KPA Sodorkan Agenda Reforma Agraria Untuk Legislator Terpilih

Pelaksanaan Pemilu 2014 sudah di depan mata. Menyikapi momentum politik tersebut, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyodorkan agenda reposisi politik agraria nasional kepada legislator terpilih.

Kepala Divisi Kampanye dan Kajian Strategis KPA, Galih Andranto, mengungkapkan bahwa pelaksanaan reforma agraria merupakan jalan utama untuk melakukan transformasi sistem politik agraria bangsa yang lebih berkeadilan sosial.

“Dengan melakukan reposisi politik agraria nasional, maka Reforma Agraria sebagai landasan dasar pembangunan bangsa menjadi alas bagi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Galih melalui siaran pers yang diterima Berdikari Online, Sabtu (5/4/2013).

Galih juga mengungkapkan, naskah soal ‘Reposisi Politik Agraria Nasional’ yang dibuat oleh KPA itu akan menjadi platform bagi anggota legislatif dan Presiden terpilih dalam menjalankan agenda reforma agraria.

Selain itu, kata Galih, untuk memperjuangkan agenda reforma agraria itu, KPA–yang berbasiskan 173 organisasi rakyat (tani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan) dan ornop/NGO, sudah memutuskan untuk masuk dalam proses pemilu calon legislatif 2014.

“Ini untuk mengawal proses-proses perumusan dan lahirnya kebijakan di DPR RI yang mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dan sekaligus mencegah lahirnya kebijakan anti-reform,” tandas Galih.

Dalam konteks itu, kata Galih, KPA tetap berpegang pada prinsip non-partisan [tidak mendasarkan pilihannya pada partai politik tertentu], namun lebih melihat pada rekam jejak, integritas, kemampuan, pemahaman dan pengalaman para caleg dari kalangan gerakan sosial yang selama ini memperjuangkan hak-hak rakyat terpinggirkan.

Galih pun membeberkan sejumlah kriteria KPA untuk legislator pro-reforma agraria, yakni:

  1. Mempunyai sejarah dan latar belakang keorganisasian dengan kerja-kerja KPA, baik di tingkat nasional maupun lokal dalam memperjuangkan Reforma Agraria;
  2. Mempunyai pemahaman yang utuh tentang Reforma Agraria;
  3. Mempunyai pengalaman, kapasitas dan konsistensi dalam memperjuangkan hak-hak asasi petani, nelayan, buruh dan masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya;
  4. Konsisten dalam bersikap memerangi perampasan tanah rakyat, diskriminasi serta bentuk-bentuk penindasan lainnya terhadap masyarakat miskin;
  5. Mempunyai pengalaman praktek membentuk organisasi masyarakat yang pro-Reforma Agraria;
  6. Memiliki kemampuan dan pengalaman yang utuh dalam kerja-kerja advokasi kebijakan, yang memperjuangkan perubahan kebijakan pro-rakyat, sekaligus mengkritisi (melawan) kebijakan yang anti-rakyat;
  7. Memiliki kemampuan dan pengalaman yang luas dalam kerja-kerja advokasi pendampingan dan penyelesaian konflik/kasus agraria;
  8. Tidak terlibat dalam pelanggaran HAM dan tindakan korupsi serta menjungjung tinggi nilai-nilai anti-kekerasan.

Selain kriteria di atas, KPA juga menggariskan sejumlah agenda yang mesti diperjuangkan legislator pro reforma agraria di parlemen, yaitu:

  1. Mendorong pengkajian ulang dan mencabut perundang-undangan yang bertentangan dengan prinsip reforma agraria sesuai UUPA 1960 dan TAP MPR IX/2001
  2. Mendorong perubahan sistem ekonomi politik Indonesia yang diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat
  3. Medorong mekanisme penyelesaian konflik agraria yang menyeluruh
  4. Mendorong politik anggaran yang berpihak pada terlaksananya reforma agraria
  5. Melakukan pengawasan ketat terhadap keluarnya konsesi izin/hak penguasaan sumber-sumber agraria yang nyata merampas tanah dan menyingkirkan akses rakyat terhadap sumber kekayaan alam termasuk potensi korupsi agraria di dalam prakteknya.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut