LIPI: Cuma 23% Rakyat Yang Tertarik Politik

Proses konsolidasi demokrasi membutuhkan konsensus. Dan itu berarti demokrasi membutuhkan partisipasi politik massa-rakyat. Ironisnya, kehidupan politik Indonesia makin dibayang-bayangi oleh menguatnya sikap apolitis.

Fakta ini terungkap melalui hasil survei Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Survei yang digelar sejak 25 Juni 2012 hingga 10 Juli 2012 menyebutkan, hanya 23% responden yang mengaku tertarik terhadap masalah politik atau pemerintahan.

Sedangkan mereka yang tak tertarik politik mencapai 30%. Ditambah lagi, hampir sepertiga respon mengaku tidak pernah mendiskusikan masalah politik. Hanya 20% responden yang mengaku mendiskusikan soal politik.

Ketua tim penelitian P2P LIPI, Wawan Ichwanuddin, menduga sikap apolitis ini terkait dengan rendahnya efikasi politik warga. Ini ditandai dengan sikap ketidakberdayaan (powerless) rakyat dihadapan kekuasaan.

“Ini bisa dilihat dari seberapa besar peran rakyat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah,” kata Wawan saat mempresentasikan hasil jajak-pendapat P2P LIPI di ruangan seminar Gedung PDII LIPI, Jakarta, Kamis (11/10).

Survei menyebutkan, hanya 12,8% responden yang merasa bisa mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Selain itu, hanya 30% responden yang merasa keluhannya diperhatikan pemerintah.

Survei juga memotret hal yang kontradiktif. Di satu sisi, partisipasi politik rakyat untuk menggunakan hak memilih cukup tinggi. Ada 87% responden mengaku menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009.

Akan tetapi, pada sisi lain, partisipasi politik rakyat dalam kampanye dan pasca pemilu sangat rendah. Hanya 3,6% responden yang mengaku pernah terlibat langsung dalam membantu kampanye partai. Tetapi persentase responden yang mengaku pernah mengikuti kampanye dan memasang atribut partai cukup tinggi, yakni 33,5%.

Pasca pemilu, partisipasi rakyat makin redup. Survei menemukan, hanya 5,1% responden yang mengaku pernah ikut aksi protes (demonstrasi). Sebanyak 7,5% mengaku pernah menandatangani petisi. Sedangkan 31,6% responden mengaku pernah mengikuti pertemuan untuk membahas masalah rakyat.

“Partisipasi rakyat di hulu sangat tinggi, terutama pemberian suara saat pemilu, tetapi sangat rendah di hilir. Pemilih kita belum bertransformasi menjadi penagih janji yang kritis dan tangguh di hadapan pemimpin politik,” kata Wawan.

Survei P2P LIPI juga mengurai bagaimana rakyat mengakses informasi mengenai politik. Survei menunjukkan, sebanyak 48,8% responden mengaku mendapat informasi politik dari televisi. Sementara peranan radio, Koran, dan internet masih di bawah 10%.

Mayoritas responden (85,3%) menganggap media massa telah menjadi institusi demokrasi paling penting. Sedangkan partai politik dianggap institusi politik yang paling rendah kontribusinya dalam mengartikulasikan kehendak rakyat (48,3%).

Wawan khawatir, penguatan sikap apolitis ini bisa mengancam proses konsolidasi demokrasi. Pasalnya, proses konsolidasi demokrasi hanya bertumpu pada mekanisme procedural semata, tetapi lemah pada outputnya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut