Kontroversi Pembebasan Bersyarat Aulia Pohan

JAKARTA: Aulia Pohan, terpidana kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia, yang juga adalah besan Presiden SBY, telah menghirup udara bebas sejak hari Rabu (18/8). Uniknya, pembebasan Aulia Pohan berlangsung hanya dua hari setelah Presiden SBY menyampaikan pidato “gembar-gembor” di gedung DPR-RI, termasuk komitmen untuk memerangi korupsi tanpa pandang bulu.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, proses pembebasan bersyarat Aulia Pohan sudah sesuai dengan prosedur, karena yang bersangkutan sudah menjalani dua pertiga masa hukumannya.

“Sudah, sudah bebas bersyarat, sekarang sudah tidak di LP (Lembaga Pemasyarakatan) lagi tapi sudah di rumah,” kata Patrialis, seperti dikutip Antara, Jumat (20/8).

Masih menurut sumber yang sama, pembebasan bersyarat ini tidak hanya dilakukan terhadap Aulia Pohan, namun juga dilakukan terhadap tiga mantan Deputi Bank Indonesia lainnya, antara lain, Maman H Somantri, Bun Bunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin.

Politisi Anggap Wajar

Terkait pembebasan bersyarat Aulia Pohan ini, politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, keputusan memberikan pembebasan bersyarat kepada besan presiden SBY sudah wajar adanya. Ia juga menilai, bahwa keputusan Presiden SBY untuk mengamini pemberian remisi 3 bulan pada HUT ke-65 kemarin sudah melalui pertimbangan yang matang.

Untuk itu, Priyo pun menganjurkan semua pihak untuk menerima kenyataan tersebut. “Lebih baik kita terima proses yang berlangsung,”kata Priyo di Gedung DPR/MPR RI, di Jakarta, Jumat (20/8).

Pengacara Aulia Pohan, OC Kaligis juga mengeluarkan penilaian yang sama dengan Priyo, bahwa proses pembebasan itu sudah sesuai dengan ketentuan, sebab dia sudah menjalani 2/3 dari masa hukumannya.

Tidak Ada Campur Tangan Istana

Pihak Istana pun sudah buru-buru mengeluarkan klarifikasi terkait pembebasan tersebut. Melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, pihak istana mengatakan bahwa Presiden SBY sama sekali tidak campuri pembebasan Aulia Pohan ini.

“Sama sekali Presiden tidak pernah mencampuri urusan itu. Itu otoritas Menkumham,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuat bingun dengan pembebasan ini. Pasalnya, menurut  Pelaksana Harian Ketua KPK Haryono Umar, pembebasan Aulia Pohan akan berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi.

Tidak hanya itu, menurut dia, proses pembebasan bersyarat ini akan berpengaruh pada Corruption Perception Index (CPI) untuk Indonesia yang saat ini juga masih rendah skornya.

Karena itu, pejabat KPK ini pun merekomendasikan agar PP No.28/2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan ditinjau kembali.

SBY Dianggap Menjilat Ludah Sendiri

Politisi Partai Golkar lainnya, Bambang Susatyo, terkait proses pembebasan bersyarat koruptor ini, menganggap bahwa presiden SBY telah menjilat ludah sendiri.

“Ini bukan masalah layak atau tidak layak seorang terpidana koruptor bebas. Tapi soal konsistensi dalam memerangi korupsi. Dia sendiri yang memimpin pemberantasan korupsi, kemudian dia menjilat ludahnya sendiri,” kata Bambang, seperti dikutip banyak media massa.

Karena itu, Bambang pun mempertanyakan sejauh mana komitmen Presiden SBY untuk memberantas korupsi. Pemerintah sesungguhnya benar-benar ingin memberantas korupsi atau hanya kosmetik?” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo Priyono menandai kasus pemberian remisi kepada koruptor sebagai contoh vulgar inkonsistensi Presiden SBY dalam memerangi korupsi.

“Bagaimana bisa mengurangi korupsi, jikalau pemerintah terlihat memberi “keringanan” kepada koruptor saat menjalani proses hukum. Sebaliknya, kalau mau memberikan efek jera kepada para koruptor, maka mestinya Pemerintah memikirkan jenis sanksi yang berat kepada koruptor,’ ujarnya saat bertandang ke redaksi Berdikari Online.

Untuk itu, Agus Jabo mengingatkan bahwa perilaku inkonsistensi SBY, antara ucapan dan tindakan, bisa memicu kemarahan rakyat yang luar biasa. “Rakyat dalam batas tertentu akan sulit mentoleransi pembohongan yang terus-menerus,” katanya. (Rh)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • ricky

    pemberian remisi dan grasi bagi para koruptor tidak kan menimbulkan efek jera di kemudiasn hari.para koruptor yang kemudian bebas dan di beri pengurangan hukuman tahanan akan selalu merasa bahwa mereka di linfungi,inilah negara hukum dengan begitu banyak pengampunan yang sebenarnya salah di terapkan.koruptor kok di bela…. mau jadi apa INDONESIA ini??????
    salam juang dari flores