Mahasiswa Lampung Tuntut UMP Sesuai Dengan 100% KHL

Sedikitnya 30 mahasiswa Lampung menggelar aksi massa di Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/11). Mereka menuntut agar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun 2012  sesuai dengan 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Mahasiswa memulai aksinya dari depan hote Sheraton Lampung dan kemudian berbaris menuju kantor Gubernur dengan menenteng spanduk bertuliskan “Gubernur Mana Janjimu? Upah Harus 100% KHL!”

“Kami khawatir UMP yang diputuskan Gubernur terlalu kecil. Apalagi jika tidak sesuai dengan KHL, kaum buruh akan makin miskin dan sengsara,” ujar Saddam selaku koordinator lapangan aksi mahasiswa itu.

Menjelang penetapan UMP 2012, berbagai kelompok pergerakan dan serikat buruh kelihatannya belum melakukan respon. Mahasiswa pun khawatir kevakuman respon gerakan akan berimbas pada putusan UMP yang sangat kecil.

“Gubernur harus berpegang pada janjinya. Beberapa hari lalu ia bilang UMP harus sesuai dengan 100% KHL. Tetapi selama empat tahun terakhir upah selalu berada jauh di bawah KHL,” kata Isnan Subkhi, ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung, senin, 14 November 2011.

Menurutnya, penetapan upah layak harus berupa penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan pasal 28 UUD 1945, bukan sekedar agar mereka subsisten. “Selama ini besaran upah sangat tidak manusiawai. Terkadang KHL dipatok pada biaya kebutuhan paling minimum, sehingga upah hanya cukup bagi pekerja subsisten,” tegasnya.

Menurut mahasiswa, selama ini UMP provinsi Lampung masih sangat rendah, bahkan termasuk terendah di pulau Sumatera setelah Jambi dan Bengkulu. Hal ini sangat dikeluhkan oleh mahasiswa karena Lampung justru memiliki industri lebih banyak dan biaya kebutuhan hidup cukup tinggi.

Dalam aksi itu, mahasiswa berhadapan dengan pagar betis pasukan Satpol PP yang menghalangi mahasiswa memasuki halaman kantor Gubernur. Tetapi mahasiswa bersikeras bahwa mereka harus bertemu Gubernur.

Lalu, ada kabar bahwa Gubernur dan Sekda sedang tidak berada di tempat. Mendengar informasi tersebut, mahasiswa pun menolak berdialog dengan bawahan-bawahan gubernur yang tidak bisa mengambil keputusan dan memilih untuk mengakhiri aksinya.

Aksi ini merupakan gabungan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut