Media Melawan Rejim Yang Alergi Kritik

Setelah sebelumnya bersikap reaksioner saat menanggapi kritikan tokoh agama, sekretaris kabinet Dipo Alam kembali bertindak reaksioner menanggapi media massa yang mengeritik pemerintah. Kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (21/2/2011), mantan aktivis mahasiswa itu menyatakan bahwa pihaknya akan memerintahkan sekjend dan humas sejumlah lembaga negara untuk memboikot media yang terus-menerus mengeritik pemerintah.

Ini bukan pertama-kalinya pemerintah bersikap reaksioner dalam menanggapi kritik, tetapi sudah terjadi berulang kali. Sebut saja ketika pemerintah dikritik soal korupsi dan diancam demo besar-besaran, maka rejim SBY-Budiono segera menuding kritik itu telah “ditunggangi”. Begitu pula ketika demonstrasi mengguncang di 100 hari pertama pemerintahannya, rejim boneka imperialisme AS ini menuding aksi tersebut hendak “menggulingkannya”.

Kali ini sikap reaksioner pemerintah diarahkan kepada media massa, terutama sekali media massa yang kritis terhadap pemerintah. Dipo Alam telah menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah untuk memboikot media-media kritis, baik dalam hal pemberian iklan maupun pemberian narasumber.

Sekarang ini, di tengah masyarakat yang mengalami depolitisasi dan alergi terhadap partai politik, media telah mengambil peranan yang sangat penting dalam mengartikulasikan keresahan rakyat. Ini dapat dilihat dari sebuah survey yang pernah dilakukan oleh lembaga Partisipasi Indonesia (PI), yang menemukan bahwa media massa menempati tempat pertama sebagai institusi yang dipercaya rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Karena itulah posisi kritis media menjadi sangat penting.

Meskipun pernyataan Dipo Alam tidak secara eksplisit menyebut pelarangan terhadap kritisisme media, tetapi penjelasannya menyiratkan ketidaksukaan pemerintah terhadap segala bentuk kritik.

Dalih yang dipergunakan Dipo Alam pun sangat pro-kapital asing, yakni kenyamanan investasi. Hal ini menjelaskan kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa “rejim SBY-Budiono ini memang pelayan atau boneka imperialisme di Indonesia”. Hal ini sebenarnya sangat terang-benderang seperti matahari: dominasi kepemilikan asing semakin dominan terhadap ekonomi nasional, pasar di dalam negeri dikuasai asing, dan kapital yang dominan adalah kapital asing.

Sejauh ini kritisisme media mainstream masihlah dalam batas-batas yang bisa ditoleransi oleh imperialisme, belum ada media mainstream yang memilih berhadap-hadapan dengan kepentingan imperialisme di Indonesia. Dalam beberapa hal, ada ketergantungan media maisntream terhadap iklan dari pemerintah dan korporasi asing. Belum lagi, misalnya, ada istilah “siram” untuk jurnalis yang diposkan di kantor-kantor pemerintah.

Oleh karena itu, jika media kritis hendak serius berjuang untuk kepentingan nasional melawan imperialisme, maka ketergantungan mereka terhadap iklan pemerintah dan korporasi asing harus dikurangi, bahkan jika perlu sebaiknya diputus sama sekali.

Dengan melihat kenyataan penjajahan asing yang kian terang di depan mata, dan juga tugas historis pers dalam perjuangan nasional Indonesia sebagai alatnya kaum pergerakan, maka sudah semestinya kita berteriak lantang menjawab seruan boikot Dipo Alam itu: “bahwa boikot pemerintah itu tidak akan menghilangkan apapun, kecuali mental menjilat dan mengemis. Justru karena itulah maka kami akan semakin bermartabat dan memiliki harga diri di hadapan rakyat Indonesia yang sedang hebat-hebatnya melawan imperialisme!

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut