KPA Kecam Penembakan Petani Di Takalar

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengecam tindakan represif aparat Kepolisian saat menghadapi aksi protes petani di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Takalar, Senin (2/12/2013).

“Kasus penembakan ini menambah panjang angka kekerasan atas nama perebutan sumber daya agraria. Polisi dalam penanganan konflik agraria kerap kali tak netral, apalagi untuk melindungi rakyat lemah yaitu petani,” kata Iwan Nurdin, Sekjend KPA, di Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Menurut Iwan, tindakan represif disertai penembakan terhadap petani bukan lagi kejadian baru dalam ranah konflik agraria. Tahun 2012 lalu, seorang anak petani bernama Angga Darmawan (12 tahun) tewas di tangan Polisi saat konflik agraria Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Kemudian, pada bulan September lalu, seorang petani di Indramayu juga tewas karena intimidasi dan kekerasan saat polisi menggelar penyisiran di kampung-kampung petani.

“Kini konflik agraria justru makin menjadi-jadi dengan disertakannya praktek brutal kekerasan oleh aparat,” katanya.

Hal tersebut, kata dia, berpotensi melahirkan korban konflik agraria lebih banyak. Apalagi, aparat tidak mampu bersikap netral dalam berbagai kasus konflik agraria.

Menurut dia, pemerintah seharusnya menjalankan kewajibannya melakukan reforma agraria sesuai mandat konstitusi (pasal 33 UUD 1945) dan UUPA 1960.

“Yang terjadi, rezim SBY justru memapankan kembali politik agraria bercirikan kolonialisme dengan menjadikan petani sebagai objek jajahan dan pesakitan,” tegasnya.

Iwan pun menuding SBY sebagai ‘rezim anti-desa’. Alasannya, kata dia, kendati jumlah petani berkurang sebanyak 5,3 juta rumah tangga dalam satu dekade terakhir, Pemerintah justru bertindak seakan memusuhi petani lokal dengan melakukan tindak kekerasan.

Dalam tuntutannya KPA mendesak pihak Kepolisian menghentikan tindakan represif dalam menangani konflik agraria antara petani Polongbangkeng dengan PTPN XIV.

KPA juga mendesak Presiden SBY agar mengintruksikan aparat keamanan bisa bersikap netral dalam berbagai kasus konflik agraria di tanah air.

KPA juga mendesak moratorium perpanjangan atau pembaruan HGU/ izin perusahaan swasta/asing/nasional di lahan-lahan yang digarap oleh petani lokal.

Untuk diketahui, pada hari Senin (2/12) kemarin, polisi kembali memuntahkan timah panas ke arah petani di Kecamatan Polongbangkeng Utara Takalar. Saat itu petani sedang menggelar aksi memprotes tindakan sepihak PTPN XIV menggarap lahan yang diklaim milik petani.

Namun, ironisnya, polisi justru merespon aksi para petani itu dengan pendekatan represif. Akibatnya, seorang petani bernama Yunus Daeng Empo terkena tembakan.

Konflik antara petani dengan PTPN XIV sejak tahun 2007 lalu. Saat itu para petani mendesak pengembalian lahan milik petani seluas 4500 hektar yang dicaplok PTPN XIV sejak tahun 1982.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut