KPA: Presiden Baru Wajib Jalankan Reforma Agraria

PRD

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak Presiden Baru hasil Pemilu Presiden 2014 mendatang menjadikan reforma agraria sebagai program utamanya.

“Agenda reforma agraria adalah program yang sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45, yaitu membentuk tatanan masyarakat yang adil dan makmur,” Sekretaris Jenderal KPA, Iwan Nurdin, di Jakarta, Jumat (16/5/2014).

Iwan mengungkapkan, reforma agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah, untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah.

“Inti dari reforma agraria adalah landreform, yakni redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah,” tambahnya.

Namun demikian, Iwan menegaskan, landreform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang, seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya.

Mengutip UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Iwan menjelaskan, tujuan dari reforma agraria adalah penciptaan keadilan sosial, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Ini untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa yang terangkum dalam Pembukaan UUD 1945 dan sekaligus terjemahan dari praktek ekonomi negara dalam Pasal 33 UUD 1945,” terangnya.

Sayangnya, kata Iwan, agenda reforma agraria selalu ditinggalkan. Akibatnya, terjadilah ketidakadilan atas akses sumber kekayaan alam yang berimplikasi pada ketimpangan penguasaan sumber daya alam.

Hal tersebut, ungkap dia, menyebabkan meluasnya kemiskinan di pedesaan, konflik agraria, kerusakan lingkungan dan rapuhnya industrialisasi nasional.

Pelaksanaan Reforma Agraria

Iwan Nurdin juga menilai, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik Presiden baru.

Untuk menguji apakah pemerintah kedepan punya itikad baik untuk menjalankan reforma agraria, Iwan mengusulkan agar pemerintah kedepan membentuk Kementerian Agraria yang membawahi pengurusan sumber daya alam.

Selain itu, menurut Iwan, untuk menjalankan reforma agraria, perlu dibentuk sebuah badan pelaksana atau komite yang bertugas menjalankan reforma Agraria.

Ia mengusulkan nama Komite itu adalah Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). Tugasnya meliputi: (i) Merumuskan strategi dan tata cara pelaksanaan reforma agraria; (ii) Mengkordinasikan kementrian-kementrian terkait dan badan-badan pemerintah lainnya, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria; (iii) Melaksanakan penataan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah serta sumber-sumber agraria lainnya; dan (iv) Menangani konflik-konflik agraria, baik warisan masa lalu,  maupun konflik-konflik agraria yang mungkin muncul akibat pelaksanaan reforma agraria.

“Keanggotaanya komite ini wajib merepresentasikan unsur pemerintahan, unsur serikat petani, NGO, dan pakar yang sejak awal concern dalam perjuangan dan tujuan-tujuan Reforma Agraria,“ jelasnya.

Iwan juga mengusulkan agar pelaksanaan reforma agraria ini dibiayai oleh APBN. Kendati demikian, Ia menolak pembiayaan seluruh komponen dari Reforma Agraria menggunakan utang luar negeri atau bantuan pendanaan lain dari pihak lain yang mengikat dan dapat menyebabkan tujuan-tujuan reforma agraria menjadi tidak tercapai.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut