Menara Gading Pemberantasan Korupsi

Apa hubungannya gedung baru dengan pemberantasan korupsi? Akhir-akhir ini kita menyaksikan gerakan solidaritas digalang segelintir orang: koin (saweran) untuk gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerakan ini muncul setelah Komisi III DPR menolak proposal pembangunan gedung baru KPK.

KPK butuh dana sebesar Rp200 milyar untuk gedung baru. Pasalnya, gedung KPK saat ini dianggap tidak sanggup lagi menampung 600 karyawan KPK. Kondisi tersebut berpengaruh pada aktivitas dan kinerja KPK. Seolah-olah, dengan mengikuti argumentasi ini, kinerja KPK akan membaik jika ada gedung baru.

Ini tentu sangat menyesatkan. Kami tidak bisa membayangkan, apa yang terjadi jikalau Bung Karno dan pemimpin Republik lainnya di masa awal meminta fasilitas dulu baru menjalankan tugasnya memimpin Republik. Tentu, Republik ini tidak akan pernah berjalan. Sebab, negara baru saat itu belum punya kas memadai.

Republik ini digerakkan oleh tekad dan perjuangan. Indonesia merdeka juga karena tekad dan pengorbanan yang menyala-nyala. Inilah yang absen di kalangan pejabat negara saat ini: belum punya prestasi membanggakan sudah minta fasilitas. Sedangkan, di luar sana, massa rakyat hidup di tengah himpitan krisis ekonomi.

Sampai sekarang, KPK—dengan tenaga 600-an orang—juga belum punya prestasi apapun dalam memberantas korupsi di Indonesia. Masih banyak kasus korupsi besar yang tidak terungkap: kasus BLBI, Bank Century, dan lain-lain. Yang terjadi, KPK masih terlihat sebagai “kendaraan politik” rezim berkuasa.

Orang-orang yang bersolidaritas terhadap gedung baru KPK—termasuk sejumlah intelektual—juga berfikiran aneh: seolah-olah KPK menjadi tulang-punggung pemberantasan korupsi di Indonesia. Akhirnya, ada pengistimewaan yang begitu luar biasa terhadap lembaga ini.

Padahal, problem korupsi di Indonesia sangat sistemik. Ini menyangkut sistim ekonomi-politik yang ada di Indonesia. Sehingga, tanpa mengubah sistim ekonomi politik ini, maka pemberantasan korupsi di Indonesia hanya seperti “pemadam kebakaran”: bergerak ketika sudah terjadi kebakaran. Harus ada pelibatan seluruh komponen bangsa, khususnya massa-rakyat, dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Inilah inti usulan kami: KPK mestinya meletakkan “massa-rakyat” sebagai tulang-punggung gerakan anti-korupsi. Dengan demikian, KPK mestinya tidak perlu meributkan ada-tidaknya gedung baru. Akan tetapi, yang terpenting adalah KPK hadir di tengah massa-rakyat dan membangkitkan kesadaran anti-korupsi mereka.

Selama ini, rakyat Indonesia masih dianggap “penonton”. Sedangkan KPK bertindak layaknya koboi dalam film-film. Yang terjadi, gerakan pemberantasan korupsi dibawah komando KPK terlihat sangat elitis dan hanya bergerak dalam kerangka kepentingan politik tertentu. Sehingga, yang terjadi lagi, muara dari kerja pemberantasan korupsi ala KPK seperti ‘terkanalisasi’: hanya menyasar kasus korupsi tertentu—biasanya yang berskala kecil– dan kelompok politik tertentu.

Belum lagi, jika menghubungkan soal korupsi dan praktek neokolonilisme saat ini. KPK hampir tak bersikap atas perampokan sumber daya alam Indonesia oleh lusinan korporasi asing. KPK juga tak bisa berbuat apa-apa ketika triliunan dollar kekayaan nasional mengalir deras ke negeri-negeri imperialis.

KPK telah menjadi gerakan anti-korupsi ber-‘menara-gading’. Ini pula yang membuat pemberantasan korupsi di Indonesia bak “sinetron” yang tak berujung. Ini pula yang membuat mayoritas massa rakyat tak tertarik menyimak episode demi episode sinetron pemberantasan korupsi ini.

Massa rakyat harus diletakkan di garda depan gerakan anti-korupsi. Sementara itu, di level politik, perlu diciptakan perangkat-perangkat yang mencegah praktek korupsi: transparansi dan pelaporan rutin pendapatan aparatus negara di semua level (dari pusat hingga daerah dan dari pejabat hingga pegawai biasa), kewajiban mempublikasi laporan proyek pembangunan, pemberlakuan azas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi, dan lain-lain. Selain itu, perlu usaha untuk mendemokratiskan lembaga peradilan dengan mendorong pemilu peradilan: biarkan rakyat yang memilih pejabat peradilan di semua level. Dan, rakyat berhak merecall hakim-hakim atau pejabat peradilan yang berkhianat kapanpun.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut