Membaca Politik Pangan Global

Bersatu melawan kelaparan. Begitu seruan Food Agriculture Organization (FAO), organisasi yang membidangi masalah pangan dan pertanian di bawah PBB, saat perayaan Hari Pangan Sedunia 2010. Seruan kepada seluruh pihak ini tentu bukan tanpa alasan karena menurut FAO sekitar 1 milyar populasi[1] di muka bumi ini sedang mengalami kelaparan akibat krisis pangan yang semakin akut sejak tahun 2008 dan terus menebar ancaman kelaparan dan berbagai persoalan turunannya seperti tingkat aksi kekerasan yang semakin meninggi hingga saat ini. Mara Baviera dan Walden Bello[2] mencatat bahwa pada tahun 2007-2008 sekitar 30 negara menghadapi aksi kekerasan akibat melonjaknya harga bahan pokok. Diantara Negara-negara tersebut, antara lain: Banglades, Burkina Faso, Kamerun, Pantai Gading, Mesir, Papua Nugini, India, Indonesia, Mauritania, Mexico, Maroko, Mozambik, Senegal, Somalia, Uzbekistan, and Yaman.

Wacana yang mengemuka berkaitan dengan krisis pangan, yang hingga saat ini masih menjadi persoalan krusial yang dihadapi masyarakat dunia, pada umumnya hanya berkisar mengenai ketersediaan bahan pangan (food security). Sehingga solusi penanganan krisis pun hanya berkisar pada program-program instan berkaitan dengan pemenuhan bahan pangan yang sebenarnya justru belum menjawab persoalan krusial krisis pangan. Bank Dunia, misalnya, kemudian menggelontorkan portofolio sebesar 1.2 milyar dolar dalam bentuk pinjaman darurat (emergency loans) untuk “perjanjian baru” mengenai agrikultur. FAO meminta (namun akhirnya gagal dikabulkan) kepada pemerintah yang tergabung dalam OECD untuk membiayai pengembangan pertanian di Negara-negara yang sedang berkembang. Lihat juga apa yang dilakukan oleh filantropis sekaliber Bill Gates yang kemudian mengajak serta beberapa perusahaan multinasional untuk bersamanya memasuki era “kapitalisme kreatif” dengan membangun Aliansi untuk Revolusi Hijau di Afrika (Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA) yang akan memberikan bibit baru dan pupuk bagi jutaan petani miskin di Afrika.[3]

Padahal ancaman kelaparan yang membayangi 3 milyar populasi umat manusia akibat krisis pangan ini justru karena ketidakmampuan untuk mengakses bahan pangan. Sekitar separuh populasi di Negara-negara yang sedang berkembang yang berpenghasilan kurang dari 2 dolar per hari, dan dari jumlah tersebut, kurang lebih 20 persen hanya berpenghasilan kurang dari 1 dolar per hari[4] adalah mereka yang tiap harinya berkubang dalam kemiskinan hingga pada tingkat yang paling ekstrem (extreme poverty) dan karenanya tidak memiliki daya untuk mengakses dan membeli makanan yang cukup dan layak.

Sekelumit fakta di atas, perlu dilihat bahwa persoalan krisis pangan mutakhir pada dasarnya tidak bisa dilihat hanya selalu mengenai segala hal yang berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan. Wacana yang diusung untuk menjawab krisis ini seharusnya melampaui perdebatan-perdebatan teknikal mengenai pangan dan pertanian. Karena krisis pangan yang beberapa tahun belakangan mendapatkan momentum “emas” nya pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru. Ia adalah warisan sistem produksi kolonial yang kemudian kembali dipicu oleh praktek kebijakan pembangunan yang berbasis pada akumulasi kapital dan dominasi kelas pemilik modal.[5] Dengan demikian, maka perdebatan mengenai pilihan model pembangunan yang diadopsi dan dipraktekkan berkaitan dengan politik pangan di masing-masing Negara tentu menjadi relevan untuk dianalisa lebih lanjut. Apalagi begitu banyak Negara yang akhirnya terjebak dalam krisis pangan mutakhir justru adalah penghamba model pembangunan neoliberal yang kemudian mempraktekkan kebijakan liberalisasi di sektor pertanian dan pangan masing-masing.

Praktek liberalisasi ini kemudian membuka ruang yang begitu besar bagi dominasi sektor privat dalam sistem produksi pangan dari hulu hingga hilir, yang melahirkan rezim korporat pangan (food corporate regime).[6] Dominasi inilah yang digunakan untuk menentukan arah politik pangan global dimana produksi pangan tidak diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan (need fulfillment), namun diarahkan untuk kepentingan akumulasi kapital. Dan logika inilah yang kemudian memicu terjadinya krisis pangan. Logika yang menjustifikasi monopoli terhadap produksi dan akumulasi pangan yang menjadi penyebab melonjaknya harga pangan.

Efek lanjutan dari dominasi ini adalah apa yang disebut sebagai de-peasantization. Penguasaan kelompok korporat terhadap industri pangan dari hulu hingga hilir, dari sistem produksi, distribusi hingga model konsumsi, yang kemudian dilegitimasi oleh model politik pangan dalam negeri yang liberal, akhirnya menegasikan hak petani atas lahan, dan proses produksi hingga konsumsi atas produk pangan. Proses de-peasantization juga dilakukan oleh negara-negara yang mengadopsi model pembangunan neoliberal dengan menerapkan politik pangan yang berbasis pada logika pasar bebas. Kebijakan liberalisasi sektor pertanian yang merupakan kesepakatan melalui lembaga perdagangan dunia dan melalui bilateralisme ekonomi mendorong diberlakukannya berbagai kebijakan seperti pencabutan subsidi pertanian, impor bahan pangan, dan berbagai kebijakan lainnya yang kemudian mempengaruhi produktifitas petani dan akhirnya berpengaruh pada pasokan produk yang mereka hasilkan. Dan yang memprihatinkan bahwa seringkali karena tidak mampu berkompetisi dalam sistem produksi global akhirnya kelompok petani kecil ini bertransformasi menjadi kelas urban yang terbelit dalam kemiskinan dan paling rentan terhadap efek krisis pangan karena penghasilan dan daya beli yang rendah.

Dengan demikian, wacana mengenai politik pangan tidak bisa berhenti hanya pada persoalan seberapa mampu sebuah Negara menjamin tersedianya pangan (food security), namun juga menyangkut kemampuan untuk menentukan arah kebijakan pangan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan memusatkan partisipasi petani dalam dalam rencana hingga praktek keseluruhan sistem produksi hingga konsumsi menjadi penting dan mendesak untuk dikembangkan.

Dan model seperti inilah yang sedang dikembangkan oleh Venezuela di bawah kepemimpinan Chavez melalui Kebijakan Kedaulatan Pangan (Food Sovereignty Policy). Kebijakan ini dijalankan melalui model pembangunan yang sama sekali bertolak belakang dengan model neoliberal yang berbasis pada logika akumulasi kapital, yaitu model pembangun sosialisme a la Bolivarian, yang menitikberatkan pada pembangunan potensi manusia (human development). Sehingga salah satu aspek penting dalam kebijakan pangan yang dilegalisasi dalam konstitusi Venezuela adalah partisipasi yang luas para petani melalui dewan komunal (communal council) tidak hanya dalam implementasi proses produksi namun juga terlibat dalam menggagas berbagai hal mengenai keseluruhan pola dan sistem produksi hingga konsumsi.

Politik pangan yang diimplementasikan Venezuela melalui kebijakan kedaulatan pangan sejauh ini menunjukkan kemajuan yang berarti. Pada tahun 2008, Venezuela mengalami swasembada pada dua produk pangan penting yakni jagung dan beras dengan peningkatan produksi hingga 132 persen dan 71 persen sejak tahun 1998. Selain itu, Negara ini juga berhasil mencapai swasembada pada daging babi, dengan peningkatan produksi hingga 77 persen sejak tahun 1998. Selanjutnya, Venezuela juga sedang menuju swasembada pada beberapa bahan makanan pokok seperti daging, ayam dan telur. Sejauh ini dari permintaan nasional, produksi nasional baru bisa memenuhi 70 persen untuk daging, 85 persen untuk daging ayam dan 80 persen untuk telur. Produksi susu meningkat dari hingga 900 persen menjadi 1.96 juta ton, memenuhi 55 persen permintaan nasional. Beberapa hasil produk tanaman juga menunjukkan peningkatan diantaranya, kacang hitam 143 persen, sayur-sayuran 115 persen dan minyak goreng 125 persen.[7]

Bagi petani, kebijakan kedaulatan pangan juga berhasil meningkatkan jumlah kredit pertanian secara signifikan dari 164 juta dolar pada tahun 1999 hingga kira-kira 7.6 milyar pada tahun 2008. Beberapa aturan baru juga dihasilkan pada tahun 2008 untuk mendukung dan melindungi para petani khususnya bagi mereka yang paling rentan. Kebijakan ini termasuk didalamnya penghapusan utang (melalui program Plan Zero Debt) dan bantuan bagi petani yang mengalami kegagalan panen atau kondisi yang merugikan lainnya melalui program yang serupa dengan program asuransi. Dukungan yang diberikan terhadap petani ini berguna sebagai jaring pengaman (safety net) yang dapat membuat para petani tetap bertahan di lahannya dan terus bertani.[8]

Fakta mengenai sekelumit capaian kesuksesan yang dihasilkan melalui kebijakan kedaulatan pangan di atas, tentu tidak bisa dilepaskan dengan kepemimpinan Chavez yang sejak awal memiliki platform yang populis dalam maknaan memiliki keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang pada pemerintahan sebelumnya justru dimarjinalkan. Atas kebijakan Chavez lah, pondasi politik pangan yang berdaulat diletakkan dan membuka peluang yang sangat luas bagi partisipasi masyarakat bawah untuk terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi maupun politik. Pertanyaannya kemudian adalah apakah partisipasi masyarakat yang begitu luas kemudian memiliki kontribusi besar terhadap capaian kemajuan yang dirasakan khususnya dalam sektor pangan.

Zulkhair BurhanPengajar di Universitas 45 Makassar dan Penggiat Tamalanrea School: Pusat Studi Globalisasi dan Hubungan Internasional


[1] http://food2050.eu/world-food-day-2010-united-against-hunger/  Diakses tanggal 27 Juli 2011

[2] Mara Baviera dan Walden Bello, Food Wars, http://monthlyreview.org/2009/07/01/food-wars. Diakses tanggal 26 Juli 2011

[3] Eric Holt-Giménez, From Food Crisis to Food Sovereignty: The Challenge of Social Movements, http://monthlyreview.org/2009/07/01/from-food-crisis-to-food-sovereignty-the-challenge-of-social-movements, Diakses tanggal 26 Juli 2011.

[4] Global Monitoring Report 2008 (World Bank, Washington, D.C., 2008).

[5] Philip McMichael, The World Food Crisis in Historical Perspective, http://monthlyreview.org/2009/07/01/the-world-food-crisis-in-historical-perspective. Diakses tanggal 26 Juli 2011

[6]. Philip McMichael, ‘A Food Regime Analysis Of The World Food Crisis.’ Agriculture and Human Values, 4: 281-295. 2009

[7] Christina Schiavoni dan William Camacaro, The Venezuelan Effort to Build a New Food and Agriculture System, http://monthlyreview.org/2009/07/01/the-venezuelan-effort-to-build-a-new-food-and-agriculture-system

[8] Ibid.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • stubent manacal

    apa yang harus rakyat lakukan jika?????????????
    pengorganisasian hanya pada tingkatan kota dan tidak terjadi penyadaran secara menyeluruh pada tingkatan kader yang seharusnya itu merupakan modal untuk bisa menjembatani kesadaran menuju idiologisasi pada pemahaman rakyat.
    kesadran palsu masi menyeliuti semua kader di tingkatan kota, bahkan tanpa idiologi yang jelas……….
    kapan kita bisa memberontak????????????????