Laporan Dari Venezuela: Krisis, Intervensi Asing dan Tantangan Revolusi Bolivarian

Saat menerima undangan Menteri Luar Negeri Republik Bolivarian Venezuela melalui Kedubesnya untuk menghadiri pelantikan Nicolas Maduro sebagai presiden, penulis membayangkan kesempatan untuk melihat dari dekat kelangsungan Revolusi Bolivarian di masa-masa tersulitnya. Paling tidak, narasi negatif dari media arus utama yang selalu merujuk pers Barat dapat diimbangi dengan suatu laporan langsung dari TKP.

Beberapa pertanyaan akan coba dijawab di sini, seperti; separah apakah situasi krisis yang melanda Venezuela sekarang? Apakah benar legitimasi politik Nicolas Maduro sedemikian tipis dan kekuasaannya berada di ujung tanduk? Apakah benar satu-satunya cara menyelesaikan krisis dan persoalan di Venezuela adalah dengan mengganti pemerintahan Maduro?

Kesan pertama ketika memasuki kota Caracas adalah situasi keamanan yang cukup serius. Ketika kami, delegasi asing yang mendarat dengan Air Europa tanggal 9 Januari malam, diantarkan dari bandara internasional Simon Bolivar menuju penginapan, tampak personil keamanan, baik polisi maupun tentara, bersenjata lengkap menjagai jalanan setiap beberapa ratus meter.

Kesan ini dapat dijelaskan dengan dua pemakluman; pertama, ada perhelatan besar berupa pelantikan presiden esok harinya yang tidak saja mempolarisasi politik di dalam negeri, tapi juga mempolarisasi sikap politik internasional. Selama dua dekade pemerintahan Bolivarian bukan sekali-dua kali ancaman kekerasan dialami pihak pemerintah, baik dari oposisi maupun backing internasionalnya. Kedua, deraan krisis selama tiga tahun terakhir telah menciptakan kerawanan sosial yang cukup masif.

Dukungan dan Solidaritas Internasional

Polarisasi politik internasional segera tampak dalam acara pelantikan di gedung Mahkamah Agung Venezuela. Pemerintahan Maduro seperti ingin membuktikan bahwa upaya isolasi yang dilakukan oleh AS dan sekutunya tidak berhasil. Dalam gedung berkapasitas sekitar 400 orang ini hadir lebih dari seratus delegasi non diplomatik (partai politik dan gerakan sosial) dari sembilan puluh empat negara, delegasi diplomatik yang mewakili 43 pemerintahan, serta perwakilan dari 16 organisasi multilateral. Artinya lebih dari seperempat ruangan diisi oleh perwakilan internasional.

Di antara delegasi ini terdapat kepala negara dan pemerintahan seperti Presiden Evo Morales dari Bolivia, Presiden Miguel Diaz-Canel dari Kuba, Presiden Daniel Ortega dari Nicaragua, Presiden Sanches Ceren dari El Savador, beberapa kepala pemerintahan dari negara-negara Karibia dan Afrika, Wakil Presiden Turki Fuat Oktay, Menteri Agrikultur China Han Changfu, Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami, dan utusan khusus Vladimir Putin (Rusia). Sementara dari organisasi multilateral hadir pimpinan Liga Arab, Uni Afrika, OPEC, FAO, UNICEF, ALBA, dll.

Keterangan foto: Penulis menghadiri Upacara Pelantikan Presiden Republik Bolivarian Venezuela, Nicolas Maduro.

Setidaknya ada tiga alasan pokok mengapa situasi politik di Venezuela dianggap begitu penting secara internasional. Pertama, Venezuela adalah negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. David Harvey dalam bukunya Imperialisme Baru mengatakan bahwa penguasaan atas minyak bumi merupakan instrumen terpenting bagi kekuatan imperialisme untuk mengendalikan dunia.

Kedua, visi alternatif dari Revolusi Bolivarian yang dianggap membahayakan elit mapan karena adanya transformasi kekuasaan politik kepada rakyat biasa. Semasa hidupnya Hugo Chavez berulangkali menekankan bahwa aset terpenting bagi Revolusi Bolivarian bukanlah minyak atau kekayaan alam yang memang banyak dimiliki oleh Venezuela, tapi manusianya. Pesan Chavez ini selalu bergema dalam kesadaran pemerintahan dan sebagian besar rakyatnya.

Ketiga, sikap politik internasional Venezuela terhadap berbagai persoalan dunia, mulai dari menentang pendudukan Israel atas Palestina, menolak berbagai perang imperialis yang dilancarkan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara di Timur Tengah seperti Afganistan dan Irak, sampai dengan sikapnya yang sangat independen terhadap Amerika Serikat di kala hampir seluruh negara di Amerika Latin dan Karibia (kecuali Kuba) bertekuk lutut. Ini contoh buruk yang tidak boleh diikuti oleh negara manapun yang saat ini masih takut pada berbagai konsekuensi ketika harus berhadapan dengan negara super power itu.

Oleh karena itu dukungan internasional dinilai penting. Ancaman intervensi militer AS bukan tidak mungkin terjadi, karena Donald Trumpt mengaku sedang mempertimbangkan hal itu. Tapi yang paling terang adalah intervensi politik yang terus dilakukan dengan segala cara, baik mendukung oposisi lewat asistensi strategi, finansial, dan propaganda, upaya kudeta serta pembunuhan terhadap Chavez maupun Maduro, sampai dengan mengorganisir (menekan) negara-negara tetangga Venezuela untuk tidak mengakui pemerintahan Maduro.

Terlebih, perubahan konstelasi di wilayah Amerika Latin dengan jatuhnya pemerintahan-pemerintahan progresif (baik melalui kudeta, penangkapan ilegal (kasus Lula da Silva) maupun karena kalah pemilu) membuat Venezuela cukup kesulitan. Amerika Latin sempat menikmati musim semi dengan berdirinya delapan pemerintahan berhaluan kiri. Tapi kemudian berbalik sejak tahun 2009 yang dimulai dengan kudeta atas Manuel Zelaya di Honduras.  Beruntung, hasil pemilu Mexico terakhir (2018) dimenangkan oleh presiden sayap kiri, Andres Manuel Lopez Obrador, sehingga negara tersebut keluar dari Grup Lima, kumpulan negara-negara Amerika Latin plus Kanada yang berusaha mendelegitimasi pemerintahan Maduro.

Alasan Barat menolak Maduro adalah dengan mengatakan pemerintahan ini diktator dan tidak memiliki legitimasi lewat pemilu yang dianggap curang. Alasan ini jelas mengada-ada karena, proses pemilu di Venezuela merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Hal ini diakui oleh Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat, melalui lembaganya Carter Center yang melakukan pemantauan langsung di sana.

Jadwal pemilu Desember 2018 sendiri merupakan pemenuhan pemerintah atas tuntutan oposisi dalam suatu perundingan di Republik Dominica. Pihak oposisi sendiri yang mensabotase proses pemilu, termasuk ‘memecat’ dari koalisi pejabatnya yang menandatangani kesepakatan dan ‘mengasingkan’ Henry Falcon, seorang pimpinan oposisi yang mendaftar sebagai kandidat presiden. “Pemilu (2018) ini sudah melalui seluruh tahapan yang diatur undang-undang, jadi sulit bagi oposisi untuk mengatakannya curang,” kata Mochamad Lutfhie Wito’eng, Duta Besar RI di Caracas kepada penulis.

Selain itu, sikap negara-negara Barat yang mempersoalkan demokrasi dan legitimasi pemerintahan Bolivarian adalah hipokrit, ketika di saat yang sama mereka tidak mempersoalkan sistem monarki di banyak negara Arab ataupun sistem di Tiongkok yang tidak mengikuti aturan demokrasi Barat.

Krisis sosial ekonomi

Kenyataan bahwa Venezuela sedang menghadapi persoalan ekonomi yang sangat serius memang tidak dapat ditampik. Ada tiga hal yang menjadi sumber krisis ini, yaitu perdagangan dolar di pasar gelap yang memicu pemerintah mengeluarkan lebih banyak cadangan dolarnya, jatuhnya harga minyak dunia, serta perang ekonomi yang gencar dilakukan oleh sebagian sektor swasta sejak 2013 berupa deinvestasi dan penurunan produksi (slow down).

Roy Daza, seorang petinggi Partai berkuasa (PSUV), dalam pertemuan dengan delegasi non diplomatik di Caracas (11/01) menerangkan bahwa pendapatan negara telah menurun drastis dari 75 miliar USD menjadi 25 miliar USD sejak harga minyak dunia jatuh di tahun 2014. Ketergantungan Venezuela pada minyak sangat tinggi yaitu mencapai 95% dari total ekspornya.

Ketika situasi sulit mulai dihadapi dengan turunnya harga minyak, tekanan lanjutan datang dari Amerika Serikat dengan sanksi ekonomi berupa blokade terhadap transaksi internasional. Segala transaksi yang menggunakan dolar AS tidak dapat dilakukan oleh Venezuela, termasuk ketika pemerintah akan membeli obat-obatan dari India. Venezuela juga tidak dapat menegosiasikan utang luar negerinya dengan para debitur dari AS. Venezuela sempat mendapatkan tambahan pemasukan dari naiknya harga minyak di tahun 2017 dari 28 miliar USD menjadi 32 miliar USD. Tapi pada tahun yang sama impor kebutuhan dasar justru menurun 31 persen akibat sanksi ini.

Dampak dari sanksi ini terhadap rakyat Venezuela jelas sangat memukul. Kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, mulai dari pangan, obat-obatan sampai dengan kebutuhan lain seperti tisu toilet sangat dirasakan. Dalam suatu kesempatan, penulis melihat beberapa antrian rakyat di pusat kota Caracas untuk mendapatkan bahan pangan yang disediakan oleh pemerintah. Tapi antrian semacam ini sudah jauh berkurang dibandingkan keadaan di tahun 2016.

Banyak kalangan di Venezuela yang melihat peluang untuk perbaikan ekonominya akan datang dari dua kekuatan ekonomi dunia lainnya, yakni Rusia dan China. Rusia sendiri telah melakukan restrukturisasi utang luar negeri Venezuela sebesar 3 miliar USD. Sementara China telah memberikan pinjaman sebesar 5 miliar USD serta menjanjikan bantuan ekonomi yang lebih besar bagi Venezuela saat kunjungan Maduro ke negeri itu September 2018 lalu.

Tekanan krisis ini tampaknya masih akan berlanjut, meskipun sejumlah pengamat mengatakan bahwa inflasi yang sangat tinggi sekarang telah mencapai puncak untuk kembali menurun. Pemerintah Venezuela mengantisipasi persoalan ini dengan tiga solusi; pertama, meningkatkan produksi minyak melalui perusahaannya PDVA; kedua, membuka peluang bagi investasi asing yang lebih luas; ketiga, meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah juga tidak mengendorkan misi sosial yang selama ini menjadi ciri khasnya. Baru-baru ini Presiden Maduro menyelesaikan pembangunan dua juta rumah untuk rakyat miskin.

Konstelasi Politik Dalam Negeri

Dengan tekanan krisis dan sanksi internasional yang dihadapi, sejauh mana pemerintahan Maduro dapat bertahan?

Hasil pemilu 2018 lalu menunjukkan ada penurunan suara yang diperoleh dan rendahnya partisipasi pemilih. Maduro menang telak dengan mengantongi 68 persen suara, tapi jumlahnya turun dari 7,5 juta (2013) menjadi 5,8 juta. Partisipasi pemilih pun menurun dari 79 persen menjadi 46 persen, yang sebagian diakibatkan oleh boikot sejumlah oposisi.

Beberapa hari setelah pelantikan Maduro, Ketua Majelis Nasional, Juan Guaido, yang berasal dari oposisi menyatakan diri siap menjadi presiden transisi, dan mengatakan Maduro telah merebut pemerintahan secara tidak sah. Pernyataan Guaido ini langsung direspon oleh Washington dengan mengatakan mereka mempertimbangkan untuk mengakui “pemerintahan transisi” tersebut.

Bagaimanapun, hasil pemilu ini masih memberikan legitimasi kuat bagi pemerintahan Maduro. Pilpres 2018 lalu menunjukkan pihak oposisi tidak cukup solid, di mana sebagian mau mengikuti proses pemilu sementara sebagian  lain memboikot. Tidak kompaknya oposisi ini sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelumnya.

Dengan komposisi ideologi yang beragam, dari sosialis, komunis, sosial demokrat, liberal hingga konservatif, kubu oposisi kelihatan sulit menemukan kesamaan sikap atas berbagai isu yang berkembang. Misalnya, ketika pemerintahan Maduro menyerukan dialog nasional, pihak oposisi langsung terbelah antara menerima atau menolak. Demikian juga sikap dalam setiap pemilu, baik lokal maupun nasional, ataupun sikap terhadap intervensi asing atas politik Venezuela.

Sedangkan dalam hal prosal untuk menyelesaikan krisis, pihak oposisi tidak memiliki suatu tawaran yang lebih menjanjikan dibandingkan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah. Sebagian oposisi malah mengajukan usulan agar Venezuela kembali bertekuk lutut di hadapan IMF untuk mendapatkan pinjaman.

Meski demikian, dorongan dari internasional, terutama AS dan Kanada, seperti menyuntikkan semangat bagi sebagian oposisi untuk terus merongrong pemerintahan Maduro. Persoalannya, sekuat apapun upaya dari luar, sejauh belum berbentuk agresi militer, masih akan terus terbentur dua tembok besar yaitu dukungan rakyat dan militer pada Maduro.

AS berasumsi bahwa sanksi ekonomi akan melemahkan pemerintahan Maduro karena rakyat menjadi frustrasi dan tidak percaya padanya. Tapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Sebuah survey oleh Venepress Desember 2017 lalu menyebut 56 persen rakyat Venezuela menentang sanksi ekonomi yang dilakukan AS, sementara yang setuju hanya 32 persen. Begitu juga dengan intervensi militer, 57 persen menyatakan menentang. Lebih dari 58 persen mendukung dialog antara pemerintah dan oposisi untuk menyelesaikan krisis.

Pemerintahan Maduro sendiri berulangkali menyerukan dialog dengan oposisi, tapi gayung tak bersambut. Sebagian elemen oposisi sempat menyetujui dialog tapi kemudian tidak ada kesepakatan yang dijalankan oleh oposisi. Hal ini membuka mata rakyat Venezuela sendiri bahwa pemerintah mempunyai niat baik untuk mencari solusi, sementara oposisi sendiri yang berkeras.

Di saat yang sama, pemerintah mendapat dukungan yang kuat dari angkatan bersenjata Venezuela. Dukungan ini sangat penting karena pada tahun 2002 pihak oposisi dengan dibantu oleh AS berhasil pengaruhi sebagian petinggi militer untuk mengkudeta Hugo Chavez. Kudeta ini hanya bertahan satu hari setelah rakyat berduyun-duyun mengepung istana Miraflores dan menuntut Chavez dikembalikan. Setelah peristiwa tersebut Chavez berhasil merombak total angkatan bersenjatanya dan menanamkan doktrin patriotisme serta pro rakyat di kalangan militer.

Loyalitas militer ini penulis saksikan sendiri. Pada hari yang sama setelah pelantikan Presiden Maduro, kami diundang menyaksikan parade angkatan bersenjata Venezuela di lapangan Akademi Militer Venezuela. Ribuan siswa taruna, prajurit dan perwira militer berbaris di lapangan raksasa itu. Sebelum memulai parade, empat orang jenderal memimpin langsung pengangkatan sumpah setia kepada Revolusi Bolivarian dan Pemerintahan Maduro di atas prinsip sosialisme dan anti-imperialisme. Di tembok-tembok dalam gedung megah ini, tempat jenazah mendiang Hugo Chavez disemayamkan, terpahat kalimat-kalimat doktrin anti-imperialisme dan pro-rakyat yang setiap hari dibaca oleh para taruna calon perwira. Dapat dibayangkan sulitnya kekuatan oposisi untuk menembus tembok-tembok itu.

Memang ada segelintir perwira tinggi dari angkatan tua yang coba membangun plot dengan kalangan oposisi dan kekuatan imperialis, tapi mereka segera ‘dinetralkan’. 

Kesimpulan 

Revolusi Bolivarian telah berlangsung selama dua dekade. Banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam proses ini. Presiden Maduro sendiri, dalam kesempatan pertemuan dengan delegasi internasional (11/01) di Caracas, mengakui adanya kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan di masa lalu yang harus diperbaiki. Tapi dampak positif yang telah dihasilkannya pun harus diterima dengan jujur.

Misalnya, media Barat tidak pernah menyebutkan angka kemiskinan di negeri kaya itu yang mencapai 50 persen sebelum Chavez merebut kekuasaan melalui pemilu 1998. Dalam waktu 13 tahun kemiskinan telah berhasil ditekan ke angka 28 persen. Belum dihitung misi-misi sosial di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, pemberdayaan di bidang pertanian, kesetaraan gender, pembangunan komune-komune yang merupakan basis bagi demokrasi partisipatoris, dan lain-lain. Diego Sequera, seorang jurnalis Venezuela, mengatakan pada penulis bahwa redistribusi kekayaan nasional ini berlangsung dalam skala yang paling masif sepanjang sejarah Amerika Latin.

Capaian-capaian penting ini yang akan sangat disayangkan untuk disurutkan kembali ke belakang. Hasil pemilu 2018 yang menunjukkan turunnya jumlah suara yang diperoleh Maduro mungkin mencerminkan suatu kekecewaan atau adanya rasa frustrasi. Tapi rakyat Venezuela sudah paham bahwa mereka tidak mungkin mempercayakan aspirasi politiknya pada elit lama. Sebelum Chavez resmi menjadi presiden tahun 1999, elit dari dua partai tradisional (AD dan COPEI) telah menguasai Venezuela sejak 1959, sembari menikmati kekayaan minyak yang luar biasa untuk kepentingan mereka sendiri.

Menyerahkan kekuasaan Maduro kepada elit oposisi yang ada sekarang tidak akan menyelesaikan krisis dan penderitaan yang dihadapi rakyat Venezuela. Bahkan dengan rencana mereka untuk mensubordinasi diri kepada IMF hanya akan menimbulkan malapetaka yang lebih besar bagi rakyat. Misi-misi sosial yang merupakan kebutuhan mendesak dan mendasar bagi rakyat akan dihapus. Capaian-capaian dari pemberdayaan rakyat di bidang ekonomi, politik dan budaya akan ditarik mundur, kembali pada ‘pemberdayaan’ elit yang sudah sangat berkecukupan. Singkat kata, Revolusi Bolivarian akan berhenti, dan contoh-contoh alternatif yang diimpikan bagi tatanan dunia yang lebih baik akan sirna.

Dukungan pada Revolusi Bolivarian bukan hanya penting bagi rakyat Venezuela, tapi juga bagi rakyat-rakyat dari berbagai belahan dunia lainnya. Sembari memberikan dukungan dengan segala cara yang mungkin, kita berharap Pemerintahan Maduro dapat menemukan solusi-solusi yang jitu untuk mengatasi krisis, melancarkan diplomasi untuk membuka blokade internasional, serta terus membangun dialog yang konstruktif dengan berbagai elemen di Venezuela untuk memajukan revolusinya.

DOMINGGUS OKTAVIANUS, Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut