Masalah Perfilman Nasional dan Asing

Sejak Januari 2011 ini pemerintah, melalui Dirjen Pajak, menaikkan pajak impor film asing. Menanggapi keputusan ini, Motion Picture Association (MPA), selaku produsen film Amerika Serikat mengancam akan menghentikan perederan film Hollywood di seluruh bioskop di Indonesia. Langkah yang sama konon akan dilakukan importir film India dan Mandarin. Sementara Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, mengatakan bahwa kenaikan pajak tersebut untuk mendorong maju film nasional.

Terhadap keputusan pemerintah ini, kalangan perfilman Indonesia masih terbagi pada sikap yang berbeda. Sebagian kalangan menganggap langkah ini dapat mematikan bioskop-bioskop yang ada, berhubung dua pertiga jumlah film yang diputar di bioskop-bioskop adalah film asing. Produksi film nasional masih sangat terbatas, dan yang berkualitas masih sangat sangat terbatas. Sedangkan sebagian kalangan lainnya mendukung kenaikan pajak tersebut, berhubung sebelumnya pajak terhadap film nasional jauh lebih tinggi dibanding pajak terhadap film asing.

Dalam masalah ini terkandung dua aspek perfilman Indonesia yang saling berhubungan, yaitu film sebagai industri dan film sebagai produk budaya. Bila melihat film sebagai industri, maka pertimbangan-pertimbangan yang digunakan berkorelasi dengan persoalan biaya produksi, biaya pemasaran, dan lain-lain, sampai keuntungan (laba) yang diperoleh dari kegiatan perfilman. Sedangkan bila melihat film sebagai produk budaya, maka pertimbangannya adalah misi film dalam membangun karakter bangsa (nation and character building).

Melihat film sebagai produk budaya, dalam hemat kami, harus menjadi pertimbangan utama. Dominasi dua pertiga film asing di bioskop Indonesia menunjukkan bahwa film Indonesia belum menjadi tuan di negeri sendiri. Meski tidak selamanya buruk, film asing dari Hollywood sering membawa misi politik-budaya untuk mempropagandakan keunggulan Barat terhadap bangsa-bangsa lain. Untuk itu keberpihakan terhadap produk film nasional memang sangat diperlukan. Namun, apakah itu berarti langkah pemerintah menaikkan pajak film asing merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan karakter bangsa? Tidak ada kejelasan tentang ini. Bahkan dari sudut pandang lain justru penghancuran karakter bangsalah yang sedang terjadi.

Pertama, keputusan Dirjen pajak ini lebih didasarkan atas pertimbangan ekonomi yaitu meningkatkan pemerasan negara terhadap rakyat melalui pajak, dibandingkan pertimbangan budaya. Beberapa tahun terakhir pemerintah mengencangkan cekikan pajak terhadap berbagai sektor kehidupan ekonomi, sehingga menyulitkan rakyat banyak. Kedua, meskipun menjadi beban, persoalan pajak perfilman hanya salah satu elemen dari permasalahan perfilman nasional yang kompleks. Keberpihakan terhadap upaya membangun karakter bangsa harus dibuktikan melalui peningkatan kualiatas film nasional, baik dari segi teknik maupun isian. Seperti diketahui, film-film Indonesia masih didominasi oleh tema-tema kekonyolan, horor, sadisme, birahi, cengeng, dan mistik. Ketiga, akses terhadap film sebagai produk budaya masih terbatas pada kalangan kelas menengah ke atas. Hal ini berkorelasi dengan jumlah bioskop yang sampai sekarang baru menyediakan 500 layar. Keterbatasan akses di satu sisi, dan kondisi kemiskinan di sisi lain, telah menyuburkan praktek pembajakan dan banyak konsumen yang memilih produk VCD bajakan karena lebih murah.

Tentunya kita tidak ingin menutup diri sama sekali dari film asing, karena terdapat aspek pembelajaran yang bisa diambil dari film asing. Dalam hal isian (content) dapat disebutkan film-film dokumenter karya Oliver Stone, Michael Moore, dan John Pilger. Atau juga film-film Tiongkok yang menggambarkan semangat perjuangan bangsa mereka melawan berbagai bentuk penjajahan. Namun perhatian terhadap film nasional harus tetap diprioritaskan dalam rangka membangun karakter nasional seperti disebutkan tadi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut