LMND Tolak RUU Perguruan Tinggi

Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) terus menuai penolakan oleh berbagai sektor sosial. RUU PT ini dianggap akan menggirim sistim pendidikan tinggi Indonesia masuk dalam mekanisme pasar.

“Ada kecenderungan untuk mengurangi peran negara dalam urusan pendidikan. Lalu, melalui konsep otonomi perguruan tinggi, lembaga pendidikan akan diubah menjadi lembaga untuk mencari keuntungan,” kata Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Arif Fachruddin Ahmad, di Jakarta, Rabu (4/4/2012).

Menurut Arif, ketentuan mengenai otonomi perguruan tinggi, termasuk dalam urusan keungan, akan mendorong perguruan tinggi membebankan biaya pendidikan kepada peserta didik. Apalagi, ada ketentuan dalam RUU PT yang memungkinkan pembebanan 1/3 biaya pendidikan kepada mahasiswa.

“Kampus-kampus yang berstatus otonom tentu akan punya biaya kuliah yang sangat mahal. Akibatnya, calon mahasiswa dari keluarga berpendapatan menengah ke bawah akan sulit mendapatkan kesempatan kuliah di kampus tersebut,” ujarnya.

Dalam tahun ajaran 2011/2012, kata Arif, setiap peserta ujian SNMPTN maupun ujian mandiri harus merogoh kocek hingga Rp7,5 juta untuk registrasi. Konon, pembayaran itu diluar biaya pendaftaran yang memang dibebankan kepada mahasiswa baru.

Selain itu, Arif juga melihat kecenderungan RUU PT membuka pintu bagi masuknya lembaga perguruan tinggi asing. “Pergurun tinggi asing itu tentu datang dengan motif mencari untung. Selain itu, belum tentu nilai-nilai yang mereka ajarkan cocok dengan kepribadian dan tujuan nasional kita,” katanya.

Akhirnya, Arif pun mempertanyakan tanggung-jawab negara dalam urusan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945. Pasalnya, kata dia, kecenderungan privatisasi pendidikan akan menghilangkan sebagian besar warga negara untuk mendapat pendidikan.

“Itu tidak sejalan dengan salah satu misi nasional kita bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, LMND menuntut agar pemerintah menambah anggaran untuk pendidikan. Sebab, anggaran pendidikan Indonesia masih terbilang terendah di dunia, yakni 3,41% dari PDB. Sedangkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand masing-masing 7,9% dan 5,0% dari PDB-nya. UNESCO sendiri menyerukan anggaran ideal untuk pendidikan adalah 6% dari PDB.

LMND juga menuntut agar pemerintah memperbaiki dan menambah infrastruktur pendukung pelaksanaan pendidikan. Tuntutan lainnya adalah soal perombakan kurikulum agar lebih demokratis, humanis, dan produktif.

ULFA ILYAS

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Satu hal yang menjadi kata ‘kunci’ dalam artikel tersebut adalah ‘privatisasi’ pendidikan dan ‘mekanisme pasar’.

    Acungan jempol!
    Karena anda mampu menangkap intisari (yaitu faktor penyebab pokok) persoalan pendidikan di Indonesia.

    Sebagaimana yang pernah saya tulis dalam forum ini, sejak tahun 1974, ketika Pemerintah RI (rezim Orde Baru) meratifikasi pembentukan WTO beserta kesepakatan liberalisasi perdagangan dunia -melalui UU Nomor 7 Tahun 1994-, maka sejak itu pulalah RI mengakui bahwa pendidikan merupakan salah komoditi dagang di bidang jasa. Dan ‘terkena’ proses liberalisasi perdagangan internasional.
    Kalau pendidikan sudah merupakan menjadi komoditi dagang, secara otomatis pendidikan tinggi pun merupakan komoditi dagang pula.

    UU yang memperlakukan lembaga pendidikan menjadi badan usaha dimulai dengan pembentukan BHMN (Badan Hukum Milik Negara) bagi perguruan tinggi negeri.

    Guyonan kami, waktu itu, begini : “lha, wong BH kok Milik Negara”.

    Ketika itu beberapa teman yang menjadi tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri tidak mempercayai perubahan fungsi perguruan tinggi sebagai sekedar penyedia jasa dalam perdagangan di bidang jasa.

    Kemudian BHMN diubah menjadi BHP.
    BH milik P??? 🙁

    Sejak ratifikasi hasil-hasil perundingan GATT/GATS itu, bidang pendidikan terbuka secara lebar bagi masuk dan beroperasinya modal luar negeri dan modal dalam negeri beserta para pelakunya (operator-nya) di bidang pendidikan ke Indonesia.

    Amanat ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ digusur dengan semboyan “sinten – pinten” alias “siapa dan berapa”.
    Jadi serba transaksional.

    Modal asing mulai berdatangan dan beroperasi di bidang pendidikan. Demikian pula halnya dengan modal dalam negeri.

    Jadi sejak itu, pendidikan dikelola secara komersial.

    Jadi proses itu sudah dimulai sejak 1994.