Laporan Dari Konferensi Nasional Perempuan Indonesia: Saatnya Kaum Perempuan Bersatu Untuk Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur Tanpa Penindasan Manusia oleh Manusia dan Penindasan Bangsa atas Bangsa

Tidak ada pembebasan nasional tanpa pembebasan perempuan, dan tidak ada pembebasan perempuan tanpa pembebasan nasional

Pada tanggal 12, 13, dan 14 Desember 2014, di Wisma PKBI, Jakarta Selatan, diadakan Konferensi Nasional Perempuan Indonesia. Konferensi ini diinisiasi oleh sejumlah  perempuan dari berbagai organisasi pergerakan yang perduli terhadap persoalan-persoalan dan penindasan yang terjadi terhadap kaum perempuan, dan posisi kaum perempuan dalam menghadapi persolan bangsa.

Peserta konferensi ini berjumlah seratus orang dari 16 Provinsi dan 32 kota/kabupaten. Mereka mewakili berbagai segmen perempuan Indonesia, seperti mahasiswa, buruh, kaum miskin kota, kaum intelektual/akademisi, aktivis posyandu, aktifis politik, dll. Juga ada kelompok perempuan yang tergabung dalam koperasi-koperasi yang dibentuk dan dijalankan oleh kaum perempuan.

Selain itu, acara konferensi perempuan ini juga dihadiri beberapa tamu peninjau dari Swedia, Malaysia, Australia, Filipina.

Tema yang dipilih dalam Pertemuan Konferensi Nasional Perempuan Indonesia ini adalah: “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian dengan Menjunjung Tinggi Kesetaraan Antara Laki-laki dan Perempuan”

Adapun pertimbangan pemilihan tema ini adalah bahwa secara historis perjuangan pembebasan nasional Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perjuangan pembebasan perempuan. Dengan demikian tumbuh keyakinan bahwa tidak ada pembebasan nasional tanpa pembebasan perempuan, dan tidak ada pembebasan perempuan tanpa pembebasan nasional.

***

Pembukaan konferensi  ini dihadiri lebih dari tiga ratus orang, dan dimeriahkan oleh Paduan Suara Dialita dengan lagu-lagu yang penuh semangat. Beberapa tokoh tampak hadir dan mengapresiasi acara ini, antara lain: Agus Jabo Priyono (Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik), Yuniyanti Chuzaifah (Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), Ribka Tjiptaning (Ketua Komisi IX DPR-RI).

Dalam Pidatonya, Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa Tugas mendesak gerakan perempuan hari ini adalah bersatu untuk mewujudkan masyarakat adil makmur tanpa penindasan manusia oleh manusia dan penindasan bangsa atas bangsa, atau Sosialisme Indonesia. Untuk itu ia menyerukan agar kaum perempuan bisa mengkoordinasi diri sendiri, berkumpul bersama, dan berorganisasi. Dengan begitu, perempuan bisa saling memahami semua persoalan. Karena Perjuangan sekarang bukan lagi soal kepentingan pribadi lagi, tetapi juga menyangkut kepentingan bersama.

Menurut Jabo, Sosialisme Indonesia akan dijewantahkan dengan pendidikan gratis, kesehatan gratis, perumahan layak, lapangan pekerjaan layak, karena kekayaan alam maupun sumber ekonnomi yang strategis dikuasai negara untuk kemakmurann rakyat.

Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah, mengatakan bahwa saat ini hak-hak perempuan masih dibatasi. Ia mengatakan bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk berpendapat dan berorganisasi. Karena hak berorganisasi adalah hak semua rakyat. Karena itu, ia sangat mengapresiasi konferensi yang mencanangkan pembentukan organisasi massa perempuan ini.

Disamping itu, Ketua Komisi IX DPR-RI, Ribka Tjiptaning, dalam pidatonya mengatakan bahwa masih sangat sedikit perempuan yang ingin benar-benar berjuang untuk kemajuan bangsa. Ia juga mengatakan bahwa masih banyak perempuan yang hanya berpikir parsial dalam berjuang di kursi legislatif. Dimana, perempuan hanya akan mendukung satu program yang menyentuh kepentingan partainya saja tanpa memikirkan kepentingan rakyat.

Pada hari pertama konferensi ini diadakan Malam Solidaritas. Acara ini berisikan pesan-pesan Solidaritas tamu undangan dari Luar Negeri. Dalam pesan-pesannya, mereka sangat mengapresiasi kegiatan Konferensi Perempuan ini. Mereka berharap agar konferensi ini bisa menghasilkan sebuah organisasi perempuan yang progressif, yang tidak hanya berbicara mengenai masalah perempuan saja, tetapi juga berbicara mengenai persoalan-persoalan rakyat.

Panitia kemudian memberikan cendera mata berupa selendang merah kepada tamu undangan dari luar negeri. Pemberian selendang merah ini diwakili oleh Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik.

***

Pada hari kedua, konferensi dibagi dalam empat Sidang.

Sidang pertama peserta membahas mengenai Tata Tertib Acara Konferensi.

***

Sidang kedua, konferensi membahas landasan pembentukan ormas perempuan. Di sini peserta membedah Situasi Objektif Masyarakat Indonesia, Situasi Subjektif perempuan, dan Situasi gerakan Perempuan.

Sebagai dasar, pemateri memaparkan bahwa pembangunan nasional harus mengandung dua aspek: pertama, pembangunan nasional harus melibatkan seluruh bangsa Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan; dan kedua, hasil dari pembangunan nasional harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan.

Yang penting juga diingat, setiap warga negara akan bisa berkontribusi dalam pembangunan hanya jika syarat-syarat material untuk pengembangan dirinya terpenuhi, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat, dan lain sebagainya.

Di sinilah letak masalahnya. Kaum perempuan Indonesia, yang meliputi hampir separuh dari populasi (49,66%), masih ditempatkan sebagai “warga negara kelas dua”. Di bidang pendidikan, hingga tahun 2010, sebanyak 5 juta perempuan Indonesia masih buta huruf. Data lain mengungkapkan, bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit pula partisipasi perempuan: SMA (18,59 persen), Diploma (2,74 persen), dan Universitas (3,02 persen).

Di bidang kesehatan, kaum perempuan juga masih mengalami kesulitan. Ini bisa dilihat dari tingginya angka kematian ibu (AKI). Hingga tahun 2012, angka kematian ibu di Indonesia masih sangat tinggi, yakni 359 per 100 ribu kelahiran. Begitu juga dalam persoalan kemiskinan. Perempuan masih identik dengan kemiskinan dan diskriminasi ekonomi.

Perempuan pun rentan dari praktek kekerasan. Menurut laporan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 1998-2011, terjadi 93.960 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Sebanyak 4.845 kasus diantaranya adalah pemerkosaan; perdagangan perempuan untuk tujuan seksual sebanyak 1.359 kasus; pelecehan seksual 1.049 kasus; dan penyiksaan seksual sebanyak 672 kasus.

Situasi ini berdampak pula dalam kehidupan politik. Partisipasi perempuan di lembaga politik pun terbilang sangat rendah. Keterwakilan perempuan di parlemen hanya 79 orang atau sekitar 14 persen dari total anggota DPR RI. Di jabatan eksekutif/pemerintahan, tercatat hanya terdapat 1 orang Gubernur dan 1 Wagub dari 33 Gubernur, serta 38 Bupati/Walikota (7,6%) dari 497 Kabupaten/Kota.

Diskusi yang lebih mendalam terhadap pemaparan pemateri di atas kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

(1) Persoalan masyarakat dan kaum perempuan saat ini adalah Sistem Neoliberalisme;

(2) Ada penafsiran keliru atas agama yang mendukung diskriminasi terhadap perempuan (Fasisme religius);

(3) Organisasi massa perempuan yang akan kita bangun harus mampu menjawab sekat-sekat, faksi-faksi atau gesekan dalam gerakan perempuan, dan merangkul seluas-luasnya kaum perempuan dalam perjuangan;

(4) Kaum perempuan harus mampu mengkritik pemerintahan Jokowi-JK jika kebijakannya tidak berpihak pada rakyat, khususnya kaum perempuan.

***

Pada sidang ketiga peserta membahas Program Perjuangan yang kemudian dibagi menjadi tiga Komisi, yaitu: Komisi Politik, Komisi Ekonomi, dan Komisi Sosial Budaya, selain juga membahas Program Umum.

Hasil sidang ini menetapkan Program Umum yang diambil adalah: Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara tiap komisi menyimpulkan sejumlah program tuntutan di bidangnya masing-masing.

Pada sidang komisi politik disampaikan sejumlah program tuntutan, antara lain untuk menghapus segala produk perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan.

Sementara sidang ekonomi menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan, seperti: tempat penitipan anak, tempat menyusui, cuti haid, cuti hamil, dan cuti melahirkan. Kemudian terangkat juga persoalan kesehatan reproduksi, akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, dan kenaikan upah buruh perempuan, mendorong pemerintah berpihak pada pangan lokal, membangun koperasi, dan sebagainya.

Pada sidang komisi sosial budaya, peserta diskusi menyoroti persoalan pendidikan yang tidak sensitif gender, tayangan atau informasi di media massa yang tidak mendidik, dan masalah poligami.

***

Sidang keempat, konferensi membahas Strategi dan Taktik yang akan dipakai oleh organisasi massa perempuan dalam menjalankan perjuangannya.

Pembahasan strategi dan taktik ini berangkat dari kesimpulan bahwa sistem neoliberalisme menindas kaum perempuan baik secara sosial ekonomi, politik, dan budaya. Maka konferensi ini menyetujui bahwa strategi yang harus dilakukan oleh kaum perempuan adalah bersatu bersama laki-laki melawan sistem neoliberal/imperialisme dan patriarki dalam kerangka pembebasan nasional.

Selanjutnya sidang ini juga dibagi dalam tiga komisi, yaitu: Komisi Politik, Komisi Organisasi, dan Komisi Ideologi.

Pada Komisi Politik antara lain disimpulkan bahwa organisasi massa perempuan ini harus berperan mengajak perempuan seluas-luasnya berpartisipasi dalam perjuangan pembebasan nasional. Komisi ini juga mendorong dan mengawal perempuan untuk mengambil peran aktif di wilayan publik dalam pengertian yang seluas-luasnya.

Dalam sidang Komisi Ideologi disepakati untuk mengadakan pendidikan dan kursus-kursus politik bagi perempuan secara reguler dan teroganisir, membuat terbitan, serta membangun perpustakaan atau taman bacaan.

Sedangkan sidang Komisi Organisasi mendorong konsolidasi perempuan di tingkat lokal, merancang pembangunan sel-sel komite aksi, pembangunan sekolah-sekolah rakyat di tingkat kampung dan pabrik, dan melakukan advokasi-advokasi terhadap kasus perempuan.

***

Pada hari ketiga dilanjutkan dengan Sidang kelima, yaitu membahas soal-soal keorganisasian. Di sini peserta membahas bentuk organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Pemilihan pengurus.

Sidang ini menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

pertama, terbentuknya sebuah organisasi perempuan berskala Nasional dengan nama Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini.

Kedua, bentuk dari organisasi ini adalah Organisasi massa dan berbasis massa.

Ketiga, Memilih dan menetapkan Minaria Christyn Natalia S menjadi Ketua Umum dan Diena Mondong menjadi Sekretaris Jenderal.

Sedangkan pembuatan resolusi-resolusi akan diagendakan lebih lanjut oleh organisasi yang telah terbentuk ini.

Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut