KPU Dituntut Hentikan Kerjasama Dengan Lembaga Asing

Kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan lembaga asing, International Founding for Electoral Systems (IFES), terus menuai protes. Pasalnya, keterlibatan IFES dalam pemilu Indonesia sering menuai kontroversi.

“IFES pernah bermasalah pada pemilu 2009. Meski begitu, mereka tidak pernah mempertanggung-jawabkan kesalahannya itu. Alih-alih meminta maaf kepada Rakyat Indonesia, sekarang mereka kembali membuat kontroversi baru terkait penggunaan Sipol KPU,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, di Jakarta, Kamis (18/10/2012).

Menurut Ray, KPU mestinya segera menghentikan kerjasama itu. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah pernah membuat keputusan, yaitu Putusan MK No.108-109 PHPU.18/2009, yang mengamanatkan agar pelaksanaan pemilu terbebas dari keterlibatan pihak asing.

Selain itu, Ray menjelaskan, sejarah kerjasama KPU dengan IFES, seperti pada pemilu 2009, justru memperlihatkan kinerja yang buruk. “Sangat tidak masuk akal sebuah lembaga yang menimbulkan kontroversi pelaksanaan pemilu, masih diajak kerja sama,” kata Ray.

Tidak hanya itu, Ray menambahkan, kerjasama KPU dengan lembaga asing sangat mencoreng azas kemandirian sebagai pelaksana pemilu. Katanya, azas kemandirian, seperti ditegaskan dalam putusan MK, berarti juga sebisa mungkin tidak perlu melibatkan pihak asing dalam pengelolaan pelaksanaan pemilu.

“Pihak asing cukup jadi pemantau atau bekerja sama dengan elemen masyarakat. Ini untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan dalam negeri untuk bersama-sama membangun pemilu yang demokratis,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Alif Kamal, yang juga pengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD), mempertanyakan ketertutupan kerjasama KPU dengan IFES. “Kerjasama KPU dengan pihak IFES berkesan diam-diam, dan jauh dari prinsip transparansi,” katanya.

Menurut Alif, KPU mestinya menjelaskan bentuk kerjasama tersebut: kapan kerja sama itu dilakukan, pada program apa saja, dalam bentuk apa, sampai kapan, apa yang boleh dan tidak boleh, dan sebagainya.

Alif juga mempertanyakan keamanan data-data KPU. Pasalnya, operator ahli Sipol ini adalah orang-orang IFES. “Ini membuka peluang bagi lembaga asing untuk mengakses data-data di KPU,” tegasnya.

KPU juga belum menjelaskan sumber dana operasional Sipol ini. Alif bilang, kalau sumbernya dari APBN, maka sudah semestinya program ini dijauhkan dari pihak asing. Sebaliknya, kalau ternyata menggunakan data IFES, maka netralitas KPU harus dipertanyakan.

Riwayat keterlibatan IFES dalam pemilu Indonesia sudah cukup lama. Pada pemilu 2004, IFES aktif melakukan jajak pendapat, bekerjasama dengan KPU dalam peluncuran Pusdok Pemilu 2004, dan penentuan logo pemilu 2004.

Pada pemilu 2009, IFES kembali menangani program Tabulasi Elektronik berbasis SMS secara nasional. Hasilnya sangat mengecewakan: dari 450 ribu TPS di seluruh Indonesia, cuma sekitar 107 ribu TPS yang mendaftarkan nomornya di jaringan SMS pemilu. Dan dari jumlah itu, sampai Rabu 8 Juli 2009 pukul 24.00, cuma sekitar 60 ribu TPS yang mengirimkan perolehan suara di TPS-nya.

Hasil tabulasi ini sempat dijadikan bahan untuk gugatan ke MK. Alhasil, MK mengajurkan agar KPU tak lagi melibatkan lembaga asing dalam pelaksanaan pemilu.

Protes atas kerjasama KPU dengan IFES dilakukan oleh sejumlah organisasi, seperti LIMA, PRD, Repdem, Suluh Nusantara, KAU, SAKTI, dan KIPP Indonesia. Protes itu disampaikan langsung di kantor KPU di Jalan Iman Bonjol, Jakarta (18/10).

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut