Mempertanyakan Legitimasi Kenaikan Harga BBM

Selama ini, proses pengambilan kebijakan politik tidak pernah melibatkan partisipasi rakyat. Padahal, dampak kebijakan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. Lagipula, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, setiap proses pengambilan keputusan harus melalui persetujuan dengan rakyat.

Dalam kebijakan kenaikan harga BBM, misalnya, pemerintah terkesan mengabaikan aspirasi rakyat. Bahkan, banyak aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM justru ditindas. Yang lebih parah lagi, pemerintah terkesan tutup telinga atas berbagai usulan atau solusi yang ditawarkan oleh masyarakat terkait penanganan defisit APBN.

Kemarin (23/6/2013), Lembaga Survei Indonesia mempublikasikan hasil survei mereka terkait respon masyarakat mengenai kebijakan menaikkan harga BBM. Menurut hasil survei LSI, mayoritas rakyat Indonesia (79,21%) menolak kenaikan harga BBM. Artinya, jika memakai ukuran demokrasi, kebijakan kenaikan harga BBM jelas tidak punya legitimasi.

Namun, dalam sistem demokrasi borjuis, suara rakyat memang sudah tereduksi. Pertama, suara rakyat direduksi menjadi pemberian suara melalui pemilu setiap lima tahun sekali. Dan, setelah rakyat menyerahkan suaranya melalui kotak suara, maka pemilih seolah-olah menyerahkan kekuasaannya kepada si terpilih/DPR terpilih. DPR terpilih inilah yang kemana-mana mengatasnamakan rakyat. Kedua, rakyat diharuskan menyalurkan suaranya melalui partai-partai politik yang sangat korup, tidak punya agenda politik, dan sangat oligarkis. Sementara gerakan sosial yang berusaha mengekspresikan kepentingan rakyat, seperti serikat buruh, serikat petani, organisasi perempuan, dan lain-lain, tidak diberi tempat untuk mengartikulasikan suara rakyat.

Apalagi, seperti diungkapkan oleh survei LSI, mayoritas pemilih/konstituen partai-partai pendukung kenaikan harga BBM justru bersikap menolak. Di Demokrat, sebanyak 77,56% pemilihnya menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Hal serupa juga terjadi pada Golkar (80,81%), PPP (82,06%), PKB (85,65%), dan PAN (66,21%). Gambaran di atas memperlihatkan bahwa sikap partai politik tidak lagi mendengarkan suara arus bawah basis pendukungnya.

Proses pengambilan keputusan kenaikan harga BBM melalui DPR sebetulnya cacat. Sebab, ternyata DPR pun tidak mencerminkan suara rakyat. Hasil Sidang Paripurna DPR pada tanggal 17 Juni lalu, yang menyepakati kenaikan harga BBM, berlawanan dengan sikap mayoritas rakyat yang diwakili oleh DPR itu.

Ini merupakan pertanda betapa buruknya kualitas demokrasi kita. DPR gagal menjalankan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Sementara partai politik, yang seharusnya menjadi alat politik untuk mengakomodir kepentingan rakyat, justru terbelit di dalam oportunisme. Dengan demikian, rakyat tidak punya sarana politik formal untuk mengaspirasikan kepentingannya. Makanya, jangan heran bila rakyat kemudian memilih “parlemen jalanan” sebagai saluran baru penyampaikan aspirasinya.

Bagi kami, dalam situasi seperti atas, mekanisme paling demokratis untuk memutuskan sikap rakyat terkait kenaikan harga BBM adalah mekanisme referendum. Dengan mekanisme referendum, kita juga akan melihat sikap rakyat terhadap rasionalisasi kenaikan BBM versi pemerintah.

Yang menarik, survei LSI juga menyingkap sikap masyarakat terhadap para eksekutor kenaikan harga BBM, yakni rezim SBY dan kekuatan politik pendukungnya. Dari survei LSI diketahui, sebanyak 44.52 persen menyalahkan SBY terkait kenaikan harga BBM. Sementara yang menyalahkan DPR sebanyak 26,03 persen. Artinya, jurus SBY untuk berkelik dengan menyerahkan urusan pengumuman kenaikan harga BBM kepada menterinya, yakni Menko Perekonomia Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Jero Wacik, tidak begitu efektif.

Partai pendukung SBY, terutama Demokrat, juga kena getahnya. Survei LSI menunjukkan bahwa mayoritas responden (58,62 persen) menyalahkan partai Demokrat terkait kenaikan harga BBM. Maklum, partai demokrat adalah partai rezim. Gejala ini menujukkan bahwa rakyat sudah muak dengan rezim berkuasa. Hanya saja, kita berharap, kemuakan ini bisa ditindak lanjuti dengan penghukuman terhadap partai-partai pendukung kenaikan harga BBM pada pemilu mendatang.

Hanya saja, yang patung diwaspadai adalah program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Kendati ketidak-efektifan program ini sudah diakui banyak orang. Namun, bagi rakyat miskin yang terjepit kemiskinan, program BLSM bisa dianggap sebagai “kebaikan” rezim. Apalagi, menurut survei LSI, program BLSM sangat menguntungkan SBY dan Demokrat. Jika rakyat tidak disadarkan mengenai efek negatif dari program BLSM ini, boleh jadi SBY dan Demokrat akan mendapat efek positif. Apalagi, proses pembagian BLSM mendekati pemilu 2014.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut