Korban Lumpur Sidoarjo Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Di BPLS

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti pelaporan warga korban lumpur terkait dugaan korupsi di lingkungan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

“Ini adalah sebuah tragedy kemanusiaan, kelalaian serta bencana yang merugikan rakyat, namun BPLS telah menjadikannya ajang korupsi yang menyengsarakan rakyat,” kata Iwan Nurdin di Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Menurut Iwan, dugaan korupsi itu mencuat setelah warga korban lumpur yang tergabung dalam Forum Korban BPLS mengadukan dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum BPLS ke KPK pada Senin (27/5) kemarin.

Salah seorang jubir Forum Korban BPLS, Thoyib Bahri, bilang, “ketidak-adilan ini bermula ketika kami dipaksa untuk memberikan fee kepada oknum BPLS jika tanah kami ingin dibayar. Namun, permintaan fee tersebut terlalu besar (di atas 30 %), sehingga kami menolak.”

Karena penolakan itu, kata Thoyib, tanah warga tersebut kemudian ditetapkan oleh BPLS sebagai tanah sawah. Padahal, kata Thoyib, tanah warga adalah tanah daratan. Memang, ada perbedaan nilai ganti-rugi antara tanah sawah dan daratan.

Menanggapi hal ini, koalisi dari KPA, FPPI dan Forum Korban-BPLS menuntut Presiden SBY segera memerintahkan BPLS untuk segera menyelesaikan pembayaran jual beli kepada warga yang belum dibayarkan sama sekali.

Koalisi ini juga mendesak pengusutan dugaan korupsi terkait pembayaran jual-beli tanah dan bangunan di tiga desa terdampak sesuai Perpres 48 tahun 2008, yakni Desa Besuki, Kedung Cangring, Pejarakan, yang semuanya di Kecamatan Pejabon.

Koalisi juga menyesalkan tindakan BPLS yang telah membisniskan bantuan ganti-rugi yang seharusnya diserahkan kepada yang berhak, yakni para korban lumpur.

Galih Andreanto

Editor: Risal Kurnia

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut