LMND Desak Jokowi-JK Cabut Kontrak Karya Freeport

Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia. Kebijakan tersebut menuai protes dan kecaman banyak pihak.

Di Jakarta, Jumat (30/1/2015), puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi protes di depan kantor Kementerian ESDM di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya tersebut, LMND mengecam keras kebijakan Kementerian ESDM yang memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat bagi PT Freeport. Bagi aktivis LMND, kebijakan tersebut terang-terangan telah mengangkangi kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia.

“Kebijakan tersebut sangat bertolak belakang dengan perintah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Seharusnya, sejak 12 Januari 2014, tidak ada lagi perusahaan tambang yang dibolehkan melakukan ekspor mineral dan batubara mentah,” kata Ketua Umum LMND, Vivin Sriwahyuni.

Menurut Vivin, pemerintah Indonesia sudah memberikan toleransi terlalu banyak kepada perusahaan asal negeri Paman Sam tersebut. Pasca diundangkan UU Minerba, setiap perusahaan tambang diberikan waktu 5 tahun untuk membangun pabrik pemurnian (smelter).

Namun, menjelang batas akhir tanggal 12 Januari 2014 lalu, belum semua perusahaan tambang, termasuk Freeport dan Newmont, mematuhi ketentuan tersebut. “Pemerintah kita malah melunak dan memberikan kelonggaran kepada perusahaan tambang tersebut untuk melakukan ekspor konsentrat,” kata Vivin.

Vivin mengeritik pemerintahan Jokowi-JK yang gembar-gembor mengusung Trisakti saat kampanye pemilu lalu justru memberikan kelonggaran kepaa Freeport untuk terus mengangkangi kedaulatan politik dan ekonomi Republik Indonesia.

“Pemerintahan Jokowi-JK tidak konsisten memperjuangkan cita-cita Trisakti sesuai kampanyenya. Mereka justru bertekuk lutut di bawah kedigdayaan PT Freeport,” tegas Vivin.

Dalam aksi tersebut, massa LMND mendesak bertemu dengan pihak Kementerian ESDM untuk menyampaikan tuntutan. Namun, keinginan mereka ditolak oleh pihak kementerian ESDM dan aparat keamanan.

Karena kecewa, massa aksi LMND pun menggoyang pintu pagar Kementerian ESDM berulangkali. Namun demikian, pihak Kementeran ESDM tidak kunjung menemui massa aksi.

Dalam tuntutannya, LMND menuntut PT Freeport mematuhi aturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, LMND juga mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk bertindak tegas terhadap Freeport dengan tidak segan-segan mencabut Kontrak Karya perusahaan tersebut.

Untuk diketahui, pada hari Jumat (23/1), Kementerian ESDM akhirnya memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga  PT Freeport Indonesia. Perpanjangan izin ekspor ini menyusul telah dilakukannya penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia.

Mahesa Danu/Rini

 

——

Kunjungi website LMND di http://www.lmnd.or.id

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut