Lembaga Ad-hoc dan Kanalisasi Keresahan Politik

Di masa pemerintahan SBY, diluar staff khusus yang sudah ada, dibentuk lagi banyak sekali lembaga ad-hoc, antara lain, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Komite Ekonomi Nasional, Komite Inovasi Nasional, Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Tim Delapan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Banyak diantara lembaga itu yang hanya “papan nama”, ada juga yang bekerja separuh napas, tetapi ada pula yang bekerja dengan kewenangan yang melampaui batas. Tidak jarang pula, dalam beberapa kasus, lembaga ad-hoc ini berbenturan dengan lembaga resmi pemerintah yang sudah ada.

Seolah-olah hendak mencari “jalan pintas” untuk penyelesaian masalah, tetapi lembaga-lembaga ad-hoc ini dibentuk untuk tujuan lain, yaitu kanalisasi terhadap berbagai keresahan politik massa dan pertikaian politik di tingkat elit.

Jika kita telusuri kelahiran lembaga-lembaga itu, maka pembentukannya selalu disaat terjadi keresahan politik massa yang cukup kuat. Dalam beberapa kasus pula, pembentukan lembaga-lembaga semacam ini bukan saja menghentikan perlawanan, tetapi sekaligus membunuh inisatif politik dari bawah.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), contohnya, dibentuk saat kemarahan rakyat atas kasus kriminalisasi KPK dan skandal bank century. Pada saat itu, Presiden memanggil sejumlah tokoh ke istana, mengajak mereka bertukar fikiran, dan setelah itu lahirlah satuan tugas (Satgas). Pejabat yang ditempatkan dalam lembaga-lembaga ad-hoc ini adalah tangan kanan presiden, yang memang ditempatkan sebagai “navigator” untuk memastikan lembaga ini bekerja demi kepentingan SBY.

Ada dua orang yang sangat mencolok, yaitu Denny Indrayana di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan Kuntoro Mangkusubroto di UKP4. Selama ini, Satgas PMH telah menjadi “kano” tambahan SBY untuk menopang politik pencitraan di bidang pemberantasan korupsi. Sementara UKP4 menjadi alat SBY untuk mengontrol orang-orang partai lain di dalam kabinetnya.

Disamping itu, keberadaan lembaga ad-hoc ini sangat tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang digetolkan kampanyenya oleh SBY sendiri. Alih-alih membuat lembaga negara bisa bekerja dan berfungsi dengan baik, pembentukan lembaga-lembaga ad-hoc ini justru tumpang-tindih dengan pekerjaan lembaga resmi yang sudah ada. Belum lagi, terlalu banyak lembaga ini justru menyedot banyak anggaran negara, padahal kita sedang berhadapan dengan krisis ekonomi.

Seharusnya, karena semangatnya reformasi birokrasi, maka Presiden SBY bekerja mengoptimalkan lembaga-lembaga dan aparatur negara. Lembaga-lembaga yang mengalami kejatuhan pamor, seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, harus dibersihkan dari para pejabat korup dan tidak berdedikasi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut