Menagih Komitmen Demokrasi Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah bilang, demokrasi adalah soal mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Ucapan Presiden Jokowi itu dilontarkan saat debat Calon Presiden dan Wakil Presiden menjelang Pemilu Presiden tahun 2014 lalu.

Karena itulah, kata Jokowi, dirinya akan rajin ‘blusukan’ ke kampung-kampung, pasar-pasar, bantaran sungai, dan lain-lain. Menurutnya, melalui dialog dengan rakyat, ia sudah mendengar suara rakyat. “Kami ingin mendengar suara rakyat dengan cara dialog. Dengan cara bermusyawarah,” kata Jokowi saat debat Capres lalu.

Sekarang Jokowi sudah menjabat sebagai Presiden. Tentu saja, sebagai warga negara, kita berharap Presiden Jokowi bisa ‘membumikan’ ucapannya itu ke dalam praktek politik yang nyata. Kita sangat berharap, pemerintahan Jokowi-JK bisa menjadi pemerintahan yang mendengar suara rakyat dan melaksanakannya.

Sayang, beberapa kejadian akhir-akhir ini memperlihatkan Jokowi telah mengingkari ucapannya sendiri. Pertama, terkait penyusunan kabinet, Jokowi-JK sama sekali tidak mendengar suara rakyat. Memang, sebelum penyusunan kabinet, Jokowi-JK sempat melempar wacana tentang ‘kabinet usulan Rakyat’. Pada kenyataannya, kabinet usulan rakyat sama sekali tidak menjadi pertimbangan Jokowi-JK dalam memutuskan kabinet.

Kedua, keputusan Jokowi-JK menaikkan harga BBM, yang diumumkan pada pertengahan November lalu, sama sekali tidak melalui konsultasi dengan rakyat. Yang terjadi, Jokowi-JK lebih mendengar bisikan segelintir pengamat dan ahli di belakang layar ketimbang suara rakyat. Malahan, ada dugaan kuat bahwa kenaikan harga BBM itu merupakan hasil desakan dari lembaga asing, khususnya Bank Dunia.

Ironisnya, kendati kebijakan penaikan harga BBM ini mendapatkan perlawanan kuat dari gerakan mahasiswa dan rakyat, Jokowi-JK seakan tetap bergeming. Yang lebih ironis lagi, rezim Jokowi-JK merespon suara rakyat tersebut dengan bedil dan tembakan gas air mata. Ada banyak aktivis mahasiswa yang ditangkap saat aksi menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, di Makassar, seorang warga bernama Muhamad Arif (17) menjadi korban dari kebrutalan aparat kepolisian saat menghadapi aksi massa menolak kenaikan harga BBM.

Pada titik inilah kita mempertanyakan Komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam menegakkan demokrasi versi mereka, yakni mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Yang terjadi, Jokowi belum bergeser dari gaya politik tradisional lama, seperti paternalisme, caciquisme (pendewaan seorang pemimpin), vertikalisme, dan populisme.

Mendengarkan suara rakyat bukanlah sesederhana blusukan. Juga bukan selfie bareng dengan rakyat. Mendengarkan suara rakyat berarti mengakui bahwa kekuasaan harus berjalan berdasarkan mandat dan kehendak rakyat. Rakyat-lah pemegang kekuasaan tertinggi. Sementara pemerintah hanyalah pelaksana dari kehendak dan kekuasaan rakyat tadi.

Bagi saya, mendengarkan suara rakyat berarti keputusan dan berbagai kebijakan pemerintah haruslah dari bawah ke atas (bottom up), bukan dari atas ke bawah (top-down). Dalam konteks ini, pemerintah bukan bekerja berdasarkan apa yang dibisikkan oleh segelintir tim ahli di belakang layar, juga bukan berdasarkan apa yang secara subjektif dianggapnya benar, melainkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan rakyat di akar rumput.

Kata kuncinya adalah partisipasi rakyat. Di sini, partisipasi rakyat dalam politik tidak bisa dimaknai hanya partisipasi memilih dalam pemilu setiap lima tahun sekali, melainkan memastikan setiap warga negara punya ruang untuk mengekspresikan kepentingan mereka dalam perumusan dan penetapan kebijakan politik yang menyangkut kehidupan mereka.

Nah, untuk itu, ada dua prasyarat yang seharusnya diciptakan terlebih dahulu oleh Jokowi-JK. Pertama, penciptaan ruang bagi partisipasi rakyat. Pada tahap awal, ini bisa melalui penciptaan ruang bagi konsultasi kerakyatan, seperti referendum dan plebisit, untuk meminta pendapat rakyat terhadap sebuah kebijakan.

Pada tahap selanjutnya, pemerintahan Jokowi-JK mestinya menciptakan ruang yang sifatnya institusional dan permanen untuk mendorong keterlibatan rakyat dalam mendiskusikan, merumuskan, menetapkan, dan mengontrol setiap kebijakan kebijakan. Pengalaman negara-negara Amerika Latin, seperti Brazil, Bolivia, dan Venezuela, bisa menjadi contoh.

Kedua, rakyat harus terorganisir dan berkesadaran politik. Partisipasi rakyat tidak mungkin berjalan tanpa adanya rakyat yang terorganisir dan punya kesadaran untuk membangun bangsa. Mendorong rakyat mengorganisir diri bukanlah perkara mudah. Ia tidak bisa lahir dari dekrit atau perintah dari atas. Namun, ia harus lahir dari inisiatif dan kesadaran rakyat itu sendiri.

Untuk membangkitkan inisiatif rakyat, berarti kita butuh mempolitisasi mereka. Artinya, kita perlu menciptakan sebuah kondisi sosial-politik yang memungkinkan mereka punya minat untuk merespon isu-isu politik dan berpartisipasi di dalamnya.

Untuk itu, saya kira, kita bisa memulainya dengan berbicara dari apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan, sebagai dorongan awal untuk mendorong partisipasi, kita bisa memulainya dengan mempriotaskan kelas dan sektor sosial yang selama ini dirugikan oleh kebijakan neoliberal. Sebab, merekalah yang paling berkepentingan dengan perbaikan keadaan sosial-ekonomi saat ini.

Jadi, mendengarkan suara rakyat bukanlah sekedar bertatap muka dan berfoto selfie bersama rakyat, sebagaimana dilakoni Presiden Jokowi selama ini, melainkan memastikan adanya kondisi sosial-politik yang memungkinkan setiap warga negara bisa berpartisipasi dalam mengusulkan, mendiskusikan, memutuskan, dan mengontrol setiap kebijakan pemerinah.

Rudi Hartono, Pemimpin Redaksi Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut