Korupsi Untuk Pundi-Pundi Partai

Kasus Nazaruddin bukan sekedar soal korupsi pejabat. Akan tetapi, lebih jauh dari itu, kasus itu juga menyingkap fakta tentang bagaimana partai politik mengumpulkan dana untuk membiayai operasional politiknya.

Selama ini, di mata kita orang awan, korupsi biasanya hanya dipandang sebagai cara seseorang untuk memperkaya diri. Pada kenyataannya, ada pula praktek korupsi untuk memperkaya partai dan memperlicin proses-proses persaingan politik.

Kabarnya, sebagaimana dinyatakan Amir Syamsuddin, sekretaris dewan kehormatan partai Demokrat dalam acara Jakarta Lawyers Club, Minggu (10/7),  Nazaruddin telah menyumbang Rp 13 miliar ke partai demokrat dalam setahun. Tetapi tidak dirinci dari mana uang tiga belas miliar itu datang.

Nazaruddin dikenal sebagai seorang pemain lihai dalam “memainkan” berbagai proyek pemerintah. Ini dimungkinkan karena Nazaruddin mendirikan sejumlah perusahaan abal-abal. Perusahaan semacam inilah yang dipergunakan Nazaruddin untuk meraup keuntungan triliunan rupiah.

Koran tempo mencontohkan, Nazaruddin diketahui bermain di proyek pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional, juga proyek pengadaan alat bantu belajar-mengajar pendidikan dokter spesialis di Kementerian Kesehatan, lalu bermain pula di proyek pembangunan wisma atlet dan  stadion Hambalang (Bogor) di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sehebat apakah Nazaruddin sehingga bisa memainkan berbagai proyek itu? Yang jelas, Nazaruddin akan kesulitan memainkan peranan itu kalau ia tidak punya kekuatan. Dan, bukan kebetulan, Nazaruddin berasal dari partai berkuasa: Demokrat. Disamping itu, jika Nazaruddin hanya membawa proposal kepentingan pribadi, maka tidak mungkin ia dengan mudah memainkan semua proyek-proyek itu. Pastinya: ini merupakan kerja-bersama yang melibatkan banyak orang di partainya, yang kebetulan punya posisi-posisi penting dalam pemerintahan.

Kontestasi politik sekarang sangatlah mahal. Dari persoalan remeh-temeh hingga urusan pemenangan kandidat, semua itu memerlukan banyak uang. Politik pun seolah-olah sudah menjadi komoditi; anda butuh suara, saya butuh uang. Demokrasi liberal memang meredusir politik menjadi sekedar kompetisi politik.

Dalam situasi seperti itu, setiap partai politik tidak mementingkan lagi membangun partai kader atau partai massa. Sebab, dalam fikiran mereka, urusan massa adalah urusan transaksional pada saat pemilu nanti. Jadinya, yang perlu difikirkan adalah bagaimana mengumpulkan logistik sebanyak-banyaknya, sehingga dapat dipergunakan untuk bertransaksi suara pada saat pemilu mendatang.

Dulu, di jaman pergerakan, para aktivis politik membiayai perjuangan politiknya dengan iuran anggota dan keuntungan menjual koran partai. Sekarang, hampir sudah tidak ada satupun partai yang benar-benar mengandalkan keuangannya dari iuran anggota. Jangankan bicara iuran anggota yang berjalan reguler, bicara soal anggota dan kepengurusan saja sebagian besar hanya papan nama.

Jika politik semacam ini dikembangkan terus, maka kesejahteraaan rakyat pun akan semakin jauh dari dunia kenyataan. Bagaimana bisa berbicara kesejahteraan rakyat, jika sebagian besar proyek pembangunan dipermainkan oleh para politisi yang berprofesi sebagai makelar. Bagaimanapula berbicara pemimpin pro-rakyat, jika yang muncul dalam benak setiap pemimpin adalah bagaimana cara mengembalikan modal.

Dan, kami mengira, orang seperti Nazaruddin tidak hanya ada di Demokrat, tetapi juga ada di partai-partai lain. Atau, mungkin, orang semacam Nazaruddin adalah tipikal politisi di Indonesia saat ini.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut