Krisis Di Dalam Pemerintahan

Perkembangan politik di dalam negeri semakin cepat. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2009, duet SBY-Budiono memang sudah ‘terongrong’. Dua kasus yang meledak saat itu, kasus kriminalisasi KPK dan skandal Bank Century, benar-benar melemahkan kredibilitas pasangan pemenangan pemilu dengan perolehan suara 60,80% ini.

Setelah dua kasus itu berhasil dipendam, SBY-Budiono berusaha bersolek untuk memperbaiki kembali citra pemerintahannya. Salah satu cara untuk memperbaiki kembali citra yang merosot itu adalah janji pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Ia juga menjanjikan kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan demokrasi.

Selain itu, SBY juga menggertak teman koalisinya yang dianggap tidak solid. Beberapa kali ancaman reshuffle kabinet dikeluarkan, meskipun kemudian reshuffle itu sendiri tidak pernah terjadi sampai sekarang. Pendek kata, SBY hendak membangun kembali hegemoni politiknya sebagai jalan untuk mempertahankan kekuasannya hingga 2014.

Akan tetapi, secara perlahan-lahan tetapi pasti, pemerintahan SBY sedang berjalan memasuki ‘momen krisis’. Momen krisis—meminjam pendapat Antonio Gramsci, seorang Marxist Italia yang terkenal—adalah momen di mana penduduk semakin melihat jelas bahwa kelas penguasa tidak lagi mampu menyelesaikan isu-isu paling mendesak bagi persoalan mereka.

Ada beberapa kejadian atau peristiwa yang menandai dan sekaligus mempercepat momen krisis ini berjalan terus:

Pertama, hancurnya reputasi partai demokrat akibat berbagai kasus korupsi dan pelanggaran hukum yang melibatkan kader-kadernya. Kasus Nazaruddin, misalnya, yang akhir-akhir ini terus memojokkan Demokrat dan SBY, semakin membuka mata orang bahwa korupsi bahkan berjalan di dalam kandang SBY sendiri.

Dengan kondisi partai Demokrat yang babak belur itu, SBY tentu saja terancam kehilangan alat politiknya yang paling loyal dan terkuat. Kasus Nazaruddin masih terus menggelinding, bahkan berpotensi menyeret nama-nama petinggi partai demokrat lainnya.

Kedua,  survey telah memperlihatkan dengan terang-benderang bahwa popularitas pemerintahan SBY semakin merosot. Kini, sebagaimana disimpulkan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI), popularitas SBY sudah merosot hingga di bawah 50% (47,2%).

Sebetulnya, jauh sebelum LSI mengumumkan hasil surveinya, sudah banyak pendapat atau ekspresi yang memperlihatkan ketidaksukaan terhadap kinerja pemerintahan sekarang ini.

Ketiga, banyak sekali instruksi Presiden SBY, baik yang sifatnya tertulis maupun lisan,  yang tidak dijalankan oleh menteri-menterinya sendiri.  Hasil laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menunjukkan bahwa kinerja menteri berada di bawah level 50%.

Artinya: jangankan berharap bahwa rakyat akan mengikuti instruksi Presiden, di kalangan pembantu-pembantunya saja (para Menteri) instruksi itu diabaikan. Ini menjelaskan sebuah fenomena bencana ekuilibrium, sebuah fase di mana dikalangan apparatus negara sendiri terjadi konfrontasi dan kekacauan.

Keempat, proyek politik SBY-Budiono semakin ditentang oleh banyak orang, bukan saja di kalangan aktivis jalanan, tetapi juga oleh kalangan elit dan spectrum luas dari masyarakat: intelektual, agamawan, politisi, dan kalangan professional.

Semakin banyak yang menggugat proyek neoliberalisme dan ekses-eksesnya: dominasi asing dalam perekonomian nasional, perampokan sumber daya alam, persoalan pengangguran, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan lain-lain.

Hanya saja, menurut Antonio Gramsci, kaum progressif mestinya mempersiapkan sudah mempersiapkan alternatif untuk mengganti pemerintahan yang mengalami krisis ini. Ini dapat dilakukan dengan membangun konsensus dengan berbagai kekuatan sosial dan berbagai spectrum politik kaum oposisi.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut