Konflik Agraria Dan Pemilu Presiden

Ketika Joko Widodo (Jokowi) bertandang ke kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Senin (12/5/2014), Ia berjanji akan menyelesaikan berbagai konflik agraria di Indonesia.

Untuk menguatkan janjinya itu, Calon Presiden (Capres) PDI Perjuangan itu menyetujui tawaran Walhi untuk membentuk Komisi Ad-hoc untuk penyelesaian konflik agraria. Hanya saja, dari sejumlah pemberitaan media, tidak dirinci seperti apa wujud Panitia Ad-hoc tersebut.

Namun, janji Jokowi tersebut patut diapresiasi. Dari sekian nama Capres yang sudah muncul, baru dia yang berani berjanji akan menyelesaikan konflik agraria. Sementara Capres yang lain belum menyentuh sama sekali isu konflik agraria ini.

Isu konflik agraria tidak bisa dianggap enteng. Mengacu ke catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam lima tahun terakhir, yakni dari 2009 hingga 2013, konflik agraria meningkat tiga kali lipat. Untuk tahun 2013 saja, jumlah konflik agraria di Indonesia mencapai 369 kasus, yang melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK).

Dampak yang ditimbulkannya juga tidak main-main. Pada tahun 2013 lalu, ada 21 orang petani yang tewas akibat konflik agraria. Belum lagi, ada 30 orang yang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan, dan 239 orang ditahan oleh aparat keamanan.

Kedepan, potensi ledakan konflik agraria juga besar. Hingga tahun 2012 lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat, ada 8000-an kasus sengketa tanah di Indonesia yang belum terselesaikan. Sementara KPA mencatat ada 1700-an kasus konflik agraria yang belum terselesaikan. Artinya, tanpa menghitung potensi konflik baru yang juga akan muncul, kedepan Indonesia berpotensi mengalami ledakan konflik agraria.

Selain itu, isu konflik agraria ini juga harus ditelisik dampak sosial-ekonominya. Saya kira, konflik agraria ini bukan hanya soal konflik perebutan lahan, tetapi juga perebutan faktor produksi, sumber daya, dan ruang kehidupan.

Dalam banyak kasus, konflik agraria ini berujung pada ekslusi atau penyingkiran terhadap rakyat, terutama petani dan masyarakat adat, dari alat-alat produksi, sumber daya, dan ruang kehidupan. Bayangkan, jika dalam setahun ada 130 ribu keluarga yang terseret dalam konflik agraria, berarti ada jutaan orang warga negara yang mengalami proses eksklusi dari ruang sosial-ekonominya.

Yang perlu dilihat, pertama, ada korelasi antara peningkatan jumlah kasus konflik agraria dengan kebijakan ekonomi pemerintah yang mengarah ke liberalisasi ekonomi, termasuk sektor agraria. Tidak percaya?

Mari kita lihat korelasinya. Data KPA menyebutkan, sebagian besar konflik agraria di Indonesia meletus di sektor perkebunan, infrastruktur, pertambangan, dan kehutanan. Di sisi lain, seiring dengan kebijakan liberalisasi investasi, jumlah kapital yang berduyung-duyung masuk ke sektor tersebut juga banyak. Di tahun 2013, misalnya, PMA paling banyak jatuh ke sektor pertambangan, yakni 20,7% (BKPM, 2013).

Selain itu, ekspansi kapital yang sangat massif, terutama yang berbasiskan eksploitasi sumber daya alam, membutuhkan penguasaan atas tanah dan ruang yang mengandung kekayaan alam (mineral, hutan, minyak, gas, batubara, dll). Inilah yang mendorong penyingkiran terhadap terhadap penduduk yang mendiami atau sedang berusaha di atas tanah/teritori tersebut.

Di sini, pemerintah memainkan dua peran dominan. Satu, menyiapkan regulasi yang meliberalkan penguasaan terhadap tanah dan sumber daya tersebut. Dua, memberikan jaminan keamanan bagi ekspansi kapital itu, termasuk membantu penyingkiran penduduk di atas tanah atau ruang yang hendak dicaplok oleh investor. Ini terbukti dengan pelibatan TNI/Polri dalam penanganan konflik agraria.

Kedua, konflik agraria ini juga mencerminkan menajamnya ketidakadilan agraria di Indonesia. Indeks gini kepemilikan tanah di Indonesia sudah mencapai 0,72 (Khudori, 2013). Selain itu, BPN juga mengungkapkan, hanya 0,2 persen penduduk negeri ini menguasai 56 persen aset nasional yang sebagian besar dalam bentuk tanah. Sementara 85% rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah.

Ditambah lagi, seiring dengan liberalisasi sektor agraria, terjadi praktek penjungkir-balikkan, penghancuran, dan penghilangan hak-hak milik bersama dan atau hak-hak untuk menggunakan secara adat atas tanah atau sumber daya alam. Juga penciptaan payung hukum yang memungkinkan swasta/korporasi bisa memonopoli kepemilikan tanah yang luas.

Data KPA menyebutkan, saat ini korporasi menguasai 11 juta hektare kebun sawit, sedangkan luas areal perkebunan rakyat kurang dari 20 persen. Luas areal hutan tanaman industri dan hak penguasaan hutan lebih dari 40 juta hektare, sementara hutan rakyat kurang dari 1 juta hektare. Inilah contoh ketimpangan yang dipicu oleh liberalisasi di sektor agraria.

Karena itu, saya kira, penyelesaian konflik agraria tidak akan mungkin efektif jika tidak menyentuh langsung ke akar persoalan. Maksudnya, penyelesaian konflik agraria harus koheren dengan langkah mengubah model kebijakan ekonomi saat ini, termasuk di sektor agraria. Jadi, pembentukan Panitia Ad-hoc saja belum cukup. Pembentukan Panitia Ad-Hoc, bila tidak disertai dengan upaya mengubah kebijakan ekonominya, justru akan menjadi alat kanalisasi terhadap radikalisasi petani dalam memperjuangkan haknya atas tanah.

Saya kira, jawaban atas persoalan agraria, juga konflik agraria yang menyertainya, adalah reforma agraria, dengan mengacu pada UU UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) dan pasal 33 UUD 1945. Reforma agraria merupakan cara untuk mengubah struktur kepemilikan dan penguasaan sumber daya agraria, termasuk tanah, agar berkeadilan sosial.

Dalam konteks ini, belum ada Capres yang eksplisit menyinggung agenda reforma agraria. Memang, di 6 Program Aksi Gerindra, di point ke 2 soal melaksanakan ekonomi kerakyatan, tertulis: mempercepat reforma agraria untuk meningkatkan akses dan penguasaan tanah yang lebih adil dan berkerakyatan. Namun, reforma agraria versi Gerindra ini kurang terjelaskan detail-detailnya. Bahkan, dalam berbagai kesempatan kampanye dan diskusi, Prabowo juga nyaris tidak pernah menyinggung dan mengulasnya secara rinci.

Saya kira, untuk menguji komitmen para Capres terkait penyelesaian konflik agraria, perlu juga dimintai sikap mereka terkait reforma agraria: apakah mereka setuju atau menolak. Kalau mereka setuju, kita mendesak mereka untuk membeberkan langkah-langkahnya. Lalu, apa jaminan politiknya bila janji itu dilangar. Agar kita tidak lagi menjadi korban dari janji-janji manis Calon Presiden.

Mahesa Danu, Kontributor Berdikari Online

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut