KPA Desak Jokowi-JK Prioritaskan Reforma Agraria

Impor-beras.jpg

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK), untuk memproriotaskan agenda reforma agraria.

“Harapan pelaksanaan reforma agraria itu selama ini muncul dari para petani, nelayan, buruh, masyarakat adat dan kaum miskin pedesaan yang selama ini mendapatkan akibat langsung kemelaratan akibat ketimpangan penguasaan sumber agraria,” kata Sekretaris Jenderal KPA, Iwan Nurdin, di Jakarta (22/8/2014).

Iwan menilai, harapan yang besar terkait pelaksanaan reforma agraria belum mendapat respon positif dari Jokowi-JK. Pasalnya, Jokowi-JK belum membuka langkah dan syarat politik bagi pelaksanaan reforma agraria.

“Patokannya adalah dari visi-misi Jokowi-JK, khususnya dalam konteks agraria dengan tidak menyertakan kelembagaan yang melaksanakannya,” kata Iwan.

Menurut Iwan, langkah awal untuk melaksanakan reforma agraria adalah pembentukan lembaga pelaksana reforma agraria. Ia juga menilai, jika tata kelembagaan agraria Jokowi-JK masih mempertahankan tata kelembagaan agraria era SBY, maka bisa dipastikan Jokowi-JK sulit mewujudkan visi-misinya dalam hal reforma agraria.

Selain itu, Iwan juga menilai, usulan terkait badan penyelesaian sengketa, sebagaimana tercantum dalam visi-misi resmi Jokowi-JK, tidak akan mampu karena tidak menyebutkan penyelesaian konflik agraria struktural, yaitu konflik agraria yang mengakibatkan dampak serta korban yang meluas dalam dimensi sosial ekonomi dan politik akibat kebijakan yang dilakukan oleh pejabat publik.

“Jika hendak memiliki tekad yang sungguh-sungguh menjalankan agenda reforma agraria, demi terciptanya jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, maka Jokowi-JK harus membentuk unit kerja khusus reforma agraria yang langsung berada di bawah naungan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres),” tegasnya.

Langkah kedua, kata Iwan, yakni membentuk Kementerian Agraria sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan reforma agraria dengan memasukan soal tata penguasaan, sektoral, administratif dan spasial di bidang kehutanan, pertanahan, pertanian, perikanan-kelautan dan energi.

Langkah ketiga, ungkap Iwan, adalah membentuk komisi ad-hoc di bidang konflik agraria untuk mengkanalisasi dan mencari objek tanah yang berpotensi didistribusikan kepada rakyat dan menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh.

Iwan juga menambahkan, pihaknya berharap janji-janji politik terkait masalah agraria tidak direduksi dan dibelokkan dari amanat reforma agraria sejati sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.

Ia menegaskan, jika Jokowi-JK kembali mengulangi kesalahan rezim-rezim sebelumnya, yakni meniadakan tekad melaksanakan reforma agraria, maka bisa dipastikan konflik-konflik agraria akan meletus dimana-mana.

Tak hanya itu, Indonesia akan semakin bergantung pangan dan energi kepada negara lain serta gagalnya industrialisasi nasional penopang ekonomi bangsa.

KPA, yang selama ini menempatkan reforma agraria sebagai agenda utama perjuangannya, memposisikan agenda tersebut atas kesadaran penuh bahwa masalah pokok agraria di Indonesia adalah ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, yang berdampak pada hilangnya hak-hak petani, masayarakat adat, perempuan dan buruh tani/kebun atas tanah dan kekayaan alam lainnya.

Bagi KPA, krisis agraria berupa ketimpangan penguasaan sumber kekayaan alam akan berdampak pada konflik agraria di berbagai wilayah.

Berdasarkan catatan KPA, sepanjang SBY berkuasa telah meletus 1.379 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2013, konflik agraria mengorbankan 139.874 kepala keluarga, dimana sebanyak 22 orang tewas, 239 orang ditangkap, 130 orang dianiaya, dan 30 orang ditembak.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut