Masih Relevankah Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa?

Sabtu, 2 Juni 2012 | 3:42 WIB 0 Komentar | 288 Views

Pancasila-keren

Inilah jaman ketika narasi-narasi besar dianggap sudah mati. Kekuasaan politik, termasuk partai politik, tak lagi memerlukan isme-isme. Jangankan itu, negara bangsa pun sudah dianggap nyaris ‘punah’.

Apakah dengan demikian Pancasila masih dibutuhkan? Ya. Negara bangsa, termasuk Indonesia, justru sangat dibutuhkan sebagai “benteng” melawan neokolonialisme yang memakai jubah globalisasi. Dan, pada saat bersamaan, sebuah pandangan hidup alias “Weltanschauung” sangat dibutuhkan.

Menurut Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik di Universitas Airlangga Surabaya, ada dua tantangan ekonomi-politik besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini.

Pertama, secara eksternal, yakni munculnya proses trans-nasionalisasi rezim demokrasi pasar bebas alias neoliberalisme. Proses ini menghantam ketahanan nasional, semangat musyawarah, gotong-royong, cita-cita keadilan sosial dan ketuhanan yang berkeadaban.

“Padahal, kesemuanya itu merupakan raison d’etre eksisnya negara bangsa bernama Indonesia,” kata Airlangga.

Kedua, secara internal, yaitu kita berhadapan dengan proses akuisisi institusi-institusi demokrasi elektoral menjadi alat yang bekerja bagi tumbuhnya oligarkhi politik dan pertarungan antara aliansi elite-elite predatoris dalam kerangka menjarah asset-asset publik.

Tantangan itu mesti kita jawab dan hadapi. Setidaknya, jika kita masih punya keinginan untuk mewujudkan cita-cita kolektif kita sebagai sebuah bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur. Lain halnya jika kita memilih bubar sebagai sebuah bangsa.

Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan lain-lain, sudah membaca tantangan ini. Rumusan Pancasila, dengan lima dasarnya, tentu saja sangat relevan untuk menjawab tantangan jaman. Kebangsaan Indonesia, karena dikawinkan dengan kemanusiaan atau internasionalisme, menjadi tidak chauvinis, tidak mengisolasi diri, dan sangat dinamis.

Begitu juga dengan demokrasi kita, karena dikawinkan dengan kesejahteraan sosial, menjadi demokrasi yang tidak hanya mengejar demokrasi politik belaka, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial-budaya. Dengan demikian, kegagalan demokrasi liberal sekarang dalam menciptakan kesejahteraan akan dijawab oleh pancasila.

Itu sekedar contoh. Dalam konteks itulah, Retor AW Kaligis, seorang doktor sosiologi di Universitas Indonesia, menganggap pancasila tetap relevan. Hanya saja, bagi dia, kunci untuk membumikan pancasila tidak sekedar soal faktor penyampaian, melainkan juga berhubungan dengan problem struktural di masyarakat.

Dengan demikian, menurut Retor, pembumian pancasila mensyaratkan pentingnya perombakan ketimpangan struktur sosial dalam bangsa Indonesia yang bhinneka. Sehingga, dalam konteks itu, isu keadilan sosial seharusnya dielaborasi untuk menemukan kerangka perjuangan bersama dalam mengatasi marginalisasi dan eksploitasi manusia atas manusia lain.

Di samping itu, pembumian pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari juga dirasa sangat penting. Tetapi, dengan cara apa dan bagaimana? Yakobus Mayonpadang menjelaskan, perilaku keseharian kita harusnya bisa menjadi cerminan dari nilai-nilai pancasila. Ia mencontohkan, bagaimana seorang perokok mengharga pekerja cleaning service dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan. “Ini contoh pengamalan sila-2: perikemanusiaan,” katanya.

Lantas, bagaimana dengan keraguan banyak orang bahwa pancasila sudah dimanipulasi orde baru? Pancasila di mata orang banyak, terutama bagi mereka yang tertekan, setelah ‘Orde Baru’ runtuh, seakan-akan bernoda.

Di sini, seperti dijelaskan Airlangga Pribadi, kita perlu menggali kembali pancasila yang otentik, yakni dengan mempelajari kembali pemikiran-pemikiran progressif para pendiri bangsa. Dalam soal demokrasi, misalnya, para pendiri bangsa sudah mengetahui betul kegagalan demokrasi barat, yang hanya menciptakan kebebasan politik semata dan tidak mendatangkan kesejahteraan. Karena itu, para pendiri bangsa membentangkan gagasan demokrasi alternatif, yakni sebuah demokrasi yang tak mengejar kebebasan politik semata tetapi juga demokratisasi di lapangan ekonomi dan sosial-budaya. Itulah yang disebut “sosio-demokrasi” oleh Soekarno, “demokrasi kerakyatan” oleh Mohammad Hatta, atau “soviet” ala Tan Malaka.

Visi itu, kata Airlangga, tercermin pula di dalam konstitusi (UUD 1945), yakni pengelolaan ekonomi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi-politik. Ini bisa dilihat pada pasal 33 UUD 1945: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prinsip di atas bertolak belakang dengan logika atau sistim ekonomi sekarang, yang memberikan ruang untuk penguasaan sumber daya dan kekayaan alam kepada pihak swasta dan asing.

Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priyono, menyebut penggalian kembali pancasila yang otentik sebagai “penemuan kembali jalannya revolusi kita”. Ia menganjurkan agar penggalian pancasila juga disertai penggalian terhadap mutiara pemikiran para pendiri bangsa yang lain, seperti Tri-sakti (berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya). (Ulfa Ilyas, Rusdianto, Agus Cahyono)

Tags: , ,

FeedBerlangganan Via RSS FEED

Info Artikel Terbaru Via Surel :