Memaknai Kemerdekaan Nasional

Apa jadinya jika sebuah pemerintahan memproduksi perundang-undangan yang merugikan kepentingan nasionalnya sendiri? Pemerintahan tersebut, dalam ukuran apapun, tak pantas disebut sebagai pemerintahan nasional. Mungkin lebih tepat disebut sebagai “pemerintahan boneka”.

Coba kita tengok pemerintahan kita sekarang ini. Sudahkan berbagai produk kebijakan pemerintah, termasuk UU, membela kepentingan nasional? Kita akan menjawab serentak: tidak ada sama sekali! Yang terjadi, banyak sekali produk kebijakan pemerintahan sekarang justru sengaja melanggar kepentingan nasional.

Mari kita urai beberapa diantaranya. Pada tahun 2007, pemerintahan SBY mengesahkan UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Bayangkan, di dalam UU baru modal asing tak lagi dibatasi; boleh 100%.  Sudah begitu, hak guna usaha bisa 94 tahun dan, jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Yang lebih menikam kepentingan nasional lagi: UU tidak tidak lagi menganut nasionalisme ekonomi dan tidak ada pembedaan antara kapital asing dan dalam negeri.

Apa yang terjadi? Modal asing merajalela dan makin menggurita. Modal asing mengusai kekayaan alam nasional di sektor migas (85-90%),  kekayaan batubara (75%),  mineral (89%), perkebunan (50%), dan lain-lain. Kapital asing juga mulai menggenggam perbankan nasional (50,660%),  pasar modal (60-70%), dan lain-lain.

Di bidang perdagangan, Indonesia juga sudah tak berdaulat. Sejak menjadi budak Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia tak lagi punya politik untuk melindungi pasar dan produk dalam negerinya. Satu persatu komoditi produksi rakyat Indonesia, terutama pangan, tersungkur. Indonesia pun dipaksa menjadi negara “pengimpor” pangan.

Akibat lainnya, kita makin tersudut oleh produk dan jasa asing: buah-buahan, makanan, pakaian, komputer, alat telekomunikasi, perabot rumah tangga, peralatan mandi, kendaraan, mainan anak-anak, dan lain-lain.

Masih banyak produk UU lainnya yang merugikan kepentingan nasional; UU nomor 22 tahun 2011 tentang migas, UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, UU nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, UU Nomor18/2004 tentang Perkebunan, UU No.19/2004 tentang Kehutanan, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran, UU perbankan No. 10 Tahun 1998 (diperbaharui tahun 2009), UU Badan Penyelenggara Jaminan sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU perguruan tinggi, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No 38 Tahun 2008 tentang pengesahan piagam ASEAN, UU perdagangan, UU kawasan ekonomi khusus (KEK), dan masih banyak lagi.

Kabarnya lagi, banyak UU itu disusun atas kepentingan—atau bahasa kasarnya “pesanan”—dari pihak asing. Satu contoh, misalnya, adalah UU migas, yang kabarnya disusun sesuai instruksi  Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Barangkali ada banyak UU lainnya yang dibuat oleh desakan serupa.

Konon, gara-gara kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang tak berdaulat itu, sekitar 90% kekayaan nasional kita terus mengalir keluar. Gara-gara kebijakan itu, negara kita terus-menerus terbebani hutang yang tak tahu kapan bisa terbayar. Ironisnya, negara yang kaya-raya ini terus-menerus mengalami defisit anggaran. Dan, pada saat itu, rakyatlah yang dipaksa membayar defisit itu dengan berbagai jenis pajak dan penghapusan subsidi.

Lantas, apa sih makna kemerdekaan itu? Kata Bung Karno, kemerdekaan yang nyata berarti kebebasan untuk merdeka. Artinya, sebuah pemerintahan merdeka harus punya kebebasan untuk menentukan politik nasionalnya sendiri, tanpa dirintangi atau dihalangi-halangi oleh tekanan-tekanan atau campur-tangan luar. Pendek kata, sebuah negara merdeka berarti punya kebebasan untuk menyelenggarakan urusan politik, ekonomi, dan sosial-budaya sesuai dengan konsepsi nasionalnya sendiri.

Sebuah negara tidak bisa dikatakan merdeka, kata Bung Karno, kalau kebijakan ekonominya membiarkan kekayaan dari hasil-hasil buminya mengalir ke peti-peti kekayaan perusahaan-perusahaan raksasa kapitalis dunia. Sebuah negara tidak bisa dikatakan merdeka jikalau berbagai kebijakan politiknya didiktekan oleh tekanan atau kepentingan dari luar.

Situasi demikian, kata Bung Karno, menjelaskan bahwa praktek kolonialisme di lapangan ekonomi belumlah menyingkir. Artinya, ekonomi kita belumlah merdeka sehingga tak bisa digunakan untuk memakmurkan rakyat sendiri.

Padahal, seperti anda ketahui, kita punya konstitusi: UUD 1945. Di lapangan ekonomi, misalnya, ada ketentuan pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan kedaulatan rakyat atas sumber daya ekonomi dan kekayaan alam. Juga, di dalam ketentuan itu, ada penegasan bahwa semuanya itu harus diarahkan pada “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut