Lebih 30 Negara Akui Hasil Pemilu Venezuela

Kepala negara yang tergabung dalam Perhimpunan Negara-Negara Amerika Selatan (UNASUR) berkumpul di Lima, Peru, Kamis (19/4). Mereka membahas berbagai kejadian dan perkembangan situasi di Venezuela pasca pemilu Minggu lalu.

Sejumlah kepala negara hadir, antara lain, Cristina Fernández de Kircher (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil), José Mujica (Uruguay), Sebastián Piñera (Chile), Juan Manuel Santos (Kolombia), Evo Morales (Bolivia), dan Ollanta Humala (Peru).

Menteri Luar Negeri Peru, Rafael Roncagliolo, mengatakan bahwa forum ini akan menjadi forum bersama untuk mendiskusikan dan menganalisis situasi yang berkembang di Venezuela.

Saat ini, lebih dari 30 negara telah mendukung hasil Pemilu Presiden di Venezuela. Sebagian besar negara itu berasal dari Amerika Latin, seperti Argentina, Ekuador, Kuba, Bolivia, Nikaragua, El Salvador, Kosta Rika, Brazil, Chile, Kolombia, Uruguay, Dominika, dan lain-lain.

Di luar itu dukungan berasal dari Palestina, Haiti, Rusia, dan China. Sementara itu, terkait rencana pelantikan Maduro Jumat (19/4), sebanyak 15 negara menyatakan siap hadir, seperti Argentina, Bolivia, Nikaragua, Uruguay, Saint Vincent dan Grenadines, Dominika, Ekuador, Haiti, Republik Dominika, Honduras, Iran, Arab Saudi, Qatar, Cina dan otoritas Palestina.

Dukungan terhadap Maduro tidak hanya datang dari pemimpin dunia, tetapi juga dari rakyat di berbagai belahan dunia. Di Peru, ratusan demonstran menggelar aksi mendukung Maduro dan revolusi Bolivarian. Aksi serupa juga berlangsung di Uruguay, Kanada, Inggris, Australia dan Nikaragua.

Sementara itu, pemerintah AS menolak mengakui Nicolas Maduro sebagai Presiden Venezuela. Sekretaris Negara AS, John Kerry, menyatakan bahwa AS mempertanyakan adanya penyimpangan dalam proses pemilu di AS dan legitimasi pemerintahan baru belum pasti.

“Posisi kami adalah audit sebagai langkah pertama yang dibutuhkan untuk membawa kepercayaan seluruh negara yang berkepentingan dengan hasil pemilu di Venezuela,” kata John Kerry.

Senada dengan John Kerry, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Patrick Ventrell mengatakan kepada Associated Press bahwa Washington akan terus mendukung seruan oposisi untuk penghitungan ulang total.

“Di bawah konstitusi Venezuela, ini akhirnya sampai ke CNE (Dewan Pemilihan Nasional Venezuela) untuk mengesahkan (hasil),” katanya.

Setelah ia menyatakan bahwa hasil akan disahkan oleh CNE, reporter AP menanyakan, “Apakah anda siap mengucapkan selamat kepada Nicolas Maduro atas kemenangannya?”

“Kami tidak..,” jawab Ventrell.

Menanggapi pernyataan Jubir Kemenlu AS itu, Presiden Bolivia Evo Morales menuding AS telah melakukan intervensi mendalam terhadap proses demokrasi di Venezuela.

“Jubir atau Pemerintah  tidak punya otoritas moral untuk mempertanyakan hasil pemilu di negara Amerika Latin atau di seluruh dunia,” kata Evo.

Presiden Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, juga mengeritik pernyataan Jubir Kemenlu AS itu.

Namun, menarik untuk menyimak pendapat Dan Kovalik di  Huffington Post. Dan Kovalik, yang merupakan salah satu dari 170 pemantau internasional di Pemilu Venezuela, menyimpulkan bahwa sistem pemilu di Venezuela sudah transparan, secara inheren dapat diandalkan, dikelola dengan baik dan benar-benar telah diaudit.

“Singkatnya, pengalaman pengamat dalam seminggu terakhir ini sejalan dengan pengamatan mantan Presiden AS Jimmy Carter tahun lalu bahwa sistem pemilihan Venezuela memang yang terbaik di dunia,” katanya.

Dan Kovalik juga menyangkal alasan ‘selisih tipis’ sebagai alasan pemerintah AS menolak mengakui hasil pemilu Venezuela. Menurut Kovalik, selisih suara sebesar 260.000 suara antara Maduro dan pesaingnya adalah kemenangan menyakinkan. Bahkan, di atas standar pemilihan AS.

Dalam pemilu 1960, John F. Kennedy mengalahkan Richard Nixon juga dengan selisih sangat tipis, yakni 49.7% untuk Kennedy dan 49,6% untuk Nixon. Kemudian, pada tahun 2000, George W. Bush juga mengalahkan Al Gore setelah suara Algore dikurangi. Bush meraih 47.87 persen suara dan Al Gore mendapat 48.38 persen.

Karena itu, bagi Dan Kovalik, posisi AS menolak mengakui hasil pemilu Venezuela sangatlah konyol. Dan lebih konyol lagi, kata Dan Kovalik, bahwa AS justru buru-buru mengakui pemerintahan kudeta Paraguay, Federico Franco, yang telah menggulingkan pemerintahan demokratis Fernando Lugo. AS juga mendukung kudeta militer terhadap pemerintahan demokratis Manuel Zelaya di Honduras.

Inilah wajah demokrasi AS. Demokrasi bagi AS adalah kebebasan bagi kepentingan bisnis AS untuk beroperasi. Jika menolak kepentingan bisnis AS, maka negara tersebut akan dicap “anti-demokrasi”.

Raymond Samuel

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut