Lelang Jabatan Dan Perombakan Birokrasi

Sudah menjadi rahasia umum mental birokrasi kita: korup, lamban, malas, dan gila hormat. Birokrasi semacam itu lebih banyak menjadi benalu ketimbang pelayan rakyat. Sudah begitu, mereka sangat boros dan terus menggerogoti anggaran negara.

Duet kepemimpinan DKI Jakarta saat ini, Jokowi dan Basuki, terus berjuang menghancur-leburkan birokrasi lama itu. Rapat-rapat dan aktivitas Pemda pun dipublikasi ke publik. Ada juga rencana mempublikasi anggaran di website dan papan-papan pengumuman. Katanya, agar rakyat bisa mengontrol penggunaan anggaran.

Nah, baru-baru ini Jokowi mengumumkan rencana Pemda DKI Jakarta menerapkan sistem lelang-jabatan. Untuk tahap awal, lelang-jabatan itu akan diuji-coba kan di level Lurah dan Camat. Tak menutup kemungkinan, jika berhasil di tahap uji-coba, metode ini akan dipraktekkan pada level jabatan yang lebih tinggi.

Jokowi mengakui, gagasan lelang-jabatan ini merupakan proposal dari massa-rakyat. Katanya, masyarakat selama ini merasa belum mendapat pelayanan yang baik. Di sana-sini masih terjadi pungutan liar (pungli), berbelit-belit, banyak hambatan, dan kurang responsif.

Banyak yang mengapresiasi lelang jabatan ini. Dengan model perekrutan ini, Jokowi yakin, pejabat yang terekrut dan terpilih nantinya akan punya kemampuan, integritas, dan komitmen lebih baik. Metode “lelang” ini akan mengikis praktek klientalisme, nepotisme, dan korupsi.

Terobosan Jokowi ini juga bisa memutus relasi senior-junior dalam tubuh birokrasi kita. Biasanya, prioriotas untuk jabatan yang lebih tinggi diutamakan ke senior. Pertimbangan utamanya: pengabdian dan pengalaman. Namun, pada prakteknya, tak jarang mereka yang muda lebih bersemangat, punya kemampuan, tidak kaku, berdedikasi, dan inovatif. Penghancuran relasi senior-yunior akan mempercepat kaderisasi dan bisa menyegarkan birokrasi kita.

Namun, ide Jokowi ini bukan tanpa celah. Proses lelang jabatan—mirip bursa kerja—tak menutup kemungkinan bagi masuknya para pencari kerja (job seeker), yaitu mereka yang hendak menempati jabatan karena mimpi mendapatkan penghasilan berlebih.

Selain itu, bagi kami, gagasan lelang jabatan itu masih dalam batas-batasan perombakan dalam kerangka sistem. Belum merupakan perombakan terhadap sistem birokrasi itu sendiri.

Menurut kami, buruknya birokrasi, termasuk ketidak-disiplinan pegawai, tidak bisa diatasi hanya dengan mekanisme yang diperketat atau penciptaan berbagai aturan. Tetapi yang lebih penting adalah menciptakan ruang bagi partisipasi rakyat.

Pertama, partisipasi tidak bisa direduksi menjadi sekedar kesediaan pemerintahan provinsi mendengar saran atau masukan kelompok atau organisasi massa yang mengatasnamakan massa-rakyat.

Suara atau aspirasi rakyat itu tidaklah homogen, tetapi bisa beragam berdasarkan isu atau persoalan yang dihadapi, geografi wilayah, sektoral, dan tingkat ekonominya. Karena itu, tidak masuk akal untuk menunjuk kehadiran organisasi tertentu sebagai representasi dari aspirasi warga kota Jakarta.

Kedua, partisipasi rakyat juga tidak sekedar memberi kesempatan rakyat untuk terlibat dalam diskusi dan memberikan opini terkait perencanaan dan pembangunan kota. Kalau cuma begini, nanti kegiatan membuka kotak pos atau  SMS center dianggap sudah partisipatoris.

Ketiga, partisipasi rakyat tidak mungkin terjadi tanpa desentralisasi, khususnya desentralisasi kewenangan dan transfer sumber daya, yang memungkinkan masyarakat di akar rumput  menjalankan proyek-proyek pembangunan berbasis komunitas.

Menurut kami, yang mendesak dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah menciptakan ruang bagi partisipasi rakyat dalam merumuskan dan mengambil kebijakan pembangunan. Ruang itu juga akan mengisyaratkan adanya keterlibatan dan kontrol rakyat dalam memastikan keputusan itu benar-benar dijalankan.

Sebagai contoh: di setiap kelurahan di bentuk Dewan Kelurahan. Dewan kelurahan ini merupakan perwakilan 2 orang per RT. Perwakilan ini ditunjuk langsung oleh rakyat di RT masing-masing. Dewan Kelurahan inilah yang merumuskan, memutuskan, dan mengawasi kebijakan pembangunan di kelurahannya itu. Seperti: pembangunan infrastruktur, pemeliharaan drainase, pemberdayaan ekonomi warga/pembangunan unit-unit produksi, pengelolaan pasar, kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, dan lain-lain. Di sini, Kelurahan dan aparatusnya hanya berperan sebagai fasilitator dan administratur saja. Wakil-wakil di Dewan kelurahan tunduk pada keputusan warga di RT-nya dan dapat di-recall kapan saja.

Mekanisme partisipasi rakyat ini memungkinkan warga-warga terorganisir memutuskan prioritas pembangunan, memutuskan prioritas alokasi anggaran, mengawasi proses penggunaan anggaran, memberikan penilaian atas setiap program pembangunan, dan lain-lain. Dalam beberapa hal, inisiatif ini bisa menghidupkan kembali budaya gotong-royong bangsa kita.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut