Memahami Kebijakan Afirmatif di Indonesia

Kebijakan afirmatif awalnya untuk mengoreksi adanya ketimpangan sosial, ketika ada kelompok yang masih termarginal, terpinggirkan, sehingga memerlukan sebuah kebijakan yang bersifat temporer untuk mengoreksi ketimpangan itu.

Dalam konteks pemilu, ketimpangan yang dikoreksi adalah proses pencalonannya, bukan pada hasil suaranya. Keterwakilan afirmatif yang ditujukan untuk mengoreksi ketimpangan terus mengalami penguatan dalam rumusan aturan. Alih-alih meningkatkan keterwakilan perempuan, trend-nya justru menurun di DPR-RI dan DPR Provinsi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anna Margret Lumban Gaol, Ketua Cakra Wikara Indonesia dalam sebuah diskusi bertema “Dinamika Keterwakilan Perempuan dalam Perpolitikan Indonesia: Perkembangan Terkini dan Proyeksi di Masa yang akan Datang” yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Australia Jakarta pada Selasa, 5 Juni 2018.

Gambaran ini terlihat dari jumlah perolehan suara perempuan di Pemilu 2014 yang cenderung turun dibandingkan Pemilu 2009, dimana perolehan suara perempuan 17,86 % pada Pemilu 2009 menjadi 17,32 % pada Pemilu 2014. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya jumlah Aleg perempuan DPR-RI dari 101 pada tahun 2009 menjadi 97 pada Pemilu 2014.

Berbeda kondisi dengan di DPR-RI, jumlah Aleg perempuan di DPR Kabupaten/Kota justru meningkat. Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, angka keterpilihan perempuan kurang dari 30 % dengan sebaran hanya di 18 dari 77 Daerah Pemilihan (Dapil). Kedua, semua DPRD Provinsi ada anggota perempuan dengan jumlah tertinggi di DPRD Sulawesi Utara (31 %, 14 dari 45). Ketiga, hanya 20 DPRD Kabupaten/kota dengan anggota perempuan mencapai 30 % atau lebih, tertinggi di DPRD Kota Minahasa, Sulut (42,86 %, 15 dari 35).

Kebijakan afirmatif adalah sebuah instrumen kebijakan yang dirancang sebagai aturan sementara untuk meningkatkan partisipasi dan menguatkan representasi perempuan dalam jabatan-jabatan politik, misalnya dalam lembaga legislatif, partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu.

Dalam konteks politik elektoral di Indonesia, implementasi kebijakan afirmasi untuk lembaga legislatif dan kepengurusan partai politik sangat bergantung pada kemauan/inisiatif partai politik untuk memberdayakan kader perempuannya.

Dari tahun ke tahun, terlihat adanya komitmen partai politik untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Sehingga terlihat bahwa pada Pemilu 2009 masih ada tiga partai (Geringra, PAN dan PPP) yang belum mencapai angka 30 persen. Namun di Pemilu 2014 seluruh partai sudah mencapai kuota.

Anna Margret mengapresiasi partai Nasdem yang pada Pemilu 2014 lalu menempatkan jumlah caleg perempuan terbanyak dengan jumlah 226 orang atau mencapai angka keterwakilan 40,43 %. Sebaliknya, PKS menempati jumlah caleg perempuan terendah dengan jumlah 191 orang dengan angka keterwakilan 38,82 %. Catatan kritis diberikan kepada PDI Perjuangan yang Ketua Umumnya Perempuan namun justru angka keterwakilannya rendah, yaitu hanya 35,71 %.

Secara nasional, data hasil perolehan suara sah pada Pemilu 2014 adalah 124.972.491 suara yang kemudian terdistribusi pada caleg laki-laki sebesar 76,69 % dan caleg perempuan 23,31%. (Data rekapitulasi suara KPU RI, 9 Mei 2014).

Dalam peningkatan keterwakilan politik perempuan (di legislatif), kebijakan afirmatif berperan instrumental sementara partai politik berperan vital karena menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan afirmatif. Selama ini upaya penguatan dilakukan pada rumusan aturan kebijakan afirmatif namun abai terhadap upaya reformasi internal partai.

Alih-alih digunakan sebagai instrument untuk memperkuat keterwakilan perempuan, kebijakan afirmatif digunakan partai semata untuk pemenuhan aturan administratif bahkan untuk memenuhi kepentingan politik oligarki. Sehingga, setelah terpilih banyak aleg perempuan mengaku menerima dukungan yang minim dari partai politik, contohnya sulit untuk menduduki posisi-posisi strategis di parlemen atau ditempatkan di komisi yang mengurusi “isu tradisional perempuan.”

Atas beberapa situasi dan paradoks yang terjadi dalam kebijakan afirmatif, maka Anna Margret mendesak perlunya reformasi di tubuh internal partai, terutama kaderisasi dan rekruitmen caleg. Ini merupakan bagian dari upaya mendorong demokrasi internal partai untuk memastikan proses rekrutmen yang transparan dengan mengumumkan kriteria seleksi calon.

Implementasi kebijakan afirmatif untuk perempuan oleh partai politik, menurutnya, harus tunduk pada prinsip untuk memperkuat dan memperluas basis rekrutmen perempuan. Kemudian, basis keterpilihan caleg harus dikembalikan pada prinsip representasi politik yakni sebagai upaya menghadirkan kembali kepentingan rakyat seluas-luasnya di parlemen, dan bukan sebagai perpanjangan tangan elit ekonomi, pejabat politik maupun petinggi partai politik.

Terakhir, perempuan dalam kepengurusan partai lebih berpeluang untuk dicalonkan pada posisi lebih tinggi dalam daftar calon. Semakin tinggi posisi dalam daftar calon, semakin besar peluangnya untuk meraih suara lebih banyak. Oleh karena itu penting untuk menambah jumlah perempuan sebagai pengurus partai. (*)

SITI RUBAIDAH

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut