LMND Halmahera Selatan Tuntut Perda Layanan Publik

(Ilustrasi) Aksi massa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di kantor DPRD Sulawesi Selatan

Buruknya layanan publik di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjadi perhatian mahasiswa. Siang tadi (11/7/2012), puluhan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi massa di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan.

Ketua LMND Halmahera Selatan, Leo Hana Salaudin, mengatakan, pelayanan publik sekarang ini dijalankan sesuai dengan orientasi kapitalistik. Artinya, orang hanya bisa mendapatkan layanan publik kalau sanggup membeli.

“Ini telah mensubordinasikan nilai-nilai keadilan sosial dibawah nafsu mengakumulasi keuntungan sebesar-besarnya,” kata Leo.

Leo juga mengatakan, akibat dari sistem pelayanan publik yang kapitalistik itu adalah diskriminasi dan segmentasi. “Tidak semua rakyat bisa mengakses layanan publik. Sudah begitu, layanan yang didapatkan pun sesuai dengan daya beli,” tegasnya.

Untuk itu, dalam aksinya, LMND Halmahera Selatan mendesak Bupati setempat untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah mengenai layanan publik. Perda itu, kata aktivis LMND, harus menjamin hak seluruh rakyat untuk mendapatkan layanan publik.

Selain menuntut perda layanan publik, LMND Halmahera Selatan juga mendesak pencabutan UU No 5 Tahun 2006 pasal 23 tentang kependudukan. Ketentuan itu dianggap merugikan rakyat.

Laporan: Hatim Hasibuan

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut