Lima Alasan Menuntut Indonesia Keluar Dari WTO

Sudah 18 tahun lamanya Indonesia menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sejak itu pula Indonesia sangat patuh menjalankan semua agenda yang didiktekan oleh WTO.

Namun, bagi Rudi Hartono, aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), keanggotaan Indonesia di WTO justru membawa malapetaka bagi perekonomian nasional Indonesia.

Rudi membeberkan lima alasan mengapa Indonesia harus dituntut keluar dari keanggotaan WTO. Pertama, agenda ekonomi WTO telah merampas kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Liberalisasi impor pangan berdampak akut terhadap hancurnya produksi pangan lokal. Akibatnya, selama satu dekade terakhir kita makin bergantung pada pangan impor,” kata Rudi dalam diskusi dan konferensi pers Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 di kantor KPP-PRD, di Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Selain itu, kata Rudi, liberalisasi perdagangan tersebut juga telah menghancurkan industri nasional. Dalam satu dekade terakhir Indonesia mengalami fenomena “de-industrialisasi”.

Kedua, agenda WTO merampas kedaulatan politik Indonesia. Ia mencontohkan dengan banyaknya produk Undang-Undang dan kebijakan politik pemerintah yang tunduk atau didiktekan oleh WTO.

“Kalau anda lihat, UU pangan itu kan sama persis dengan apa yang menjadi kesepakatan WTO di sektor pertanian (AoA). Padahal, UU itu jelas-jelas mengangkangi konstitusi kita,” paparnya.

Contoh lainnya, tambah Rudi, adalah lahirnya Permendag nomor 16 tahun 2013 yang merevisi Permendag sebelumnya. Intinya, pada Permendag baru ini ada 18 produk buah/sayur Indonesia yang dilepaskan dari kebijakan pengetatan impor.

“Permendag itu lahir karena gugatan AS di Badan Sengketa WTO. Padahal, pengetatan impor itu kan untuk melindungi kepentingan petani kita demi menjamin ketersediaan produksi buah/sayur lokal,” jelasnya.

Ketiga, posisi Indonesia sebagai panitia penyelenggaran Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO di Bali justru menggerus anggaran negara. Menurut Rudi, biaya penyelenggaraan acara KTM WTO di Bali tersebut menggerus anggaran negara sebesar Rp 319 milyar.

Keempat, keanggotaan Indonesia di WTO justru merusak garis politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Menurut Rudi, di dalam forum negosiasi WTO, posisi Indonesia cenderung menjadi kaki tangan bagi kepentingan negara imperialis dan korporasi multinasional.

“Katanya politik luar negeri kita bebas dan aktif, tetapi ini kok cenderung memihak negeri-negeri imperialis. Kita malah terkesan seperti kaki tangan negeri imperialis,” kata Rudi.

Rudi menilai, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah KTM ke-9 WTO sarat dengan kepentingan negara imperialis untuk menjadikan Indonesia “boneka”-nya untuk bernegosiasi dengan negara-negara berkembang lainnya.

Kelima, agenda ekonomi yang diusung WTO sangat bertolak-belakang dengan konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945. Menurut Rudi, semangat filosofis pasal 33 UUD 1945 sangat menentang liberalisme ekonomi, sementara agenda ekonomi WTO sangat mendorong pada liberalisasi ekonomi.

“Dalam pasal 33 UUD 1945, ada keharusan agar negara mengambil peranan dalam mengorganisir perekonomian agar mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. Sedangkan agenda WTO menghendaki pemerintah memfasilitasi agenda perdagangan bebas yang notabene sarat dengan kepentingan korporasi besar,” jelasnya.

Rudi juga membantah argumentasi sebagian elit dan ekonom pro-neoliberal di Indonesia, yang mengklaim bahwa agenda perdagangan bebas berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5% per tahun.

“Okelah, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%, tetapi apa kontribusi bagi ekonomi nasional dan rakyat Indonesia,” katanya.

Rudi mengklaim, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh liberalisasi investasi dan perdagangan itu justru memicu perampasan sumber daya milik rakyat oleh korporasi multinasional.

Selain itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak berkontribusi dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. “Sampai sekarang anggaran kita terjerembab dalam defisit dan jerat utang. Sementara sektor pertanian dan industri kita merosot. Kita makin bergantung pada impor,” tegasnya.

Lebih jauh Rudi menambahkan, liberalisasi investasi dan perdagangan memicu konflik sumber daya antara korporasi besar melawan rakyat, pengrusakan lingkungan, dan korupsi.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut