KPA: Asingisasi Sektor Pertanian Sengsarakan Kaum Tani

Tanggal 23 April lalu, Presiden SBY menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Menanggapi keluarnya Perpres tersebut, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin menilai, perpres tersebut makin memperjelas penyimpangan ke arah liberalisasi penuh dalam perekonomian Indonesia.

Iwan mengungkapkan, melalui Perpres tersebut, sektor pertanian menjadi salah satu bidang usaha yang diliberalisasi dengan kepemilikan modal asing antara 30-95%.

“Perpres tersebut lahir dari pelakasnaan UU No 25/2007 Tentang Penanaman Modal yang sangat liberal,” kata Iwan.

Menurut Iwan, kebijakan tersebut akan akan berdampak pada makin tersingkirnya tenaga produktif pertanian, baik dalam bentuk tenaga produksi petani maupun modal.

Pembukaan sektor pertanian bagi investasi asing ini, kata Iwan, akan berdampak pada perubahan aktor pertanian pangan ke arah penguasaan oleh korporasi.

Mengutip hasil sensus pertanian tahun 2013, jumlah petani berkurang hingga mencapai 5,04 juta rumah tangga petani, sementara jumlah perusahaan di sektor pertanian yang menguasai pangan meningkat hingga 5.486 perusahaan.

Iwan menganggap rezim SBY telah gagal total membangun industri pedesaan berbasis ekonomi kerakyatan, sebagaimana digariskan oleh pasal 33 UUD 1945.

“KPA menilai bahwa telah terjadi penyimpangan sistematis cita-cita kemerdekaan 1945 oleh rezim SBY dengan mengundang dominasi modal asing dalam sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Selain itu, Iwan juga menganggap, keputusan SBY mengeluarkan Perpres nomor 39 tahun 2014 semakin mengukuhkan anggapan SBY sebagai perpanjangan tangan penjajahan model baru dengan menyediakan karpet merah bagi jalannya liberalisasi penuh.

Iwan juga menegaskan, keputusan SBY menyerahkan sektor pertanian kepada modal asing sama saja dengan menyerahkan leher kedaulatan dan nasib bangsa ke pada pasar bebas yang liberal.

“Kebijakan liberalisasi melalui perpres tersebut akan semakin melemahkan kedaulatan nasional, semakin meminggirkan usaha pertanian rakyat, semakin menggagalkan industri pertanian pedesaan berbasis ekonomi kerakyatatan dan semakin menghilangkan modal dan kekuatan produktif rakyat dalam agenda pembangunan nasional,” tegasnya.

KPA mengajak seluruh organisasi masyarakat sipil pro reforma agraria dan serikat petani untuk bersama-sama menggugat Perpres tersebut.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut