LMND Kendari Mendesak Pembebasan Aktivis

Sedikitnya 30 orang aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi solidaritas untuk menuntut pembebasan 19 orang aktivis Telaga Raya yang ditahan sejak bulan April lalu.

Mereka memulai aksinya di depan kampus PGSD Kendari, lalu berjalan kaki menuju kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Bulan lalu, ke-19 aktivis dan warga Telaga raya telah divonis penjara antara 7 bulan hingga 10 bulan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bau-Bau.

Namun, para aktivis menganggap keputusan pengadilan itu tidak adil dan penuh rekayasa dengan melibatkan para penegak hukum, seperti hakim, kejaksaan, dan kepolisian.

Disamping itu, mahasiswa juga mengeritik penggunaan kekerasan terhadap rakyat yang memprotes keberadaan perusahaan.

Seperti Kabupaten Kolaka, dimana lahan milik masyarakat Ladongi diambil paksa oleh PT. Hasfarm. Saat para petani melancarkan aksi protes, polisi malah menembakkan timah panas yang menyebabkan puluhan orang terluka.

Polisi juga menangkap lima orang warga dan sudah divonis penjara oleh pengadilan baru-baru ini.

Para mahasiswa juga mengungkapkan kasus konflik agraria antara Pemda dengan Masyarakat Adat Watoputih. Pemda juga mengirimkan polisi untuk menindas masyarakat. Ratusan orang terluka dan 6 orang lainnya dipenjara dalam kasus tersebut.

Pelanggaran HAM

Dalam berbagai kasus yang disebutkan di atas, LMND menyebutkan serangkaian tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Seperti dalam kasus Telaga Raya, warga dan mahasiswa hanya berupaya untuk mempertahankan hak-hak mereka atas lahan yang diwarisi sejak ratusan tahun.

Namun, pihak kepolisian dan pihak pengusaha menggunakan kekerasan untuk menghentikan perlawanan. Bahkan kepolisian menangkap 19 aktivis dengan tuduhan yang tidak berdasar.

Alip, selaku aktivis LMND Sultra, menganggap kejadian ini sebagai akibat dari keluarnya UU Minerba yang pro-neoliberal dan mengesahkan perampasan tanah milik rakyat.

“Proses penangkapann sampai persidangan penuh keganjilan. Ini merupakan pengadilan yang melanggar HAM,” ujarnya.

Respon Pengadilan Tinggi

Merespon tuntutan aksi LMND, pihak Pengadilan Tinggi Sultra berjanji untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan akan membebaskan para aktivis apabila tidak bersalah.

Pihak Pengadilan Tinggi Sultra meminta dukungan mahasiswa dengan memberikan bukti-bukti dugaan konspirasi di balik kasus itu.

Tetapi pihak pengadilan mengaku baru saja menerima berkas kasus hari ini, sehingga belum sempat mempelajarinya.

Pengadilan Tinggi Sultra direncakan akan memperadilankan kasus ini terkait adanya pengajuan banding dari salah satu pihak.

Namun pihak LMND berjanji akan mengontrol penuh proses peradilan, dan akan melaporkan setiap kejanggalan dalam proses pengadilan ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut