Memaknai Pengorbanan Usman-Harun Dalam Konteks Politik Konfrontasi

Rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut menamai kapal perang barunya dengan nama dua orang prajurit yang gugur semasa Konfrontasi dengan Malaysia (1962-1966), Usman dan Harun, menuai protes dari Singapura.

Melalui Menteri Luar Negerinya, K Shanmugam, pihak Singapura mengklaim penggunaan nama dua prajurit tersebut akan melukai perasaan rakyat Singapura. Terutama keluarga korban pengeboman MacDonald House di Orchard Road, Singapura, pada tahun 1965.

Di Indonesia, seperti biasa, ketika menyangkut Malaysia dan Singapura, sentimen nasionalisme gampang sekali tersulut. Mayoritas menganggap sikap Singapura itu melecehkan martabat Indonesia sebagai bangsa berdaulat. Tidak ketinggalan, para politisi Indonesia berlomba-lomba mengibarkan panji-panji nasionalisme, sementara tindakan politiknya tidak pernah memihak kepentingan bangsa.

Tetapi, ada juga yang memunculkan semacam dilema. Di satu sisi, bagi Singapura, kedua tentara Indonesia itu tidak lebih dari teroris yang telah merenggut nyawa tiga rakyatnya. Sebaliknya, di sisi Indonesia, kedua tentara itu adalah patriot bangsa, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi negara. Mana yang benar?

Bagi saya, untuk menjawab dilema ini, kita harus melihat aksi kedua prajurit Indonesia itu dalam kerangka “politik konfrontasi” kala itu. Dan untuk meletakkan politik konfrontasi pada tempatnya, saya mengajak anda melihat lima hal: pertama, konteks situasi yang memicu lahirnya politik konfrontasi; kedua, konteks internasional yang melingkupi era konfrontasi. ketiga, gerakan pembebasan nasional rakyat Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara; keempat, posisi perjuangan rakyat Indonesia dan efeknya di Asia Tenggara; dan kelima, dampak politik konfrontasi bagi Indonesia.

#1

Politik konfrontasi muncul setelah rencana pembentukan Federasi Malaysia, yang berusaha menggabungkan Federasi Malaya, Singapura, dan tiga wilayah lainnya di Kalimantan Utara (Brunei, Serawak, dan Sabah).

Saat itu, pada tahun 1961, Indonesia–termasuk Presiden Soekarno–menyetujui rencana tersebut. Saat itu Soekarno menganggap rencana Federasi Malaysia itu sebagai proyek dekolonialisasi terhadap daerah-daerah jajahan Inggris, termasuk di Kalimantan Utara. Selain itu, Soekarno menyetujui ide asalkan mendapat persetujuan dari rakyat di Kalimantan Utara.

Saat itu, protes hanya muncul dari Filipina. Presiden Filipina saat itu, Diosdado Macapagal, menuntut agar, sebelum proses pemberian kemerdekaan itu, Sabah dikembalikan ke Filipina. Sebab, bagi Filipina, Sabah adalah wilayah Kesultanan Suluh di Filipina Selatan. Sebelumnya, Sabah ini disewa oleh Inggris. Saat itu Indonesia diam saja.

Masalah muncul setelah Azhari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, melancarkan pemberontakan dan memproklamirkan kemerdekaan Kalimantan Utara. Ia kemudian membentuk Tentara Nasional Kalimantan Utara (TKNU) untuk mengusir kolonialisme Inggris dari wilayah Kalimantan Utara. Itu terjadi di akhir 1962.

Masalahnya lagi, Tungku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaya kala itu, langsung menuding Indonesia sebagai biang kerok pemberontakan tersebut. Sebab, dari 1946-1950, Azhari memang tinggal di Indonesia–tepatnya di Purwakarta–dan terlibat dalam perjuangan melawan kolonialis Belanda di Indonesia.

Pemberontakan Azhari ini jangan dianggap remeh. Dukungan rakyat Brunei terhadap partainya, PRB, sangat besar. Pada pemilu Dewan Legislatif Brunai, Agustus 1962, PRB menang besar: memenangkan 16 dari 33 kursi Dewan Legislatif. Sayang, pasca Desember 1962, PRB ditindas habis dan dilarang.

Soekarno pun berubah sikap. Ia melihat pemberontakan itu sebagai pertanda ketidaksetujuan rakyat Brunei terhadap proposal Federasi. Bagi Soekarno, posisi Indonesia adalah mendukung hak rakyat Brunei untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada bulan April 1963, Soekarno menegaskan, “perjuangan rakyat Serawak, Sabah, dan Brunei adalah bagian dari perjuangan negara-negara new emerging forces yang membenci penghisapan manusia atas manusia.”

Pada bulan Juni 1963, Menteri Luar Negeri dari tiga negara yang bertikai, yakni Malaysia, Filipina, dan Indonesia, bertemu di Manila. Pertemuan Manila menghasilkan keputusan: Indonesia dan Filipina tidak keberatan dengan pembentukan Federasi Malaysia asalkan didasarkan pada hak menentukan nasib sendiri. Dan, proses penentuan nasib itu dilakukan oleh otoritas netral, yakni PBB.

Sebagai tindak lanjutnya, Indonesia menuntut agar diadakan plebisit untuk menentuan keinginan rakyat Kalimantan Utara. Plebisit itu akan diatur oleh PBB dengan menyertakan perwakilan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Namun, belum juga misi itu bekerja, intelijen Inggris dan Malaysia menghembuskan rencana pengesahan Federasi Malaysia pada 31 Agustus 1963.

Indonesia marah besar. “Mendirikan Malaysia sebelum laporan PBB selesai berarti memperkosa persetujuan internasional,” kata Soekarno dalam buku otobiografinya, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Karena protes Indonesia, pembentukan Federasi Malaysia ditunda hingga 16 September 1963.

Komisi PBB untuk plebisit, yang dipimpin oleh Michaelmore (AS), pun bekerja. Sejak awal Indonesia mempersoalkan kinerja misi PBB ini: jumlah petugasnya terbatas, peninjau asal Indonesia diperlambat masuk ke Kalimantan Utara karena alasa visa, dan kehadiran pejabat Inggris yang mendikte kegiatan Komisi PBB. Tak hanya itu, berdasarkan laporan para peninjau Indonesia yang menyertai Komisi PBB, ada banyak kecurangan-kecurangan yang mencolok.

Di ujung penyelidikan, Komisi PBB memutuskan–agaknya sudah bisa diduga–rakyat Kalimantan Utara (Serawak dan Sabah) menyetujui merdeka dalam Federasi Malaysia. Hasil kerja Komisi PBB ini segera disahkan oleh Sekjend PBB saat itu, U Thant.

Indonesia kembali bereaksi keras. Apalagi berhembus kabar bahwa, segera setelah Federasi Malaysia ditetapkan pada 16 Agustus, negara baru ini akan diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. “Keadaan sesungguhnya di Kalimantan Utara telah disunglap secara licik dihadapan petugas PBB oleh kolonialis yang tidak mau kehilangan karet, minyak dan timah,” kata Soekarno.

Sejak itu, kendati tidak ada pengumuman resmi, Dr Subandrio selaku Wakil Panglima Besar KOTI (Komando Operasi Tertinggi) dan Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI) mulai menerjunkan sukarelawan di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Para sukarelawan itu menebar propaganda dan melancarkan aksi sabotase.

Di Jakarta, dua hari setelah pengesahan Federasi Malaysia, demonstrasi besar-besaran berlangsung di depan Kedubes Inggris. Demonstran yang marah mencopot lambang negara Inggris dan membakar kantor kedutaannya. Beberapa hari kemudian, Malaysia membalas: para diplomat Indonesia ditangkapi, kantor KBRI diserang, foto Soekarno dirobek-robek, dan lambang Garuda Pancasila diinjak-injak.

#2

Saya kira, dimensi internasional yang melingkupi era konfrontasi itu juga tidak bisa dinapikan. Sebab, seperti dikatakan Soekarno sendiri, “Asia Tenggara sekarang ini sebenar-benarnya sedang menjadi pusat telengnya kontradiksi-kontradiksi dunia.”

Saat itu, di tingkat global, kontradiksi yang dominan adalah antara blok kapitalis versus blok sosialis. Orang sering menyebutnya konflik perang dingin. Namun, sejak 1940-an hingga 1960-an, muncul pula kontradiksi baru, yaitu kontradiksi antara bangsa-bangsa tertindas melawan imperialisme.

Di sisi lain, Soekarno berusaha menyederhanakan pembacaan atas kontradiksi ini menjadi: kontradiksi antara OLDEFO ( Old Established Forces) dan NEFO (New Emerging Forces). Oldefo mewakili negara-negara imperialis dan rezim kompradornya di negara berkembang. Sedangkan Nefo mewakili negara-negara yang baru merdeka, negara-negara sosialis, dan rakyat progressif di negeri kapitalis.

Di satu sisi, hampir semua negara di Asia Tenggara, dengan pengecualian Thailand, pernah mengalami praktek kolonialisme. Dan hampir semua negara imperialis besar punya ‘saham’ di Asia Tenggara, seperti AS, Inggris, Perancis, dan Belanda.

Di sisi lain, perjuangan anti-kolonial juga sedang menghebat di Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Indocina. Konferensi Asia-Afrika, yang melibatkan 29 negara, berlangsung di Asia Tenggara, yakni di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955.

Hingga di tahun 1960-an, negara-negara imperialis kukuh mempertahankan dominasinya di Asia Tenggara, baik AS dan Perancis di Vietnam maupun Inggris di Malaya dan Kalimantan Utara. Malahan, AS dan Inggris memprakarsai pembentukan Fakta Pertahanan di Asia Tenggara (SEATO) pada tahun 1954 untuk mengukuhkan dominasinya di kawasan ini.

Saya sendiri–berdasarkan rangkuman atas banyak analisa soal ini–melihat ada dua kepentingan utama negeri-negeri imperialis terkait Federasi Malaysia ini. Pertama, menjadikan Federasi Malaysia sebagai mata-rantai pemerintahan anti-komunis dalam kerangka melawan pengaruh komunisme, baik Uni Soviet maupun RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Dan juga untuk membendung pengaruh gerakan anti-kolonialisme yang kuat, seperti Indonesia.  Kedua, negara-negara kolonial tua ini tidak mau kehilangan sumber dollarnya dari Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara. Malaya adalah penghasil timah, karet, dan sawit. Sedangkan Kalimantan Utara, terutama Brunai, merupakan pusat tambang minyak.

#3

Penting juga untuk melihat sejarah perjuangan nasional rakyat Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara. Hal ini untuk menjernihkan pandangan kita yang seolah-olah Federasi Malaysia adalah aspirasi dari gerakan pembebasan nasional di tiga wilayah tersebut.

Sekarang kita lihat Malaya dulu. Percikan anti-kolonialisme mulai berkobar di Malaya sejak tahun 1930-an. Di sini, pengaruh perjuangan anti-kolonial di Indonesia sangat mempengaruhi Malaya, terutama PKI dan PNI. Ibrahim Yaacob, pionir nasionalisme Melayu, adalah pengagum Soekarno dan pernah menjadi anggota PNI [luar negeri].

Pada tahun 1937, Ibrahim Yaacob dan kawan-kawannya mendirikan organisasi pergerakan nasionalis Malaya pertama, Kesatuan Melayu Muda (KMM). Organisasi ini sangat anti-kolonialisme dan anti-feodalisme.

Selain kaum nasionalis, pada tahun 1930-an, berdiri pula Partai Komunis Malaya (PKM), yang juga sangat anti-kolonial dan garis politiknya sangat pro-Mao (Partai Komunis Tiongkok). Sebagian besar anggotanya adalah keturunan Tionghoa.

Kendati menyandang kata Melayu, tetapi KMM sangat inklusif dan tidak mempersoalkan perbedaan ras. Mereka bertekad menyatukan seluruh rakyat Malaya di bawah slogan: “satu untuk semua dan semua untuk satu“. Selain itu, KMM memperjuangkan cita-cita kemerdekaan rakyat Malaya dalam ikatan “Indonesia Raya”.

Yang menarik, di bulan Agustus 1945, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Kabar itu sampai juga di telinga Ibrahim Yaacob dan kawan-kawan. Dan, sejalan dengan cita-citanya mengenai “Indonesia Raya”, Ibrahim Yaacob dkk menyatakan keinginannya memproklamirkan kemerdekaan bersama Indonesia. Sebagai langkah persiapannya, ia membentuk organisasi Kesatuan Rakjat Indonesia Semenandjung (KRIS). Pada tanggal 8 Agustus 1945, KRIS mengibarkan bendera Merah-Putih.

Tanggal 13 Agustus 1945, usai mengunjungi Marsekal Terauchi (pimpinan tertinggi Jepang di Asia Tenggara) di Saigon, Vietnam, Soekarno dan rombongan menyempatkan singgah di Taiping, Perak. Di sana ia bertemu Ibrahim Yaacob dkk. Saat itu Ibrahim mendesak Soekarno agar proklamasi kemerdekaan Indonesia mencakup juga Malaya.

Sayang, rencana itu gagal. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah takluk. Di Indonesia, gerakan pemuda revolusioner berhasil mendesakkan tuntutan proklamasi lebih cepat. Sementara, menurut janji Jepang, kemerdekaan itu baru dilakukan akhir Agustus 1945.

Peristiwa cepat itu diluar hitungan KMM. Indonesia memproklamirkan kemerdekannya tanggal 16 Agustus 1945, tanpa Malaya. Banyak anggota KMM di Malaya yang kecewa. Di bulan Agustus juga, Ibrahim Yacoob dan sejumlah petinggi KMM terbang ke Jakarta untuk menemui Soekarno dan para pemimpin Republik lainnya. Sayang, sejak kepergian itu, Ibrahim Yacoob dilarang pulang ke Malaya selamanya.

Sementara Ibrahim Yacoob tertahan pulang, sejumlah pimpinan KMM, seperti Dr. Burhanuddin al-Helmy, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Boestamam, mendirikan partai baru: Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)–sering disebut Malay Nationalist Party (MNP), tanggal 17 Oktober 1945. Kendati memakai nama baru, tetapi partai ini tetap teguh memperjuangkan cita-cita “Indonesia Raya”.

Sementara itu, Inggris yang sudah kembali menjajah Malaya mengajukan proposal baru untuk merangkul bangsawan dan raja-raja Melayu ke dalam genggamannya. Proposal itu dinamai: Malayan Union. Skema ini, yang disertai amandemen konstitusi kolonial pra-Jepang, yang menggabungkan empat negara federasi, lima non-federasi, dan permukiman di Penang dan Malaka, menjadi satu negara bersatu di bawah pemerintahan pusat di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal.

Awalnya, PKMM mendukung ide negara bersatu ini. Namun, setelah menengok konstitusinya, yang mengembalikan Malaya kembali di bawah jajahan Inggris, PKMM menyatakan menolak. Mereka kemudian menggelorakan kemerdekaan 100% untuk Malaya.

Menghadapi penolakan yang keras, Inggris mengubah proposalnya. Kali ini Inggris berusaha merangkul kaum bangsawan, yang tergabung dalam UMNO (United Malayan National Organization atau Organisasi Nasional Malaya Bersatu), ke dalam negara persekutuan (federasi). Namun, proposal negara Federasi ini, yang tidak memasukkan Singapura di dalamnya, kembali mendapatkan penentangan dari gerakan pembebasan nasional Malaya.

PKMM, bersama dengan sayap-sayap organisasinya seperti Angkatan Pemuda Insaf (API), Angkatan Wanita Sedar (AWAS), GERAM, dan Barisan Tani Se-Malaya (BATAS), membentuk aliansi bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Putera inilah yang menggencarkan propaganda dan mobilisasi menentang ide Federasi malaya ala Inggris itu.

Sementara itu, organisasi-organisasi progressif yang lain, seperti serikat buruh dan perkumpulan Tionghoa, dan kaum organisasi progressif yang lain, membentuk membentuk aliansi bernama AMCJA (All Malayan Council for Joint Action). Pada tahun 1947, Putera dan AMCJA menyatukan kekuatan untuk menolak federasi buatan Inggris.

Puncaknya, pada 20 Oktober 1948, Putera-AMCJA berhasil menggerakkan rakyat dan buruh Malaya dalam pemogokan umum besar-besaran. Namun demikian, Inggris dan UMNO tetap jalan dengan proposal federasinya. Bahkan, tanggal 1 Februari 1948, federasi disahkan tanpa persetujuan rakyat Malaya.

Inggris sendiri, yang mulai gerah dengan kebangkitan gerakan pembebasan nasional Malaya, mulai berfikir untuk mengambil jalan represif. Tanggal 20 Juni 1948, Inggris mengeluarkan UU Darurat, yang melarang organisasi-organisasi nasionalis dan kiri. Sekitar 29 ribu aktivis kiri ditangkap dan dipenjara. Banyak yang disiksa dan dihukum gantung.

Sejak represi itu, ide Indonesia Raya menjadi barang haram di Malaysia. Bendera merah-putih, yang menjadi simbol gerakan pembebasan nasional Malaya, juga terlarang hingga hari ini.

Sejak itu, gerakan pembebasan nasional Malaya bersama dengan Partai Komunis Malaya (PKM) menempuh perjuangan bersenjata di hutan-hutan untuk mengusir kolonialis Inggris. Perjuangan bersenjata itu berlangsung hingga tahun 1980-an. Tanggal 2 Desember 1989, PKM menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Malaysia.

Jadi, ketika Soekarno melancarkan konfrontasi, gerakan pembebasan nasionalnya sudah ditindas. Sebagian masuk ke hutan dan menempuh perjuangan bersenjata bersama PKM. Pada tahun 1950-an, sempat muncul Front Sosialis Rakyat Malaya, yang menggabungkan Partai Rakyat Malaya dan Partai Buruh Malaya. Namun, karena sikap mereka menentang federasi, mereka dihajar habis-habisan saat berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Di Singapura, ide-ide kiri-radikal, seperti komunis dan sosialis, sangat mempengarugi gerakan pembebasan nasional. Kabarnya, Partai Komunis Malaya (PKM) didirikan di Singapura tahun 1930. Versi lain mengatakan PKM dibentuk di Puloh Kesap, Johor, Malaya.

Tetapi pengaruh PKM dalam gerakan mahasiswa dan buruh di Singapura sangat kuat. Banyak organisasi mahasiswa dan serikat buruh dipengaruhi oleh kaum komunis. Ini juga yang membuat perlawanan anti-kolonial di Singapura berlangsung sengit.

Ibrahim Yaacob, begitu usai mendirikan KMM di Kuala Lumpur, tahun 1937, ia langsung mengunjungi Singapura untuk berpropaganda dan menyebar pamflet. Kongres ke-II KMM dilakukan di Singapura. Warta Malaya, koran propaganda KMM, juga diterbitkan di Singapura. Ini menunjukkan bahwa Singapura juga menjadi pusat gerakan pembebasan nasional Malaya.

Pasca pendudukan Jepang, berdiri organisasi progressif bernama Malayan Democratic Union (MDU). Organisasi ini sangat anti-kolonial dan berpendapat bahwa kemerdekaan Malaya hanya bisa tercapai melalui kerjasama antar semua kekuatan anti-kolonial. Makanya, ketika organisasi ini dideklarasikan 21 Desember 1945, organisasi progressif seperti PKM, Liga Pemuda Demokratik Baru, kaum eurasia yang progressif,  dan Federasi Wanita Singapura, juga diundang hadir.

Pada tahun 1946, MDU membentuk Council of Joint Action (CJA) untuk menyikapi proposal Inggris terkait Malayan Union. CJA ini kemudian diperluas dengan melibatkan kaum progressif malaya lainnya menjadi All Malayan Councul of Joint Action (AMCJA).

Pada tahun 1947, untuk menawarkan proposal yang lebih radikal dari proposal konstitusi Federasi ala Inggris, AMCJA bekerjasama dengan Putera dalam koalisi Putera-AMCJA. Koalisi ini berhasil menggelar pemogokan umum tanggal 20 Oktober 1947 untuk menolak proposal federasi Malaya ala Inggris. Namun, karena represi dan tekanan pasca pemberlakuan UU darurat oleh Inggris, tanggal 24 Juni 1948 partai ini membubarkan diri.

Pada tahun 1953, pemerintah kolonial Inggris menunjuk  Sir George Rendel untuk mengepalai sebuah Komisi yang akan meninjau ulang konstitusi Singapura dan mendorongnya ke dalam pemerintahan otonom. Namun, urusan keamanan dalam negeri, keuangan, pertahanan, hukum, dan hubungan luar negeri tetap dipegang oleh Inggris.

Sejurus dengan proposal Rendel ini, Singapura didorong untuk memilih Majelis Legislatif Satu Kamar (mirip Volksraad di jaman Hindia-Belanda), yang beranggotakan 32 orang. Sehubungan dengan proposal itu, partai politik pun mulai berdiri kembali di Singapura.

Pada Juli 1954, Lim Yew Hock, Francis Thomas, dan David Marshall mendirikan partai baru bernama Front Buruh. Di bawah pimpinan Marshall, seorang yang anti-kolonialis, partai ini berkampanye untuk kemerdekaan Singapura yang bergabung dengan Malaya.

Partai lain yang berdiri adalah Partai Aksi Rakyat (PAP), pada November 1954. Pendirinya antara lain: Lee Kuan Yew, Toh Chin Chye, Goh Keng Swee, dan S. Rajaratnam. Partai ini juga bercita-cita memerdekakan Singapura dari Inggris.

Pada pemilu 1954, Front Buruh mendominasi perolehan suara. David Marshall ditunjuk sebagai pejabat Menteri. Namun, karena ia menempuh jalan moderat, yakni negosiasi dengan Inggris, untuk mendapat kemerdekaan, pelajar dan serikat buruh komunis melancarkan pemogokan. Pemerintah menindas perlawanan ini. Hingga terjadilah peristiwa “kamis hitam”, pada 12 Mei 1955, yang menyebabkan 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.

Negosiasi dengan Inggris mengalami jalan buntu. David Marshall mundur. Ia digantikan wakilnya,  Lim Yew Hock, yang jauh lebih moderat. Untuk melanjutkan proses negosiasinya, ia menindas serikat buruh dan organisasi pelajar yang dipengaruhi komunis.

PAP sendiri, yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew, banyak dipengaruhi oleh kubu komunis. Tahun 1956, kaum komunis memegang kontrol atas cabang-cabang PAP dan semua organisasi massa. Kaum Komunis juga menguasai kursi komite eksekutif pusat. Lee Kuan Yew, yang takut ditunggangi komunis, menolak mengambil kepemimpinan PAP.

Pada Agustus 1958, pemerintahan Hock menindas kaum komunis di tubuh PAP. Sebanyak 35 tokoh komunis PAP ditangkap, termasuk 5 orang anggota Komite Eksekutif Pusat PAP. Situasi inilah yang memungkinkan Lee Kuan Yew, yang moderat, berhasil mengambil kembali kontrol terhadap PAP. Tahun 1960, PAP memerintah Singapura.

Di sisi lain, pemerintahan di Malaya, yang dikepalai oleh Tengku Abdul Rahman, seorang yang sangat anti-komunis, sangat takut dengan pengaruh komunis di Singapura. Ia takut pemerintahan Lee Kuan Yew di Singapura disingkirkan komunis. Jadilah Singapura seperti “Kuba” di Asia Tenggara. Karena itu, pada tahun 1961, Ia mengajukan proposal menggabungkan Federasi Malaya, Kalimantan Utara, dan Singapura.

Proposal Tengku Abdul Rahman disetujui oleh Lee Kuan Yew. Hal inilah yang membuat kemarahan faksi kiri PAP, yang kemudian memutuskan membentuk partai baru: Barisan Sosialis. Kendati baru berdiri, Barisan Sosialis berhasil merebut 35 dari 51 cabang PAP. Barisan Sosialis juga mengontrol serikat buruh dan organisasi massa.

Tahun 1962, Lee Kuan Yew menyelenggarakan referendum terkait penggabungan dengan Federasi Malaysia. Barisan Sosialis menyerukan boikot massal. Bahkan, Barisan Sosialis menuding Lee ‘menjual’ Singapura.

Pada saat Soekarno mengumandangkan konfrontasi menentang Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialis, Barisan Sosialis bersama-sama partai-partai progressif di Sabah, Serawak, dan Brunei juga melancarkan penolakan terhadap Federasi Malaysia. Karena sikapnya itu, banyak anggota Barisan Sosialis yang ditangkapi sejak tahun 1963.

Jadi, di Singapura, ketika Harun dan Usman melakukan aksinya, sebagian besar penentang Federasi Malaysia sudah ditindas. Yang berkuasa saat itu adalah PAP, yang sangat moderat dan anti-komunis. Namun demikian, pada 9 Agustus 1965, Lee Kuan Yew mengumumkan kemerdekaan Singapura–lepas dari Federasi Malaysia.

Di Kalimantan Utara, penentangan terhadap kolonialis Inggris juga cukup kuat. Sayang, saya tidak menemukan banyak bacaan soal perjuangan rakyat Kalimantan Utara untuk merdeka.

Hanya saja, pada tahun 1959, berdiri Partai Persatuan Rakyat Serawak (SUPP), yang cenderung beraliran kiri. Partai ini melakukan perjuangan bawah tanah melawan Inggris.

Pada tahun 1961, partai ini berdiri menentang ide Federasi Malaysia. Mereka menuntut hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Kalimantan Utara. Belakangan, partai ini bergeser menjadi kanan dan berafiliasi dengan Barisan Nasional.

Kemudian ada Partai Rakyat Brunei (PRB), yang didirikan tahun 1956, yang memperjuangkan kemerdekaan penuh Brunei dari kolonialisme Inggris. Pada tahun 1961, partai ini juga menentang Federasi Malaysia-nya Inggris. Tahun 1962, sebagai respon terhadap pemaksaan Federasi Malaysia, PRB melancarkan pemberontakan yang dipimpin oleh Azhari. Mereka membentuk sayap militer, yakni Tentera Nasional Kalimantan Utara (TNKU), untuk melawan tentara Malaya dan Inggris.

#4

Sekarang, kita sampai pada posisi perjuangan rakyat Indonesia, yang mewakili kekuatan NEFO, dalam melawan neo-kolonialisme dan imperialisme saat itu.

Sejak awal abad ke-20, perjuangan pembebasan nasional berkobar di Indonesia. Efek dari kebangkitan pembebasan nasional di Indonesia itu turut membangunkan negara-negara tetangganya, terutama Malaya.

Sebagai misal, pemberontakan anti-kolonial tahun 1926/1927 di Jawa dan Sumatera, yang dimotori oleh PKI dan Sarekat Rakyat, juga berefek pada bangkitnya kesadaran anti-kolonial di Malaya. Ibrahim Yaacob, tokoh penting kebangkitan gerakan pembebasan Malaya, mengakui hal tersebut. Dalam famplet berjudul “Sekitar Malaya Merdeka”, ia menulis sebagai berikut:

“Akan tetapi ternjata tekanan politik ekonomi pendja­djah itu, didalam waktu jang singkat telah memberikan kesadaran baru pada orang Melayu, menjebabkan sesu­dah tahun 1925 timbullah bibit-bibit kesadaran nasional di­kalangan masjarakat orang Melayu itu. Selandjutnja ke­sadaran ini bertambah besar sesudah terdjadi Pemberon­takan melawan Belanda di Djawa dan Sumatera tahun 1926. Berita-berita pemberontakan di Indonesia itu dengan diam-diam disambut oleh orang Melayu di Malaya jang satu keturunan darahnja itu dengan sangat gembira, terutama oleh mereka jang masih mempunjai hubungan-hubungan darah langsung dengan suku-suku orang Bugis, Bandjar, Sumatera, Djawa, Sunda, Bowijan dan lain-lainnja itu, bahkan bebe­rapa orang pemimpin pemberontakan dari Indonesia itu jang Iari ke Malaya diberikan perlindungan saudara kan­dung oleh orang-orang Melayu, dari orang-orang pelarian ini ada pula jang bergerak di Malaya memberikan kesadaran nasional melawan pendjadjah diantaranja ialah: Djama­luddin Tamin, Tan Malaka, Budiman, Sutan Djenain, Alimin, Mohamad Arif dan lain-lainnja.”

Tahun 1927, ketika Soekarno mendirikan PNI, pengaruhnya juga sampai di Malaya. Byungkuk Soh dalam artikelnya, Ideals without Heat: Indonesia Raya and the Struggle for Independence in Malaya, 1920-1948, mencatat bagaimana pelajar-pelajar Malaya di Sultan Idris Training College (SITC), termasuk Ibrahim Yaacob, terinspirasi oleh Soekarno dan ajarannya. Tahun 1929, ketika Soekarno ditangkap, pengajar dan pelajar SITC mengirim surat solidaritas untuk Soekarno dan rakyat Indonesia. Beberapa pelajar itu bahkan menjadi anggota PNI dan berlangganan dengan koran partai tersebut, Fikiran Ra’jat.

Puncaknya, ketika Indonesia memproklamirkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945–sering disebut Revolusi Agustus. Api revolusi Agustus juga berkobar di Malaya dan sekitarnya. Ishak Haji Muhammad, salah seorang pimpinan PKMM, dalam sebuah pertemuan di Paya Guntang, Malaka, Maret 1947, menyerukan tiga hal: 1) pemuda Malaya harus bersatu mengikuti contoh pemuda Indonesia; 2) Malaya harus merdeka seperti Indonesia; dan 3) Malaya harus bergabung dengan Indonesia.

Di kalangan kaum pergerakan Indonesia, yang bakar oleh semangat nasionalisme kiri, tidak melihat perjuangan pembebasan Indonesia terpisah dengan perjuangan rakyat di sekitarnya. Kita bisa melihat pandangan Tan Malaka di risalah ‘Massa Aksi”: “Meskipun atas kehendak kita sendiri, kita tidak akan membatasi aksi kita hanya pada kemerdekaan bangsa Indonesia yang terhindar oleh imperialisme Belanda. Pembatasan seperti itu akan segera menyempitkan kita di dalam arti ekonomi, strategi dan politik. Kekuasaan atas Semenanjung Tanah Melayu dengan pusat armada Singapura di dalam tangan imperialisme Inggris bagi kita sebagai satu ‘strategisch Umfasung’ (strategi pengepungan) senantiasa memaksa kita menjauhi medan perjuangan. Umfasung ini dilengkapi dengan Australia putih yang anti kulit berwarna di sebelah selatan.”

Karena itu, bagi Tan Malaka, perjuangan rakyat di Semenanjung Malaya perlu didukung. Ia kemudian mencetuskan ide “Federasi Republik Indonesia”, yang mencakup Semenanjung Malaya dan Philipina. Belakangan, Tan Malaka mengembangkan konsepnya itu melalui Manifesto Jakarta (1945): ASLIA–meliputi Birma, Thailand, Annam, Philipina, Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Sunda kecil dan Australia Panas.

Pada tahun 1950-an, terutama pasca Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, angin anti-kolonialisme yang bertiup dari Indonesia makin kencang. Tidak heran, sejak 1950-an, Inggris mulai melihat revolusi Indonesia sebagai ancaman atas ‘tahta kolonialnya’ di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Apalagi, bersamaan dengan itu, pengaruh komunis di Indonesia juga meningkat pesat.

Tak mengherankan, Inggris terlibat beberapa kali dalam provokasi terhadap Indonesia. Inggris juga membantu para pemberontak sayap kanan, termasuk PRRI/Permesta, di Indonesia. Semua itu untuk membendung pengaruh revolusi Indonesia.

Menurut Bradley Simpson, dosen sejarah di Universitas Princeton, Amerika Serikat, yang banyak meneliti soal peristiwa 1965 di Indonesia, sejak 1950-an, AS dan Inggris sudah berusaha menciptakan rezim anti-komunis yang dipimpin oleh militer di Indonesia. Bahkan, seperti dicatat Brad Simpson, Departemen Luar Negeri Inggris sudah mempertimbangkan untuk ‘memecah Indonesia, bagaimanapun kacau dan tidak stabil akibatnya, hal itu lebih baik ketimbang harus menghadapi negara komunis yang kuat dan mengancam. Untuk melancarkan aksi perang urat-syarafnya, Inggris membentuk ‘director of political welfare against Indonesia [Direktur Perang Politik Melawan Indonesia] yang bermarkas di Singapura.

Menurut memorandum CIA , pada bulan Juni 1962, disebutkan bahwa Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan dan Presiden Amerika Serikat John Kennedy “setuju melikuidasi Presiden Soekarno, tergantung bagaimana situasi dan kesempatan yang tersedia” (Mark Curtis: “Democratic Genocide”).

Makanya, ketika Inggris mendorong proposal Federasi Malaysia di tahun 1961, Soekarno sudah was-was. Namun, karena dibungkus dengan bahasa “dekolonialisasi”, Soekarno awalnya tidak mempersoalkan proposal itu. Namun, ketika rakyat Kalimantan Utara memberontak melawan proposal itu, Soekarno baru sadar, “ini proyek neokolonialisme untuk menjepit Revolusi Indonesia.”

#5

Anggapan Soekarno, bahwa Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme tidaklah muluk-muluk. Secara historis, dari perjuangan rakyat Malaya dan Kalimantan Utara, jelas mereka menolak keberlanjutan kolonialisme Inggris di negerinya.

Di sisi lain, secara geopolitik, pembentukan Federasi Malaysia–yang jelas-jelas anti-komunis dan anti-pembebasan nasional–akan memperkuat jepitan imperialis terhadap Indonesia. Di selatan, Indonesia dijepit oleh Australia. Sedangkan di utara, Indonesia akan dijepit oleh Federasi Malaysia–yang dibelakangnya Inggris dan fakta militer ANZUZ (Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat).

Masalahnya kemudian, apa manfaat politik yang didapat oleh Soekarno dari memelintir ekor Singa (Inggris dan AS) dalam proyek konfrontasi itu?

Di satu sisi, di dalam negeri, sentimen anti-neokolonialisme memang sangat menguat. Poster-poster anti-Malaysia dan Inggris menyebar di kota-kota seperti Jakarta dan Surabaya. Pada tanggal 16 September 1963, demonstrasi besar menerjang kedubes Inggris dan Malaya di Jakarta. Dua hari kemudian, 18 September 1963, demonstrasi besar kembali mengguncang Kedubes Inggris. Kali ini kantor kedutaan Inggris dibakar dan diratakan dengan tanah.

Bersamaan dengan itu, serikat buruh–terutama di bawah PNI dan PKI–telah menyerukan pengambil-alihan perusahaan-perusahan milik Inggris di Indonesia. PKI, yang hanya melihat Inggris sebagai imperialis nomor sekian, justru lebih mengarahkan sasaran propagandanya untuk menimpuk hidung AS. SOBSI–serikat buruh yang dipengaruhi PKI–menyerukan pengambil-alihan perusahaan AS di Indonesia. Sedangkan LEKRA, organisasi kebudayaan yang dekat dengan garis politik PKI, menyerukan pemboikotan semua koran dan film-film buatan imperialis AS.

Di sisi lain, akibat tidak ada perencanaan dan target yang matang, Soekarno kurang memperhitungkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi konfrontasi. Seperti dicatat oleh Kapitsa MS dan Maletin NP dalam “Soekarno: Biografi Politik”, sekitar 80% anggaran belanja negara disedot untuk membiayai konfrontasi. Padahal, anggaran Indonesia saat itu belum sembuh pasca mendanai perjuangan pembebasan Irian Barat dari kolonialis Belanda.

Soekarno sendiri tidak membayangkan konfrontasi itu berjalan seperti perang terbuka. Sebab, Soekarno tahu di belakang Malaysia adalah Inggris dan Fakta Pertahanan ANZUZ. Artinya, Indonesia tidak hanya bertempur dengan serdadu Malaysia, tetapi dengan Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Karena itu, selain menjalankan konfrontasi, Soekarno juga siap duduk di meja perundingan.

Lebih bermasalah lagi, TNI AD tidak sepenuh hati mendukung konfrontasi itu. Jenderal Ahmad Yani, yang saat itu Menteri Panglima AD, justru diduga bekerjasama dengan perusahaan minyak Inggris, Shell. Hal tersebut diungkapkan Haryo Kecik, mantan Panglima Kodam Mulawarman di Kalimantan Timur. Pengakuan serupa juga disampaikan oleh Brigjend Supardjo, yang menjabat Pangkopur IV/Mandau.

Namun, apa yang lebih penting dibahas di sini adalah kesimpulan Pramodya Ananata dan Toer, bahwa Indonesia–terutama Soekarno–telah terpancing provokasi Inggris, dengan menggunakan ketegaran anti kolonialisme-imperialisme-kapitalisme Soekarno untuk menyingkirkan Soekarno sendiri.

Dalam pengantar buku karya Greg Poulgrain, The Genesis of Malaysia Konfrontasi: Brunei and Indonesia, 1945-1965, Pram menulis: “Nampaknya Inggris pandai memilih waktu. Provokasi dilancarkan pada waktu Indonesia baru saja keluar dari tugas Trikora dan dengan sendirinya membutuhkan istirahat. Di samping itu bila Indonesia terkilik oleh provokasinya ia punya alasan menuduh Indonesia mempunyai ambisi teritorial seperti perebutan Irian Barat. Indonesia memang terkilik dan melayani provokasi bersenjata Inggris dengan kekuatan senjata pula.”

Kesimpulan yang hampir sama juga disampaikan oleh Manai Sophiaan dalam bukunya, Kehormatan bagi yang berhak: Bung Karno tidak terlibat G30S/PKI. Di situ ia bilang, “cara mengelola ketegangan akibat pembentukan Federasi Malaysia, akhirnya menggiring Indonesia terjaring dalam perangkap konfrontasi militer yang sudah dipasang oleh Inggris dan Amerika Serikat.”

****

Dari cerita panjang di atas, kita bisa memaknai bahwa perjuangan Usman-Harun adalah koheren dengan cita-cita revolusi Indonesia untuk menghapuskan kolonialisme dan imperialisme. Dia adalah patriot yang telah memenuhi seruan revolusi Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Malaya dan Kalimantan Utara untuk mengusir Inggris.

Yang menuding Usman-Harun sebagai teroris adalah rezim berkuasa di Singapura: People’s Action Party (PAP). Bukan rakyat Singapura secara keseluruhan. PAP sendiri punya sejarah hitam: membantai aktivis mahasiswa dan gerakan buruh yang menolak nafsu PAP memasukkan Singapura dalam Federasi Malaysia.

Namun demikian, saudara-saudara harus hati-hati dengan sentimen nasionalisme yang dilecutkan oleh sejumlah elit dan politisi negeri ini terkait protes Singapura atas penamaan kapal perang Usman-Harun. Harus disadari perbedaan antara konfrontasi yang dilancarkan oleh Soekarno dan seruan konfrontasi yang diisukan sejak jaman Orba hingga sekarang. Kalau di jaman Soekarno, landasannya jelas: untuk melawan proyek kolonialisme. Sementara sejak Orba hingga sekarang: isu konfrontasi lebih banyak berbau ‘konfrontasi bangsa serumpun’ yang dilandasi oleh chauvinisme.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut