Layanan Kesehatan Di DKI Jakarta Masih Buruk

JAKARTA (BO): Meskipun Pemerintah Daerah DKI Jakarta punya program kesehatan gratis untuk rakyat miskin, tetapi belum semua warga miskin bisa mengakses program tersebut.

Buktinya, di daerah Cakung Barat, Jakarta Timur, banyak warga miskin yang tidak tersentuh program tersebut. Bahkan banyak diantara warga miskin itu tidak mengetahui perihal program kesehatan gratis tersebut.

Hal itu terungkap saat aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar diskusi dengan warga setempat, Sabtu (11/2/2012). Sebagian besar warga yang hadir merupakan ketua RW dan Ketua RT di daerah tersebut.

“Saya kebingungan soal proses pendampingan warga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di rumah sakit,” kata Saleh Rahmad, pengurus RW 5, Cakung Barat, Jakarta Timur.

Saleh mengeluhkan proses pengadvokasian warga miskin yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). “Prosesnya sangat panjang dan berbelit-belit. Ini menyulitkan masyarakat untuk mendapat pelayanan di rumah sakit,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum SRMI Wahida Baharuddin Upa mengatakan, “pemerintah seharusnya tidak mempersulit rakyat untuk mendapatkan layanan kesehatan.”

“Layanan kesehatan itu hak setiap warga negara. Itu diatur di dalam konstitusi kita, yakni UUD 1945. Mestinya pemerintah berpatokan di situ,” kata Wahida.

Menurut Wahida, pengurusan SKTM mestinya tidak menyulitkan rakyat. Sebab, program itu dirancang untuk melayani rakyat miskin.

“Ini kan sangat aneh. Satu sisi, katanya untuk melayani rakyat, tetapi pada prakteknya sangat menyulitkan,” kata Wahida.

Sudah begitu, kata Wahida, rakyat miskin pengguna SKTM masih dikenai uang kontribusi sebesar 25%-50%. Akibatnya, banyak rakyat miskin yang ‘takut duluan’ menggunakan program tersebut.

Wahida mengambil pengalaman daerah lain di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, misalnya, masyarakat bisa menggunakan KTP dan KK untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis.

Jadinya, dengan kebijakan itu, rakyat miskin dipastikan bisa cukup mudah mengakses program kesehatan gratis pemerintah.

Persoalan lain yang disoroti adalah kurangnya sosialisasi pemerintah terkait program jaminan kesehatan. Dalam banyak kasus, menurut pengakuan pengurus RW dan RT, program tersebut tidak diketahui oleh warga miskin.

Dalam diskusi yang berlangsung tadi malam itu, warga juga mengeluhkan kurangnya layanan puskemas 24 jam. Sejauh ini, untuk wilayah Cakung Barat, puskesmas 24 jam baru dilaksanakan oleh Puskesmas kecamatan.

Seharusnya, kata Wahida, pemerintah Indonesia bisa mencontek pengalaman Kuba, negeri kecil di kawasan Karibia, yang sudah memperkenalkan program “Dokter Keluarga”.

“Di sana, dokter tinggal kantor medis kecil, sering disebut consultorio, yang berada di tengah-tengah komunitas yang dilayaninya,” ungkap Wahida.

ANDI NURSAL

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut