuskan “orang jujur” pada berbagai kejahatan politik, termasuk korupsi. Bukankah Lord acton pernah berkata, “kekuasaan itu cenderung untuk korup, dan kekuasaan absolut pasti punya korupsi absolut pula.”

Bambang Widjayanto dikenal sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang jelas memang sangat anti-politik. Bambang pernah bekerja di LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan YLBHI.

Dalam perhitungan rekam jejaknya, Bambang pernah membuat aksi sangat monumental, yaitu saat merobek rancangan komisi konstitusi produk MPR.

Sementara rekannya, Dr Mohamad Busyro Muqoddas berasal dari latarbelakang akademisi tulen dan pernah mengajar di Univesitas Islam Indonesia (UII), sebelum dia dipercaya masuk jajaran pimpinan Komisi Yudisial (KY).

Semasa bekerja di KY, Busyro juga dikenal sangat kritis dan tidak jarang berkontradiksi dengan para hakim yang bermasalah.

Kepada media massa, Busyro menyebut perjuangannya menjadi ketua KPK sebagai “jihad kemanusiaan” untuk memerdekan rakyat dan bangsa dari situasi dan fenomena perilaku kumuh secara etika dan moral.

Karena latar-belakang itulah, maka sejumlah LSM telah memberikan dukungan kepada dua calon kuat pimpinan KPK ini, termasuk Indonesian Corruption Watch (ICW). “Kita ucapkan selamat kepada mereka dan terimakasih kepada pansel yang cukup reformis dan aspiratif terhadap masukan masyarakat. Sejak awal kami melihat dua kandidat ini yang paling minim problemnya,” ujar Peneliti ICW, Donal Fariz, seperti dikutip Tribunnews.

Tantangan Ke Depan

Meskipun keduanya punya rekam jejak yang cukup baik dan punya kapasitas personal yang mumpuni, namun sebagian kalangan masyarakat tetap menyimpan keraguan. Kenyataan telah mengkonfirmasikan bahwa kapasitas dan pengalaman personal saja tidak cukup, sebab yang dihadapi adalah sebuah gurita besar.

Ini pula yang disangsikan seorang advokat hukum, La Ode Hermanto, SH. Menurutnya, bekas aktivis LSM tidak menjadi “garansi” bahwa orang tersebut akan berjalan lurus dan tidak mengenal kompromi.

“Banyak orang LSM yang juga akhirnya tergelincir. Apalagi, dalam dunia penegakan hukum, LSM bukan sesuatu yang bebas nilai,” katanya.

Meski begitu, jika dituntut harus menentukan pilihan, Hermanto, SH mengaku lebih condong pada sosok Busyro Muqoddas, karena punya trackrecord yang lebih bagus dan lebih berani.

Meski belum memasuki arena sebenarnya, namun ada begitu banyak tantangan yang sudah siap menunggu dan mempersulit pekerjaan pimpinan KPK baru ini. Rakyat sudah nyaris kehilangan kepercayaan dengan aparat penegak hukum, termasuk lembaga anti-korupsi.

Tentu saja, sebagai tahap pembuktian komitmen di masa awal, pejabat KPK baru ini ditunggu terobosannya terkait sejumlah kasus besar, misalnya skandal Bank Century, kriminalisasi KPK, kasus pajak, rekening gendut petinggi Polri, dan lain sebagainya.

Dengan begitu, karena persoalan korupsi juga sudah menyangkut persoalan sistemik, maka gerakan anti-korupsi justru membutuhkan dukungan politik yang luas, agar tekanan yang dilancarkan bisa meremukkan hambatan-hambatan struktural kekuasaan. (Rh/Ulf)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut