Krisis Lahan Pertanian

Dalam negara agraris, kata Bung Hatta, tanah menjadi alat produksi yang penting. Dengan demikian, baik-buruknya penghidupan rakyat tergantung pada keadaan lahan pertanian.

Namun, dalam beberapa tahun kedepan, Indonesia akan mengalami defisit lahan pertanian seluas 730.000 hektare. Dan menurut Kementerian Pertanian, jika tidak ditangani, defisit lahan itu akan meningkat menjadi 2,21 juta hektare pada 2020. Dan akan terus bertambah menjadi  5,38 juta hektare pada 2030.

Di sisi lain, kebutuhan konsumsi pangan kita, khususnya beras, terus meningkat. Sekarang ini setiap orang Indonesia menghabiskan rata-rata 139 kilogram beras per tahun. Untuk 2013, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 230 juta orang. Artinya, untuk tahun ini saja, Indonesia membutuhkan sedikitnya 31.97 juta ton beras. Dan untuk memproduksi beras sebanyak itu diperlukan 12 juta hektar.

Pada tahun 2015, dengan perkiraan jumlah penduduk 255 juta orang, Indonesia membutuhkan lahan 13,38 juta hektar. Artinya, Indonesia dituntut menambah luas areal pertaniannya. Pada kenyataannya, lahan pertanian di Indonesia justru menyusut.

Menurut Khudori, anggota POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010–2014), dalam rentang waktu 1999-2002, laju tahunan konversi lahan baru 110.000 hektar. Pada periode 2002-2006 melonjak menjadi 145.000 hektar per tahun. Akan tetapi, rentang 2007-2010 di Jawa saja laju konversi rata-rata 200.000 hektar per tahun.

Dia menambahkan, lahan (sawah beririgasi teknis, nonteknis, dan lahan kering) di Jawa pada 2007 masih 4,1 juta hektar, kini hanya tinggal 3,5 juta hektar. Lahan sawah Indonesia hanya 8,06 juta hektar dan tegalan/kebun 12,28 juta hektar. Artinya, dalam beberapa tahun kedepan, Indonesia mengalami krisis lahan pertanian. Sudah begitu, seperti ditemukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), sebanyak 75 persen lahan pertanian di Indonesia sudah kritis karena mengalami penurunan kesuburan.

Kenapa bisa terjadi krisis lahan pertanian? Pertama, banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, pusat perbelanjaan, jalan tol, kawasan industri, kawasan pertambangan, dan lain-lain.

Kedua, peruntukan lahan di Indonesia sangat berorientasi profit (keuntungan), seperti untuk perkebunan sawit, pemanfaatan hasil hutan kayu, pertambangan, dan lain-lain. Artinya, penguasaan dan pengolahan tanah itu lebih banyak dikangkangi oleh korporasi. Data menyebutkan, 35% daratan Indonesia dikuasai oleh perusahaan pertambangan. Sangat sedikit lahan itu yang dikonversi untuk kebutuhan lahan pertanian.

Ketiga, terjadi konsenstrasi penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia. Indeks Gini kepemilikan tanah juga meningkat tajam: dari 0,50 (1983) menjadi 0,72 (2003). Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto pernah membeberkan bahwa hanya 0,2 persen penduduk Indonesia yang saat ini menguasai 56 persen aset nasional. Dari aset yang dikuasai tersebut, 87 persen dalam bentuk tanah.

Situasi ini akan membawa dampak buruk. Krisis lahan ini akan berdampak pada merosotnya produksi pangan. Indonesia pun tidak akan pernah berdikari di bidang pangan. Sekarang saja kita sudah menjadi importir pangan terbesar di dunia.

Situasi ini membawa rakyat Indonesia dalam situasi rawan: krisis pangan. Kita tahu, harga pangan dunia dikontrol oleh segelintir korporasi dan itupun fluktuatif sesuai permainan di pasar spekulasi. Padahal, mayoritas rakyat Indonesia masih bergantung pada konsumsi beras.

Menurunnya lahan pertanian berarti penciutan jumlah petani. Artinya, penyerapan tenaga kerja merosot. Ini akan memicu apa yang disebut proses de-peasantization, yaitu fenomena petani atau rumah tangga petani telah kehilangan kapasitas mereka sebagai produsen atau unit ekonomi. Maklum, petani yang kehilangan alat produksi tidak serta-merta akan terserap oleh industri di kota-kota. Maklum, Indonesia juga mengalami proses de-industrialisasi.

Pemerintah harus tegas untuk melaksanakan moratorium konversi lahan pertanian. Jika tidak, penyusutan lahan pertanian tidak akan terkendali. Selain itu, peruntukan dan pengelolaan tanah harus lebih diperuntukkan untuk kepentingan rakyat banyak.

Kita harus kembali ke politik agraria yang benar. Bung Hatta menegaskan, “tanah tidak boleh menjadi alat kekuasaan orang seorang untuk menindas atau memeras kehidupan orang banyak.” Konsekuensinya, perusahaan besar swasta tidak boleh diijinkan menguasai tanah terlalu luas.

Selain itu, pemerintah juga harus segera melaksanakan Land-reform. Ini untuk mengatasi dua hal: pertama, mengakhiri ketidakadilan agraria di Indonesia; kedua, mentransformasikan pertanian Indonesia yang masih terbelakang dan subsisten agar terjadi modernisasi pertanian sebagai basis mensejahterakan kaum tani dan keluarganya.

Untuk itu, pemerintah harus segera melaksanakan politik agraria yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 dan UU nomor 5 tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut