Long March 1000 km Dan Langkah Maju Gerakan Tani

Derap langkah imperialisme di Indonesia makin bergemuruh. Sektor pertanian, yang menghidupi sekitar 44% rakyat Indonesia, telah diterjangnya. Ini membawa malapetaka yang begitu mengerikan: 64% orang miskin tinggal di daerah pedesaan.

Imperialisme sedang mengobrak-abrik sektor pertanian. Proyek ini dijalankan melalui dua jalan utama. Pertama, penghancuran produksi pertanian lokal melalui kebijakan liberalisasi impor dan penghapusan subsidi. Kedua, privatisasi tanah secara massif untuk kebutuhan korporasi.

Keadaan itu memicu apa yang disebut de-peasantization, yakni fenomena petani atau rumah tangga petani telah kehilangan kapasitas mereka sebagai produsen atau unit ekonomi. Akibatnya, pekerjaan sebagai petani tidak lagi sanggup menghidupi rakyat di pedesaan. Mereka kemudian beralih menjadi pekerja informal di perkotaan atau buruh migrant di luar negeri.

Ini membawa konsekuensi sangat buruk: produksi pangan Indonesia makin anjlok. Dan, seiring dengan proses itu, Indonesia makin kehilangan kemampuannya untuk melakukan swasembada pangan. Akibatnya, Indonesia pun makin bergantung pada impor pangan. Saat ini, impor kebutuhan pangan Indonesia mencapai 65-80% dari total kebutuhan nasional.

Konflik Agraria

Salah satu wujud imperialisme di sektor agraria adalah praktek privatisasi tanah yang makin massif. Di sini, proses penguasaan dan pemanfaatan tanah makin terkonsentrasi dan tersentralisasi di tangan korporasi. Ini membawa konsekuensi lanjutan: ketimpangan kepemilikan lahan. (lihat ulasan berdikari online). Fungsi sosial tanah pun dihilangkan. Dalam banyak kasus, fungsi tanah semakin mengarah pada proses akumulasi keuntungan.

Namun, dapat disimpulkan, bahwa hampir semua proses pengalihan kepemilikan tanah dari rakyat ke tangan segelintir korporasi itu melalui proses perampasan dan kekerasan—Karl Marx menyebut proses ini sebagai bentuk akumulasi primitif, sesuatu yang mestinya hanya terjadi di masa kapitalisme awal.

Akibatnya, konflik agraria pun meletus di berbagai daerah. Catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) pada tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat 163 konflik agraria di seluruh Indonesia, yang melibatkan 69.975 keluarga petani. Dan sedikitnya 22 nyawa petani melayang akibat konflik tersebut. Belum lagi, ada ribuan petani mengalami “kriminalisasi” di seluruh Indonesia.

Perlawanan Petani Jambi

Catatan KPA menyebutkan, dalam hal jumlah konflik agraria, provinsi Jambi masuk kategori lima besar di Indonesia. Banyak diantara konflik agraria itu sudah berlangsung sejak lama.

Konflik agraria yang menimpa Suku Anak Dalam (SAD) 113, misalnya, sudah terjadi sejak tahun 1986. Saat itu, PT. Bangun Desa Utama (BDU), yang mendapat ijin Hak Guna Usaha (HGU), langsung merampas tanah adat milik SAD dan menghancurkan pemukiman mereka.

Begitu juga dengan konflik agraria yang menimpa petani Kunangan Jaya II (Batanghari) dan Mekar Jaya (Sarolangun). Kehidupan petani Kunangan Jaya mulai terusik ketika PT. Asialog mendapat ijin HPH untuk mengelola hutan seluas 72.000 ha di kawasan tersebut. Ironisnya, begitu ijin HPH PT. Asialog berakhir, datang lagi perusahaan lain, yakni PT. Agro Nusa Alam Sejahtera dan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), melanjutkan praktek perampasan lahan rakyat di kawasan itu.

Sedangkan petani Mekar Jaya, Kabupaten Sarolangun, harus berjibaku melawan dua perusahaan sekaligus, yakni PT. Agronusa Alam Sejahtera dan PT. Wanakasita Nusantara, yang hendak merampas lahan milik mereka. Tak hanya itu, pemukiman warga Mekar Jaya juga terancam digusur oleh perusahaan tersebut.

Perjuangan petani sudah berlangsung panjang. Berbagai metode sudah mereka lakukan, seperti penghadangan eskavator, aksi pendudukan, aksi massa ke kantor pemerintah, dan lain-lain. Bahkan, menurut pengakuan petani, kalau bukan karena intervensi PRD dan STN yang mengajari mereka metode perjuangan yang terorganisir, mungkin petani sudah membakar semua eskavator dan peralatan perusahaan.

Sayang, sekalipun petani sudah menggunakan segala macam cara untuk bersuara, tetapi pemerintah tetap saja tutup telinga. Petani Jambi dari tiga tempat itu–SAD 113, Kunangan Jaya II (Batanghari), dan Mekar Jaya (Sarolangun)—sudah dua kali datang ke Jakarta. Pada kedatangan pertama bulan Desember 2011 lalu, petani melakukan aksi pendudukan selama hampir sebulan di depan gedung DPR-RI. Lalu, kedatangan kedua pada pertengahan November lalu, petani menggelar aksi pendudukan di depan kantor Kemenhut RI.

Apa respon pemerintah terhadap aksi-aksi tersebut? Pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kehutanan RI, sama sekali tidak memperlihatkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan petani. Yang terjadi, ketika petani sudah sebulan penuh menginap di depan Kemenhut menagih komitmen Menhut, eh, si Menhut Zulkifli Hasan malah ikut Gangnam Style di Bunderan HI.

Dukungan media, khususnya media mainstream, juga hampir tidak ada terhadap perjuangan petani ini. Media mainstream, khususnya Televisi, hampir tidak pernah mewartakan perjuangan petani. Mereka lebih senang membodohi rakyat dengan tayangan pembodohan, seperti Sinetron, ketimbang mengangkat penderitaan rakyat ke permukaan.

Aksi Long March 1000 km (Jambi-Jakarta)

Dengan berbagai latar-belakang di atas, petani Jambi dari tiga tempat itu (SAD, Kunangan Jaya II, dan Mekar Jaya) memutuskan untuk menggelar aksi jalan kaki (long march) dari Jambi (kampung halaman mereka) ke Jakarta.

Aksi long march ini akan menempuh jarak kurang lebih 1000 km, melintasi paling kurang 20-an kabupaten/kota, lima provinsi (Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, dan DKI Jakarta), dan menyebrangi selat Sunda. Dan, karena dilakukan di bulan Desember-Januari, maka aksi petani ini pun harus menerobos hujan deras yang berlangsung hampir tiap hari.

Menurut perkiraan, aksi long march itu akan memakan waktu paling sedikit satu bulan. Artinya, kalau tak ada halangan, para petani baru akan sampai di Jakarta bulan Januari tahun 2013 mendatang. Dan, aksi itu akan berakhir di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Dengan demikian, aksi long march petani Jambi akan menorehkan sejarah baru bagi perjuangan militan petani Indonesia. Ini merupakan aksi long march terpanjang dalam sejarah gerakan tani Indonesia.

Ada beberapa poin signifikan sumbangsih aksi long march petani Jambi bagi kemajuan gerakan tani Indonesia.

Pertama, aksi long march petani Jambi ini, yang memakan waktu paling kurang sebulan lamanya, menyiapkan kesempatan untuk berpropaganda luas tentang problem-problem yang dihadapi kaum tani Indonesia.

Karena itu, bagi saya, semua organisasi tani yang ada di Indonesia, termasuk organisasi rakyat dari sektor lain, seharusnya bisa bergabung untuk mendukung aksi long march ini dan sekaligus berkampanye bersama untuk penuntasan problem agraria, kedaulatan pangan, dan lain-lain.

Kedua, aksi long march petani Jambi ini berusaha membawa isu konflik agraria, yang selama ini masih tersekat di lokal-lokal masing-masing, menjadi isu nasional yang menuntut penyelesaian.

Anda perlu tahu, jalur yang dilalui oleh petani Jambi adalah titik-titik api konflik agrarian, seperti Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumsel dan Mesuji di Lampung. Dengan demikian, selain menebar virus perlawanan ke berbagai desa yang dilaluinya, aksi long-march petani Jambi bisa menjadi ajang konsolidasi bersama petani korban konflik agraria.

Ketiga, selain membawa isu spesifik terkait penyelesaian kasus mereka, aksi long march petani Jambi juga membawa tema besar, seperti penegakan pasal 33 UUD 1945 dan pelaksanaan UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Saya kira,  semangat pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960 sangat memposisikan petani sebagai subjek yang berdaulat atas sumber daya alam bangsa ini, termasuk terhadap tanah dan pengelolaan hutan. Selain itu, pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1965 mengisyaratkan pengelolaan SDA, termasuk tanah dan hutan, melalui sistem tata kelola yang demokratis dan ekologis.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut