Matinya Seorang Petani

Konflik agraria di Indonesia kembali memakan korban jiwa. Kali ini menimpa petani bernama Puji (50 tahun), warga Suku Anak Dalam (SAD) di desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari, yang sedang berkonflik dengan PT. Asiatic Persada.

Puji menjadi korban kebrutalan aparat TNI dan security PT. Asiatic Persada. Ia dipukuli dan disiksa hingga sekarat. Saat menghembuskan nafasnya yang terakhir, tangannya masih terborgol dan kedua kakinya terikat. Ironis memang, di negeri yang disanjung-sanjung sebagai negeri agraris ini, yang 270-an perut rakyatnya bergantung pada beras, nyawa petani justru sangat murah.

Itu bukan pernyataan muluk-muluk. Tahun lalu, berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah petani yang menjadi korban jiwa dalam kasus konflik agraria sebanyak 21 orang. Kemudian, di tahun yang sama, konflik agraria juga menyebabkan 30 orang petani tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan, dan 239 ditangkap oleh aparat kepolisian.

Ironisnya lagi, sebagian besar kasus penembakan dan kekerasan terhadap petani itu dilakukan oleh aparatus keamanan resmi negara, yakni TNI dan Polri (Brimob). Sisanya dilakukan oleh security atau petugas keamanan perusahaan dan preman bayaran.

Kenyataan di atas memang menyakitkan. Sebagai aparat keamanan negara, TNI dan Polri seharusnya menjadi pelindung rakyat [amanat pembukaan UUD 1945: .. membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia]. Tetapi, pada kenyatannya, mereka justru menjadi ‘centeng’ perusahaan untuk melabrak kepentingan petani. Lebih parah lagi, kebanyakan perusahan yang ‘dibela’ oleh TNI/Polri itu adalah perusahaan asing, termasuk PT. Asiatic Persada, yang juga anak perusahaan Wilmar Group (Malaysia/Singapura).

Maraknya konflik agraria, juga berbagai bentuk kekerasan yang menyertainya, adalah produk dari kebijakan ekonomi-politik yang diterapkan oleh rezim berkuasa saat ini. Kalau ditelisik data konflik agraria per tahun, ada korelasi langsung antara meningkatnya liberalisasi ekonomi, termasuk di sektor agraria, dengan peningkatan jumlah konflik agraria.

Penjelasannya tidak rumit. Ekspansi kapital, terutama yang berbasiskan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), membutuhkan tanah dan akses terhadap ruang wilayah/teritori yang mengandung kekayaan alam (mineral, minyak, gas, batubara, dll). Artinya, mereka perlu menyingkirkan petani atau penduduk yang mendiami tanah atau wilayah tersebut.

Inilah yang memicu konflik agraria meletus dan meluas di mana-mana. Berdasarkan catatan KPA, pada tahun 2012, ada 198 kasus konflik agraria di seluruh Indonesia. Kemudian, pada tahun 2013 lalu, jumlah melonjak tinggi hingga 369 kasus konflik. Dalam lima tahun terakhir, yakni 2009-2013, jumlah konflik agraria melonjak  314% atau 3 (tiga) kali lipat.

Masalahnya, dalam situasi ekonomi yang kian liberal itu, negara turut mengalami deformasi. Jika sebelumnya negara diposisikan seolah-olah ‘netral’, maka sekarang negara terang-terangan menjadi instrumen untuk menjaga untuk menjamin hak milik pribadi, perdagangan bebas, kebebasan berinvestasi, dan segala hal yang menjamin keberlangsungan proses akumulasi kapital. Di sini, negara terang-terangan memihak kepentingan masyarakat bisnis alias borjuis.  Jangan heran, pemerintah getol menyerukan mutlaknya menjaga “iklim investasi yang kondusif”.

Dalam konteks menjaga “iklim investasi yang kondusif” itulah aparat keamanan negara, yakni TNI dan Polri, dikerahkan untuk menjaga dan mengamankan aset dan kepentingan bisnis. Dan, supaya tindakan terlihat ‘konstitusional’,  maka diciptakanlah berbagai regulasi sebagai payung hukumnya. Sebut saja: Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013 tentang penanggulangan keamanan di dalam negeri.

Dalam kasus konflik antara SAD dengan PT. Asiatic Persada, pihak pemerintah Daerah Batanghari—yang tergabung dalam Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Wilayah Kabupaten Batanghari—menggunakan inpres tersebut untuk mengamankan kepentingan bisnis PT. Asiatic Persada. Inpres inilah yang dipakai oleh Timdu Batanghari untuk mengerahkan ribuan aparat TNI dan Brimob untuk menggusur dan mengusir paksa ribuan warga Suku Anak Dalam dari pemukiman dan tanahnya pada tanggal 7 Desember 2013 lalu.

Situasi ini sebetulnya berbahaya. Negara yang kita cita-citakan, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 [suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial], kini berubah menjadi negara penyedia administratur dan ‘centeng’ bagi perusahaan asing.

Catatan: Judul editorial ini diambil dari judul puisi Agam Wispi berjudul ‘Matinja Seorang Petani’ (1960), yang merespon merespon matinya petani Boyolali: Latini, Djumeri, Sonomiredjo, dan Partodikromo.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • yuswery

    konflik pertanahan indonesia adalah pencerminan dan bukti dari kegagalan pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat indonesia dalam kedaulatan hidup dan masa depan artinya indonesia terus mengalami penjajahan sepanjang massa, akibat tata kelola negara yang ambaradurrr

  • Muhajir Pemulung

    Bung, salam kenal. Kalau tidak salah, keterangan di akhir tulisan ini tidak benar. Pusisi Agam Wispi Matinya Seorang Petani dibuat ketika terjadi kasus pembantaian petani di Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Utara, pada tahun 1953. Terima kasih… 🙂