Kwame Nkrumah, Pejuang Pembebasan Afrika

Ia adalah seorang pejuang yang  berupaya memerdekakan negerinya. Ia pun berhasil memimpin negerinya setelah kemerdekaan diraih, namun akhirnya ia dijatuhkan oleh sekelompok tentara yang menjadi ‘antek’ pihak asing. Ia adalah Kwame Nkrumah, bapak bangsa Ghana , sebuah negeri di benua Afrika.

Pejuang Kemerdekaan

Nkrumah lahir di Nkroful, Ghana (ketika itu bernama Pantai Emas), pada tahun 1909 dan pernah mengenyam pendidikan di Amisano, sebuah Seminari Katolik Roma.  Pada pertengahan tahun 1930-an,  Nkrumah pergi ke Amerika Serikat (AS) dan  kuliah di Universitas  Lincoln, Pennsylvania. Semasa kuliah di AS tersebut, Nkrumah terpilih sebagai presiden Persatuan Pelajar Afrika di AS dan Kanada.

Semasa berada di AS itu pulalah, Nkrumah  mulai tergerak memperjuangkan nasib kaum negro/kulit hitam yang tertindas di AS pada masa itu. Ide-ide tentang pembebasan kaum kulit hitam AS mulai ia suarakan ketika mendapat kesempatan untuk berkhutbah di Gereja-gereja Presbyterian khusus orang kulit Hitam di beberapa kota di AS, seperti Philadelphia.

Ketika itu, Nkrumah terpengaruh oleh  ide-ide  Marcus Garvey, seorang pendeta sekaligus pejuang yang mengorganisir perlawanan kaum negro Jamaika terhadap imperialisme kulit putih di awal abad 20. Salah satu ide Garvey yang terkenal adalah, ‘Afrika untuk bangsa Afrika’, yang menyerukan bangsa Afrika yang telah ter-diaspora untuk kembali ke benua Afrika sebagai tanah leluhur mereka, guna membebaskan benua tersebut dari cengkeraman imperialis kulit putih dari Eropa.

Spirit perjuangan Nkrumah pun bertambah. Tak hanya berjuang bagi pembebasan kaum kulit hitam di AS, ia juga bertekad untuk mengusir imperialis Inggris yang sedang menjajah negerinya. Di pertengahan dasawarsa 1940-an, ia bertemu dengan George Padmore, yang juga seorang aktivis kulit hitam, untuk kemudian mengorganisir Kongres Seluruh Afrika Kelima di Inggris. Kiprahnya dalam perjuangan berlanjut pasca kongres itu, ketika Nkrumah terpilih sebagai Presiden Persatuan Pelajar Afrika Barat.

Di tahun 1947, Nkrumah menjadi salah satu pengurus dalam organisasi pergerakan kemerdekaan Ghana, yang bernama Konvensi Pantai Emas Bersatu (UGCC). Ketika itu, organisasi ini dipimpin oleh  Joseph B. Danquah.

Tak lama setelah Nkrumah berjuang melalui UGCC, pada Februari 1948 meletuslah huru-hara di Accra, ibukota  Ghana yang dipicu oleh peningkatan biaya hidup secara drastis. Rakyat  Ghana memprotes tingginya biaya hidup dibawah pemerintahan kolonial Inggris. Aparat kolonial pun menghadapi protes itu dengan represi brutal.

Kerusuhan kemudian meluas ke kota-kota lain di luar Accra.  Pihak Inggris segera menuding   UGCC berada dibelakang huru-hara tersebut.  Inggris pun menangkap Nkrumah sebagai salah satu tokoh penting di UGCC, serta beberapa tokoh lain. Namun, tak lama kemudian, Nkrumah dan tokoh-tokoh UGCC lainnya dibebaskan oleh Inggris, karena Inggris tak memiliki bukti kuat yang mengaitkan UGCC dengan kerusuhan tersebut.

Setelah  bebas dari penjara,  Nkrumah segera melanjutkan  perjuangannya untuk memerdekkan negerinya dengan berkelana ke berbagai kota di Ghana. Di berbagai tempat yang ia datangi,  Nkrumah selalu menegaskan pentingnya Ghana merdeka dari Inggris dan memiliki pemerintahan  mandiri.

Agitasi yang dilakukan Nkrumah pun ’manjur’. Para petani kakao yang menjadi kelompok sosial terbesar di Ghana bergabung dengan gerakan Nkrumah. Selain itu, Nkrumah juga memobilisasi kaum wanita Ghana untuk turut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Akhirnya pada  tahun 1949, Nkrumah mengorganisir seluruh elemen rakyat yang sepakat dengn garis perjuangannya  ke dalam sebuah partai politik baru yang dinamakan Partai Konvensi Rakyat (CPP).

Bersama dengan kekuatan progresif Ghana lainnya, Nkrumah  juga membentuk Dewan Rakyat yang terdiri dari wakil-wakil partai, organisasi pemuda, petani kakao, serikat buruh dan mantan prajurit. Dewan ini dibentuk guna menandingi dewan perwakilan rakyat bentukan penguasa kolonial yang hanya berisi kalangan borjuis Ghana yang tunduk pada penguasa. Dewan rakyat ini mengajukan berbagai tuntutan, seperti diberlakukannya demokrasi rakyat dan bukannya demokrasi perwakilan ala borjuis bentukan kolonial Inggris, serta dibentuknya pemerintahan Ghana yang merdeka.  Seluruh tuntutan ini ditolak oleh penguasa kolonial.

Penolakan pihak Ingris ini segera direspon Nkrumah dengan mengeluarkan seruan perlawanan dan pemogokan umum pada awal tahun 1950. Penguasa kolonial kembali merespon tindakan Nkrumah itu  dengan menangkap Nkrumah dan tokoh-tokoh CPP lainnya.

Nkrumah dijatuhi hukuman penjara  selama tiga tahun oleh pengadilan kolonial. Namun, pemberangusan terhadap perjuangan Nkrumah ini justru membuat banyak rakyat Ghana antusias bergabung dalam perjuangan CPP untuk kemerdekaan Ghana.

Oleh karena itu, meskipun Nkrumah dan para pimpinan partai dibui, perlawanan rakyat terhadap Inggris terus berlanjut. Perlawanan yang hebat itu membuat Inggris harus memberikan suatu konsesi kepada rakyat Ghana dengan mengadakan pemilihan umum  pada tahun 1951.

Walaupun masih menjalani hukuman penjara, Nkrumah dan CPP diizinkan oleh pemerintah kolonial untuk mengikuti pemilu tersebut. Dan hasilnya, CPP  mendapat kemenangan besar dalam pemilu itu dengan  memperoleh 34 dari 38 kursi di dalam Parlemen.

Hasil pemilu tersebut membuat pihak Inggris membebaskan  Nkrumah dari penjara pada tanggal 12 Februari 1951. Gubernur yang merepresentasikan pemerintah Kerajaan Inggris di Ghana ketika itu, Charles Arden-Clarke, meminta Nkrumah untuk mengepalai pemerintahan yang akan mempersiapkan Ghana menyongsong kemerdekaan. Dan pada tahun 1952, Nkrumah pun dilantik sebagai Perdana Menteri Ghana.

Transisi Ghana menuju kemerdekaan penuh berakhir di tahun 1957, ketika Ghana secara resmi merdeka dari inggris. Nkrumah, yang memproklamirkan kemerdekaan Ghana, terpilih menjadi Presiden bagi negeri penghasil bijih kakao itu.

Kudeta Militer

Pasca kemerdekaan, seiring berjalannya waktu, seperti halnya juga yang dialami negeri-negeri dunia ketiga post-colonial lainnya,  Ghana pun tak lepas dari berbagai pergolakan sosial. Salah satunya adalah pergolakan kaum buruh penambang emas  yang telah muncul sejak  tahun 1955. Aksi mogok yang dipicu oleh kebijakan sentralisme ekonomi Nkrumah itu telah membuat pemerintahan Nkrumah memberlakukan larangan mogok bagi para buruh di tahun 1958.

Nkrumah memang memprioritaskan  pembangunan berbagai  infrastruktur negara  dan industrialisasi dengan basis kemandirian ekonomi. Jadi, segala sektor ekonomi negeri itu harus diberdayakan guna menyokong kebijakan negara tersebut. Hal inilah yang membuat sebagian pihak, terutama kaum kapitalis swasta serta para buruhnya merasa tidak nyaman dengan kebijakan pemerintahan Nkrumah itu, karena banyak diantara mereka yang memiliki orientasi ekonomi yang berbeda dengan rezim Nkrumah.

Komitmen pemerintahan Nkrumah  kepada industrialiasasi Ghana ditandai dengan dibangunnya bendungan raksasa penghasil listrik di Sungai Volta. Bendungan itu dibangun rezim Nkrumah untuk meningkatkan ketersediaan pasokan listrik bagi Ghana. Namun, disisi lain, pembangunan bendungan ini membuat Ghana terbelit hutang dalam jumlah  besar akibat cost yang tinggi. Apalagi pada saat yang sama, harga bijih kakao yang merupakan komoditi  utama Ghana jatuh di pasaran dunia. Hal ini  membuat kalangan oposisi kian konfrontatif terhadap rezim Nkrumah.

Akhirnya, kontradiksi yang kian menajam di dalam negeri serta ketidakharmonisan hubungannya dengan Negara-negara imperialis membuat Nkrumah melakukan sentralisasi kekuasaan dengan menjadikan partainya, CPP, sebagai partai tunggal di tahun 1964. Ia juga menerima gelar ‘Presiden Seumur Hidup’, serupa dengan yang dilakukan Bung Karno di Indonesia. Hal ini ia lakukan guna memperkuat konsolidasi pemerintahannya untuk menghadapi berbagai gangguan dari dalam maupun luar negeri.

Terkait ketidakharmonisan Nkrumah  dengan negara-negara imperialis Barat, hal ini memang telah terjadi sejak Ghana merdeka. Setelah memimpin Ghana merdeka, Nkrumah memang  tak berhenti berjuang melawan kolonialisme yang masih membelit saudara-saudaranya di negeri-negeri lain di benua Afrika. Salah satu kontribusinya bagi perjuangan kemerdekaan negeri-negeri Afrika adalah  turut memelopori pembentukan organisasi Persatuan Afrika pada tahun 1963. Disamping itu, Nkrumah juga menyokong secara militer perjuangan rakyat  Zimbabwe dan Afrika Selatan dalam melawan kolonialisme Inggris dan rezim rasis Apartheid.

Perjuangannya untuk memerdekakan seluruh Afrika, membuat ia harus berhadapan dengan negara-negara imperialis Eropa seperti Perancis, Inggris dan Portugis yang pada saat itu masih mencengkram erat beberapa negeri  Afrika. Hal ini juga membuat Nkrumah berkonfrontasi dengan AS, karena negara-negara itu merupakan anggota Blok Barat dalam ‘arena’Perang Dingin, dan AS merupakan ‘komandan’ Blok Barat.

Permusuhan antara Nkrumah dengan  AS kian  terlihat ketika ia menyampaikan  pidato  pada pembukaan Konferensi Ke-4 Organisasi Setiakawan Rakyat-Rakyat Asia-Afrika yang  berlangsung  di Winneba, Ghana  pada bulan Mei  1965. Dalam pidatonya, Nkrumah secara tegas mengutuk agresi AS di Vietnam dan  negara-negara Amerika Latin seperti Dominica.  Ia juga menggagas ide  tentang persatuan kekuatan-kekuatan anti  imperialis di seluruh dunia, yang mirip sekali dengan ide New Emerging Forces (Nefo) yang digagas Bung Karno.

Bung Karno dan Kwame Nkrumah sama-sama memprakarsai Gerakan Non-Blok.
Bung Karno dan Kwame Nkrumah sama-sama memprakarsai Gerakan Non Blok.

Terkait banyaknya kesamaan ide antara Nkrumah dan Bung Karno, hal ini dikarenakan hubungan keduanya  memang sangat dekat.  Kedekatan ini disebabkan kesamaan pandangan mereka terhadap imperialisme. Disamping itu, mereka berdua juga merupakan pelopor Gerakan Non-Blok (GNB) yang lahir diawal dekade 1960-an bersama-sama dengan pemimpin dari negara-negara independen progresif  lainnya seperti  Gamal Abdul Nasser (Mesir), Joseph Broz Tito (Yugoslavia) serta Jawaharlal Nehru (India).  Dalam GNB itu, mereka menolak intervensi para adidaya yang menjadi ‘pemain’ dalam Perang Dingin terhadap  negara-negara  berkembang yang independen.

Politik konfrontasi Nkrumah terhadap kaum imperialis Barat itu berbuah konsekuensi yang  tragis. Sebuah konsekuensi yang juga ditanggung oleh para pemimpin progresif dari negara-negara lainnya yang juga menolak tunduk kepada imperialis Barat. Konsekuensi itu ialah digulingkan oleh kekuatan imperialis melalui ‘antek-anteknya’ di dalam negeri, yakni militer.

Pada Februari 1966, ketika Nkrumah sedang melakukan kunjungan resmi ke salah satu sekutunya, China, sekelompok militer sayap kanan pimpinan Jenderal Joseph Arthur Ankrah yang didukung AS melakukan kudeta. Ghana pun berubah wajah setelah dikuasai rezim militer. Dari sebelumnya anti-imperialis, menjadi tunduk pada imperialis Barat.

Sementara Nkrumah tidak pernah kembali ke Ghana sejak digulingkan. Ia hidup dalam pengasingan di Guinea, hingga akhirnya wafat ketika sedang menjalani pengobatan medis di Rumania pada tahun 1972.

Begitulah nasib sang pejuang pembebasan Ghana, yang harus terjungkal dari kekuasaannya karena memegang keteguhan prinsip untuk melawan imperialisme di muka bumi. Serupa dengan yang dialami para pemimpin progresif lainnya seperti Patrice Lumumba di Kongo, Salvador Allende di Chili, Joao Goulart  di Brazilia, Jacobo Arbenz di Guatemala serta yang terutama adalah sahabat karibnya, Bung Karno di Indonesia.

Hiski Darmayana, kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). 

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut