LMND: MEA Adalah Bentuk Baru Neokolonialisme

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai integrasi ekonomi regional bernama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai bentuk baru neokolonialisme di kawasan Asia Tenggara.

“MEA menyebabkan negara kita harus mengorbankan kedaulatannya. Cengkeraman korporasi multinasional yang selama ini menguasai seluruh kekayaan kita akan semakin buas,” kata Ketua Umum LMND Vivin Sriwahyuni melalui siaran pers memperingati Hari Buruh Sedunia dan Hari Pendidikan Nasional, Senin (2/5/2016).

Menurut Vivin, MEA mengikuti prinsip-prinsip ekonomi neoliberal, yang beorientasi keluar, menjunjung tinggi daya saing tak berkeadilan, patuh terhadap kejamnya mekanisme pasar, dan tunduk tanpa perlawanan menerapkan aturan lembaga-lembaga internasional yang jelas-jelas penganut kapitalisme-neoliberal.

Selain itu, lanjut dia, MEA juga merupakan instrumen liberalisasi ekonomi bagi kepentingan ekspansi kapitalisme global yang menginduk pada perjanjian-perjanjian World Trade Organitation (WTO).

“WTO menggunakan MEA sebagai alat untuk meliberalisasi pasar ASEAN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Vivin mengungkapkan, MEA akan membawa dampak pada kehidupan rakyat Indonesia. Kata dia, di sektor ketenagakerjaan akan terjadi persaingan mendapatkan kesempatan kerja akibat membanjirnya tenaga kerja dari luar.

Di sisi lain, tambah dia, industri nasional akan terpukul akibat liberalisasi ekonomi. Situasi tersebut akan berdampak pada kesejahteraan kaum buruh.

Lebih jauh lagi, lanjut Vivin, MEA juga akan berdampak pada sektor pendidikan. Setiap negara anggota ASEAN akan mengarahkan kebijakan pendidikannya pada ideologi pasar.

“Dipastikan akan ada cetak biru (blueprint) sistem pendidikan terintegrasi (tunggal) ASEAN,” tegasnya.

Pendidikan makin liberal

Vivin juga mengeritik sistim pendidikan nasional yang makin liberal. Dia merujuk pada UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang memberi arah pada liberalisasi pendidikan.

“Pendidikan hanya dijadikan sebagai komoditas. Pendidikan tidak lagi menjadi upaya untuk membangun kepribadian dan kemandirian bangsa,” ujarnya.

Karena itu, Vivin mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk segera mengembalikan orientasi pendidikan agar berorientasi pada kepentingan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dia juga menuntut pencabutan UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut