LMND Bau-Bau Desak Pemerintah Tegas Terhadap Freeport

LMND Bau-Bau (2)

Sejumlah aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mendesak pemerintahan Jokowi-JK bertindak tegas terhadap PT Freeport.

Desakan tersebut disampaikan saat menggelar aksi massa di kantor Dinas Pertambangan kota Bau-Bau, Rabu (11/2/2015). “PT Freeport harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Kalau tidak, pemerintahan Jokowi-JK harus berani memutuskan kontrak karyanya,” kata La Ode Farhan selaku humas aksi.

Menurut La Ode Farhan, sejak masuk ke Indonesia di tahun 1967 hingga sekarang, PT Freeport nyaris tidak punya kontribusi ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Indonesia menerima pembagian keuntungan yang tidak adil, kerusakan ekologis, pelanggaran hak-hak pekerja, dan praktek pelanggaran HAM yang massif terhadap rakyat Papua,” kata La Ode Farhan.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, PT Freeport seharusnya membangun pabrik pemurnian (smelter) paling lambat Januari 2014.

Pada kenyataannya, kata La Ode Farhan, Freeport tidak mematuhi ketentuan itu dan malah menekan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kelonggaran ekspor konsentrat.

“Freeport sudah berkali-kali mengabaikan aturan di Indonesia. Ini jelas-jelas bentuk pengangkangan terhadap kedaulatan politik dan ekonomi indonesia,” terangnya.

Dalam aksinya, selain menggelar mimbar bebas di simpang empat Tugu Kirap Bau-Bau, massa aksi LMND ini juga mendatangi sejumlah pasar tradisional, seperti pasar Karyanugraha dan pasar Laelangi.

Di kantor Dinas Pertambangan, massa aksi LMND ditemui oleh pejabat dinas setempat. Mereka mengakomodir tuntutan massa aksi yang ingin mengirimkan pernyataan sikap mereka via faximile ke pemerintah pusat di Jakarta.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut