Kontradiksi Di Balik Pesan SBY

Selama ini, banyak orang yang merasa dibuat dongkol oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagi sebagian orang, pernyataan SBY itu selalu kontradiktif antara kata-kata dan tindakan. Padahal, tindakan adalah pelaksanaan dari kata-kata.

Minggu, 30 Juni lalu, melalui akun Twitter-nya, Presiden SBY menulis sejumlah pesan. Menurutnya, politik tidak didasarkan pada untung dan rugi, melainkan harus mengutamakan rakyat dan masa depan. Selain itu, SBY juga berpesan, “sebagai pemimpin, kita harus siap berkorban dan berani mengambil resiko.”

Pesan Presiden SBY tersebut perlu diuji. Sebab, sebagai pemberi pesan, seharusnya Presiden SBY sudah lebih dahulu menjiwai dan mengaktualkan isi pesannya itu dalam kehidupan keseharian. Di sini, ada dua pertanyaan yang mendesak untuk dijawab. Satu, apakah praktek politik SBY sudah mengedepankan rakyat? Dua, apakah SBY seorang tipe pemimpin yang rela berkorban dan berani mengambil resiko?

Baiklah, supaya gampang diingat, kami mengajak pembaca untuk mendiskusikan kebijakan pemerintahan SBY dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu yang paling hangat adalah kenaikan harga BBM. Dalam soal penaikan harga BBM, jelas bahwa mayoritas rakyat Indonesia (Versi LSI: 79,21%) terang-terangan menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, di berbagai daerah, muncul aksi demonstrasi menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Dalam kasus ini, tentu saja politik SBY tidak pro-rakyat. Pertama, alasan SBY menaikkan harga BBM, yakni defisit APBN, sudah dibantah berulangkali oleh banyak pihak. Bahkan ada segudang solusi untuk menalangi defisit tanpa harus menaikkan harga BBM. Tetapi SBY mengabaikan semua masukan masyarakat itu. Jelas, di sini politik SBY sangat terang-benderang mengabaikan aspirasi rakyat.

Kedua, ada kecenderungan rezim SBY selalu mengkambing-hitamkan subsidi BBM, termasuk subsidi rakyat lainnya, sebagai penyebab defisit anggaran negara. Sebetulnya, anggapan semacam ini khas cara-pandang neoliberal yang menganggap subsidi sebagai pemborosan. Pada kenyataannya, penyebab defisit anggaran bukanlah subsidi, melainkan belanja birokrasi yang terlalu tinggi, pembayaran utang luar negeri, turunnya penerimaan pajak, dan praktek korupsi yang sangat massif. Yang lebih ironis lagi, di satu sisi, SBY menghapus subsidi untuk rakyat, tetapi di sisi lain, justru menggelontorkan begitu banyak subsidi berupa keringanan pajak dan berbagai insentif bagi bisnis besar.

Ketiga, kenaika harga BBM justru akan menyengsarakan rakyat: kenaikan harga barang (terutama sembako), kenaikan tarif angkutan umum, kenaikan biaya produksi bagi usaha kecil dan menengah, dan lain-lain. Semua dampak itu akan membawa dampak lanjutan yang lebih parah: tergerusnya daya beli rakyat, kehancuran usaha kecil dan menengah, dan ancaman PHK massal.

Keempat, ada banyak tudingan bahwa kenaikan harga BBM adalah hasil desakan dari sejumlah lembaga asing (IMF, Bank Dunia, ADB, dan WTO) dan organisasi kerjasama dunia (G-20 dan OECD) untuk mendorong liberalisasi sektor hilir migas Indonesia. Liberalisasi itu sendiri hanyalah prakondisi bagi korporasi asing untuk terlibat dalam bisnis distribusi dan penjualan BBM di Indonesia. Artinya, kalau hal ini benar, SBY jelas lebih manut kepada asing, ketimbang kepada kepentingan rakyat.

Kemudian, untuk menjawab pertanyaan kedua, yakni soal keberanian seorang pemimpin mengambil resiko, kasus kenaikan harga BBM juga menampakkan fakta bahwa Presiden SBY tidak berani mengambil resiko politik atas kebijakannya sendiri. Sadar bahwa kebijakan menaikkan harga BBM tidak populis, Presiden SBY kemudian menyerahkan pengumuman kenaikan harga BBM kepada Menteri-Menteri-nya.

SBY jelas bukan tipe pemimpin yang berani mengambil resiko. Meskipun secara terang-benderang kebijakannya terindentifikasi sangat neoliberal, tetapi ia selalu menyangkal rezimnya dianggap neoliberal. Padahal, soal politik adalah soal keberpihakan. Dalam hal ini, SBY tidak berani menanggung resiko politik dari pendirian politiknya. Ini pula yang membuat Presiden SBY selalu gamang dalam memutuskan sebuah kebijakan atau langkah politik.

Disinilah masalahnya: banyak ucapan atau pesan Presiden SBY yang berkontradiksi dengan tindakannya. Ini nampak jelas dalam berbagai kasus. Sementara SBY bicara tentang toleransi beragama, kelompok intoleran justru dibiarkan bebas bertindak dan merusak tatanan kemerdekaan beragama di Republik ini. Dan ada banyak kasus semacam ini. Masalahnya, kalau seorang pemimpin tidak pernah konsisten antara ucapan dan tindakan, masih bisakah kita percaya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut