KPA: RUU Pertanahan Belum Menjawab Persoalan Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanahan yang sedang digodok DPR belum menjawab persoalan mendasar di sektor agaria.

“Dua persoalan utama di sektor agraria, yakni ketimpangan struktur kepemilikan tanah dan konflik agraria, belum dijawab oleh RUU pertanahan,” kata Dewi Kartika, Wakil Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta (27/6/2016).

Dewi menjelaskan, RUU ini belum terlihat berupaya menghentikan sektoralisme, kapitalisme dan liberalisasi agraria di Indonesia. “Persoalan kelembagaan agraria, khususnya tanah, dan penyelesaian konflik agraria juga belum mampu dijawab,” kata Dewi.

Menurut Dewi, dari sisi regulasi, UU pertanahan belum sejalan dengan semangat UU pokok agraria (UUPA) 1960. “banyak UU sektoral yang tidak sejalan dengan semangat dan mandat UUPA 1960,″ terangnya.

Selain itu, Dewi menilai, globalisasi ekonomi pasar bebas yang berimplikasi pada masiffnya investasi, semakin memperkuat tumpang tindih kelembagaan dan perebutan penguasaan tanah serta sumber agraria lainnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI itu hadir Dewan Pakar KPA, Gunawan Wiradi. Menurut Gunawan Wiradi, reforma agraria sejati bukan sekedar bagi-bagi tanah. “Reforma Agraria sejati adalah untuk merombak struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria. Salah satunya tanah,” kata Gunawan Wiradi.

Menurut Gunawan Wiradi, proses sertifikasi merupakan bagian akhir dari reforma agraria, bukan sebagai awal. “Ini yang salah kaprah, banyak yang menganggap reforma agraria sebagai sertifikasi dan bagi-bagi tanah,” ujarnya.

Pakar agraria yang sudah berusia 81 tahun itu menganggap RUU Pertanahan belum menterjamahkan prinsip-prinsip dan semangat reforma agraria sejati.

Galih Andreanto

Editor: Mahesa  Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut