Kotak-Kotak Menghadang Neoliberal

Indonesia makin terperangkap dalam neoliberalisme. Gejala ini makin Nampak pasca bergulirnya reformasi. Proses transisi demokrasi, yang dipuja-puja kaum demokrat itu, telah bajak oleh kaum liberal.

Pengaturan ekonomi oleh negara dihilangkan: liberalisasi perdagangan, deregulasi, dan privatisasi. Model pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya nasional pun berorientasi keluar (asing). Tujuan kegiatan ekonomi adalah keuntungan bagi usaha perseorangan, bukan lagi kemakmuran rakyat. Kita bukan lagi warga negara, tetapi sudah menjadi warga pasar.

Dalam politik juga terjadi demikian. Sistim politik makin liberal. Partai politik tumbuh dengan suburnya. Kehidupan politik pun makin riuh, bahkan sering gaduh. Sayangnya, demokrasi liberal tak membawa perbaikan apapun bagi rakyat. Demokrasi diperciut maknanya sekedar kontestasi elit semata. Hanya kaum plutocrat, yaitu kaum pemilik uang saja, yang bisa menjadi pemilik sah demokrasi liberal ini.

Elit politik sengaja meninggalkan rakyat. Parpol tidak pernah membuat kegiatan di tengah-tengah rakyat. Kalaupun ada kegiatan, biasanya menjelang “hajatan pemilu/pilkada”. Itupun, kalau sudah selesai hajatan politik itu, maka parpol akan segera memunggungi rakyat.

Orang makin apatis dengan parpol. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap politik dan politisi merosot. Berbagai survei menunjukkan, rakyat sudah “patah hati” pada parpol. Katanya, 48% orang Indonesia sudah tak percaya parpol. Pada setiap pemilu atau pilkada, tingkat golput juga sangat tinggi, yakni 40%. Karenanya, di beberapa pilkada, jumlah golput mengungguli perolehan suara sang pemenang.

Sementara kehidupan elit politik makin berjarak dengan rakyat. Lihatlah, bagaimana pejabat itu tidak risih bergaya hidup mewah di tengah rakyat yang kekurangan. Bayangkan, seorang pejabat negara punya jam tangan merek Rolex seharga Rp450 juta. Atau, kisah pejabat negara dan istrinya berburuh tas seharga ratusan juta di luar negeri. Ini baru soal aksesoris. Bagaimana dengan mobil pribadinya, harga rumahnya, dan perabot rumahnya?

Pada situasi beginilah, pada tahun 2005, di Solo, Jawa Tengah, seorang pengusaha mebel memenangi Pilkada. Orang itu bernama Joko Widodo—akrab disapa Jokowi. Ia berpasangan dengan seorang politisi PDIP, FX Hadi Rudyatmo. Saat itu, Jokowi-Rudy hanya mengantongi 36,62 persen suara.

Jokowi tak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun bukan tipe politisi ‘orator’, juga kata-katanya tidak agitatif, tetapi pribadinya yang biasa-biasa saja itu sanggup menarik simpati massa.

Sepak-terjangnya juga tak bisa dianggap enteng. Ia berani ‘memuseumkan’ pentungan dan alat kekerasan Satpol PP. Dia juga terang-terangan lebih memihak kepada pasar rakyat ketimbang mall/supermarket. Dan, Jokowi juga sangat getol mengkampanyekan mobil Esemka. Bagi banyak orang, sekalipun kualitas mobil Esemka itu masih jelek, namun pemunculannya cukup membangkitkan harapan banyak orang akan lahirnya industri mobil nasional. Bukankah ini membahayakan kepentingan industri otomotif negeri-negeri imperialis?

Satu hal lagi yang tak bisa dinafikan: Jokowi mengandalkan komunikasi langsung dengan massa-rakyat. Kita tahu, sistim politik neoliberal telah mengasingkan massa-rakyat dari kehidupan politik. Jangan heran, kehidupan banyak pemimpin politik—termasuk kepemimpinan Fauzi Bowo selama ini—sangat berjarak dengan rakyatnya. Sebaliknya, Jokowi memangkas jarak itu. Jokowi sering melakukan ‘turun ke bawah’ (Turba) ke tengah-tengah rakyat. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di lapangan: keluar masuk kampung, dari pasar ke pasar, melakukan inpeksi kemana-mana, dan bertemu dengan rakyat di mana saja.

Jokowi juga tak alergi dengan “aksi protes”. Saat menjadi Walikota di Solo, pintu gerbang kantor Walikota dibuka untuk “demonstran”. Para demonstran ‘dijamu’ dan diajak berdialog. Di Jakarta sendiri, di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo, pintu gerbang kantor Gubernur nyaris selalu tertutup rapat saat aksi protes berlangsung. Tak sedikit demonstran yang dijamu dengan ‘pentungan dan sepatu lars’.

Jokowi ini fikirannya sederhana. Dengan slogan “Spirit of Java”, ia mengangkat nama kota Solo ke dunia Internasional. Banyak penghargaan internasional direbut oleh kota Kecil di Jawa Tengah ini.

Seiring dengan itu, Jokowi mulai menjadi bahan perbincangan. Banyak orang memuji prestasinya. Rakyat di kalangan bawah pun menaruh kekaguman padanya. Tak heran, pada 2010, dimana Jokowi-Rudy maju lagi dalam pilkada Solo untuk kedua kalinya, mereka memperoleh 90% suara.

Bagaimana anda menjelaskan perolehan suara 90% itu? Belum ada Bupati ataupun Gubernur yang pernah meraih suara sebesar itu. Ya, kalau bukan karena kinerja yang konkret, tak mungkin rakyat mau menyetor suara sebesar itu.

Sejak itu nama Jokowi memasuki ruang politik nasional. Ketika namanya disebut-sebut maju dalam pilkada DKI Jakarta, elit politik di Jakarta, termasuk PDIP dan Gerindra, tidak terlalu mengacuhkannya. Setahu saya, arus-bawah PDI-P lah yang “ngotot” agar partai berlambang kepala Banteng itu mengusung Jokowi. Lain halnya dengan Prabowo. Orang paling dibenci oleh aktivis HAM ini sejak awal ngotot mendorong partainya mengusung Jokowi. Soal apa motifnya, entahlah!

Tapi, satu hal yang tak bisa dibantah: dengan mengusung Jokowi-Basuki, PDIP dan Gerindra sudah mematahkan logika politik partai-partai tradisional pada umumnya, yakni hanya mau mengusung mereka yang sanggup membayar “mahar”. Dan, saya kira, Jokowi-Basuki bukan tipe politisi “pembayar mahar”. Mereka disokong oleh arus-bawah kedua partai itu.

Nah, sehubungan dengan Pilkada DKI saat ini, kami menganggap hal Ini bukan hanya pertarungan Jokowi-Basuki versus Fauzi-Nachrowi. Ini juga merupakan pertarungan antara harapan dan status-quo. Tak heran jika semua kekuatan status-quo, baik yang pendukung neoliberal maupun fundamentalis, bersatu-padu menyusun barisan di belakang Fauzi-Nachrowi.

Bukan rahasia lagi, rezim neoliberal saat ini sedang bertengger di kubu Fauzi-Nachrowi. Kepentingannya pun sudah sangat jelas: menghadang laju kebangkitan politik harapan yang saat ini diwakili oleh figur Jokowi-Basuki. Ingat, saya bilang “figure”, bukan kekuatan politik—partai atau koalisi politik.

Bayangkan, kalau politik harapan itu sampai tak terbendung, bisa-bisa pemilu 2014 tak lagi menjadi milik kaum neoliberal. Bisa jadi, seiring dengan menipisnya legitimasi neoliberal, kekuatan nasionalis-populis tampil di panggung. Dan, kalau mereka bertindak ugal-ugalan, boleh jadi kepentingan capital internasional di Indonesia pun akan tergencet. Sekarang saja mereka sudah cukup ‘binal’ meneriakkan slogan-slogan anti-imperialisme dan nasionalisme ekonomi.

Ah, semua juga tahu, nasionalis-nasionalis kadaluarsa itu hanya mengincar jabatan politik. Tapi hal itu tetap saja tak bisa dibiarkan. Bayangkan, jika sentimen pura-pura anti-imperialis itu bertemu dengan politik harapan dari akar rumput. Bisa-bisa Indonesia akan mengikuti jalan “Amerika Latin”.

Apapun halnya, sepak terjang Jokowi itu bisa mengancam kelangsungan gaya politik tradisional. Partai-partai tradisional, yang hanya mengandalkan politik uang dan primordialisme, jelas kalah pamor. Begitu pula dengan partai-partai liberal, yang selama ini mengandalkan pencitraan melalui media, bisa ditinggalkan pendukung klas menengahnya.

Itulah mengapa mereka bersatu-padu mengeroyok Jokowi-Basuki. Hal itu pula yang menjelaskan mengapa mereka—partai tradisional, fundamentalis, dan liberal—menghalalkan segala cara untuk menjegal Jokowi-Basuki. Termasuk dengan menggunakan isu berbau SARA, mengintimidasi pemilih, mengerahkan birokrasi, fitnah, dan lain-lain.

Nah, sekarang kita tengok Fauzi-Nachrowi. Dalam penjelasan visi-misinya dikatakan, rencana pembangunan DKI Jakarta, yang salah satunya termaktub dalam master plan RTRW 2010-1030, akan mengakomodasi kebijakan pembangunan nasional, diantaranya: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I).

Kita tahu, proyek MP3I hanyalah bentuk pemetaan potensi kekayaan alam Indonesia, berikut peluang investasinya, agar sejalan dengan kepentingan negeri-negeri imperialis dan korporasi multi-nasionalnya. Ya, ini tak lebih dari ‘skema baru’ untuk memudahkan negeri-negeri imperialis mengakses bahan baku, tenaga kerja murah, pasar untuk barang-barang mereka, dan lahan baru untuk mengembang-biakkan modalnya. Pendek kata, MP31 adalah master-plan proyek neokolonialisme di Indonesia.

Fauzi Bowo juga pendukung privatisasi. Beberapa rumah sakit di Jakarta sudah berubah status dari RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kita tahu, konsep BLUD sudah mengarah pada privatisasi. Begitu juga dengan layanan air bersih: layanan air bersih di Jakarta sekarang makin dikuasai swasta. Privatisasi layanan air bersih di Jakarta sudah berlangsung sejak tahun 1998. Dan, ketika Fauzi Bowo memegang tampuk kekuasaan, ia tak pernah beritikad menghentikan privatisasi itu. Artinya, dia pun penyokong privatisasi.

Ya, kita bisa menyimpulkan, Fauzi-Nahcrowi mewakili kepentingan status-quo. Di belakangnya berlangsung front taktis: neoliberal dan fundamentalis.

Sedangkan Jokowi-Basuki, dengan simbol kotak-kotaknya, mewakili sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik. Ya, Jokowi-Basuki memang belum pernah terang-terangan menyebut diri anti-neoliberal. Tapi, beberapa gebrakannya cukup mengancam kepentingan neoliberal.

Bayangkan, apa jadinya bila Jokowi membatasi laju gerak mall/supermarket di Jakarta? Atau, apa jadinya jika ia benar-benar membatasi penggunaan mobil pribadi di Jakarta (katanya, dengan sistem Electronic Road Pricing (ERP), sewa parkir yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja)? Apa jadinya jika ia memprioritaskan APBD DKI Jakarta untuk memberikan layanan publik terbaik bagi rakyat?

Jokowi memang belum apa-apa. Ia tak lebih dari seorang populis yang berusaha bertindak layaknya sinter-klas yang berusaha memberi hadiah terbaik kepada mereka-mereka yang selama ini dipinggirkan oleh sistim. Namun, gaya berpolitiknya telah membangkitkan imajinasi rakyat akan masa depan “politik harapan”.

Aditya Thamrinpenggiat di Kelompok diskusi “Praxis Theoria” ([email protected])

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut