Layanan Kesehatan BPJS Rusak, DKR Protes ke Jokowi

Terkait Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No 2, 3 dan 5 Tahun 2018 yang dinilai rusak dan semakin memberatkan warga Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) protes ke Jokowi.
Aksi protes ratusan massa DKR dilakukan menuju Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (12/9/2018) setelah sebelumnya melakukan long march (berjalan kaki) dari Kota Depok.
Massa DKR melihat bahwa jajaran Direksi BPJS Kesehatan semakin menindas pasien, dokter, perawat, bidan, puskesmas dan rumah sakit.
“Sudah saatnya Presiden Jokowi memeriksa dan mengganti semua direksi BPJS Kesehatan yang menguras uang negara dan memeras pasien,” kata Roy Pangharapan, Ketua DKR Kota Depok.
Roy mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di era BPJS Kesehatan ini bukannya semakin baik tapi justru semakin menyulitkan masyarakat dan pasien. “Bukan itu saja, dokter, perawat dan rumah sakit pun sekarang menjerit akibat dirugikan terus-terusan oleh hutang BPJS yang tidak dibayar,” ungkapnya.
Dijelaskan Roy lebih jauh, meski sudah membayar BPJS tapi BPJS tidak lagi menanggung biaya persalinan normal di rumah rumah sakit. Pasien katarak miskin walau memiliki kartu BPJS terancam buta karena tidak lagi ditanggung BPJS. Semua pasien BPJS yang membutuhkan rehabilitasi medis, harus membayar sendiri semua biaya pelayanan kesehatan.
Dalam aksinya DKR menuntut pencabutan semua Peraturan BPJS yang merugikan rakyat dan mengganti segera Direksi BPJS Kesehatan. “Kami juga meminta Jaminan Kesehatan gratis berkualitas untuk seluruh rakyat di kelas 3 di rumah sakit pemerintah di seluruh Indonesia,” pungkas Roy Pangharapan yang adalah juga Pengurus Nasional Dewan Kesehatan Rakyat.
Siti Rubaidah

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut