LMND Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) berencana akan menggelar aksi massa di depan Istana Negara, besok (6/11), untuk menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

LMND menilai, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 itu akan menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat.

“Kenaikan iuran BPS yang signifikan, di tengah ekonomi yang buruk dan mencekik, biaya kebutuhan hidup naik dan sulitnya lapangan pekerjaan menambah kesengsaraan rakyat,” kata Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul, melalui siaran pers, Selasa (5/11/2019).

Padahal, lanjut dia, jaminan sosial sebagai mandat Konstitusi harusnya bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi.

Asrul mengeritik logika asuransi dalam penyelenggaraan sistim Jaminan Kesehatan Nasional, yang mengharuskan pesertanya membayar premi.

“Masalahnya, kendati disebut asuransi sosial, tetapi besaran preminya membebani peserta, terutama yang berpendapatan menengah ke bawah. Buktinya, banyak yang menunggak,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengeritik keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS tanpa didahului evaluasi sistem dan audit  keuangan terhadap badan tersebut.

“Harusnya kita tahu bagaimana lembaga ini mengelola BPJS, kenapa terjadi defisit, mengaudit klaim tagihan dari mitra BPJS, dan lain-lain,” terangnya.

Dalam aksi besok, LMND akan mengusung tiga tuntutan pokok, yaitu pencabutan Perpres nomor 75 tahun 2019, evaluasi sistem dan audit keuangan BPJS, dan perbaikan fasilitas kesehatan untuk rakyat.

Aksi ini akan dimulai dari Taman Aspirasi di dekat Monas lalu bergerak menuju ke depan Istana Negara.

TIMUR SUBANGUN

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut