Melawan Lupa

Mulai hari selasa 28 September 2010 kemarin, sampai 4 Oktober 2010, sejumlah kalangan dari organisasi massa, LSM, dan seniman mengadakan rangkaian kegiatan bertemakan Pekan Melawan Lupa. Kegiatan ini dilangsungkan di berbagai tempat di Jakarta, untuk mengingkatkan kita semua pada berbagai tragedi kemanusiaan di Indonesia sejak “kudeta merangkak” oleh Soeharto di tahun 1965 sampai penculikan aktivis tahun 1998. Tragedi-tragedi tersebut terjadi di dalam iklim perjuangan, baik saat melawan imperialisme (neokolonialisme) maupun melawan kediktatoran militer—yang juga menjadi kepanjangan tangan (komprador) imperialis.

Keadaan sebelum Gerakan 30 September 1965 menunjukkan gelombang pasang revolusioner dalam kepemimpinan Bung Karno; yang di satu sisi berjuang menghadapi imperialisme Barat, dan di sisi lain berjuang mendirikan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan mandiri. Namun setelah tanggal tersebut jutaan orang pengurus dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau pendukung Bung Karno dibunuh secara terencana dan terorganisir. Ratusan ribu lainnya dipenjarakan dan dibuang tanpa pengadilan. Jutaan orang menanggung stigma PKI sebagai pendosa atau “pengkhianat bangsa” sehingga harus hidup terkucil dari masyarakat. Bahkan Bung Karno dikenakan tahanan rumah sampai wafatnya tahun 1971. Inilah kontra-revolusi oleh militer (khususnya faksi dalam AD), yang sekaligus membawa masuk dan mengawal beroperasinya modal Barat lewat kroninya.

Perjuangan membuka ruang demokrasi, atau ruang bagi kelahiran kembali ide-ide dan gerakan revolusioner, tak lain merupakan kelanjutan perjuangan menghadapi sistem penindasan yang dibangun pasca kudeta merangkak. Sistem yang menjadikan rakyat Indonesia sebagai kuli di negeri sendiri dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Tak luput, perjuangan melawan kekuasaan rezim Soeharto yang berpuncak di tahun 1998 menuntut pengorbanan dari Putra-Putri terbaik bangsa ini oleh tangan brutal yang sama.

Banyak di antara rakyat Indonesia yang sempat menjadi saksi atau mengalami sendiri kekejaman massal yang terjadi tahun 1965-1966 dan kekejaman lain sesudahnya oleh aparatus yang sama. Narasi-narasi baru pun terus lahir untuk menjernihkan pengetahuan kita tentang berbagai kejadian di waktu itu. Namun, dari pihak penguasa selalu menutup-nutupi kejadian sebenarnya, dan sekaligus memutarbalikkan fakta selama turun temurun. Permintaan maaf yang disampaikan (Almarhum) KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap korban dan keluarga tragedi 1965 harus dibayar mahal dengan kejatuhannya. Buku-buku yang coba mengungkap narasi yang berbeda seputar tragedi ini (yang tidak sejalan dengan propaganda penguasa) dilarang dengan beragam cara. Sekolah-sekolah hanya mengajarkan satu versi sejarah yang sempit dan sarat manipulasi.

Kami tidak ingin generasi sekarang maupun yang akan datang dibutakan oleh pelajaran sejarah yang salah dan bohong. Oleh karena itu wajiblah kami mendukung segala upaya mengungkap kejahatan di masa lalu, yang juga merupakan bagian dari upaya mengungkap keadaan bangsa ini sekarang dari sudut pandang sejarah. Pembakaran buku-buku sejarah yang isinya tidak sesuai dengan kehendak rezim merupakan tindakan biadab yang harus dikecam oleh seluruh rakyat yang masih mencintai bangsa ini. Sejalan dengan itu, kami kembali menuntut dibentuknya pengadilan HAM ad hoc sebagaimana yang direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak setahun lalu.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • A.Susi

    Secara jujur sebenarnya tidak “Lupa”, tetapi tidak “Berani”, katakanlah demikian.

    Salute untuk redaksi editorial yang sudah “mengingatkan” kepada mereka2 yang “lupa”, bahwa zaman itu pernah ada dan masih ada sampai sekarang.